F-PKB MPR: Etnis Tionghoa salah satu arsitek utama Republik Indonesia

Peran Vital Etnis Tionghoa dalam Membangun Indonesia: Perspektif F-PKB MPR

Pemandanganindah.com – Jakarta menandai sebuah momen penting dalam dialog kebangsaan ketika Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menegaskan kembali kontribusi fundamental masyarakat Tionghoa. Dalam sambutannya pada acara yang bertajuk "Peran Tionghoa dalam Pusaran Kebangsaan" di Jakarta pada hari Minggu, ia menyoroti bagaimana klaim dikotomi antara pribumi dan nonpribumi sering kali bersifat semu dan tidak mencerminkan realitas historis yang sebenarnya.

Neng Eem mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melihat ke belakang dengan pandangan yang lebih jernih. Menurutnya, masyarakat Tionghoa bukanlah sekadar penumpang yang kebetulan berada di kapal besar bernama Indonesia. Sebaliknya, mereka adalah para pendiri, pemilik sah, dan salah satu arsitek utama yang telah membantu membangun republik ini sejak awal kelahirannya.

"Jika kita berani menengok masa lalu dengan mata batin yang jernih, etnis Tionghoa bukanlah penumpang gelap di kapal besar bernama Indonesia, mereka adalah salah satu arsitek utama, pendiri sekaligus pemilik sah saham republik ini," kata dia.

Sebelum Indonesia merdeka, proses pembauran budaya telah berlangsung secara intensif di kepulauan Nusantara. Interaksi damai antara berbagai kelompok masyarakat telah menciptakan denyut akulturasi yang mengalir dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai aspek, mulai dari perkembangan kuliner hingga bentuk-bentuk arsitektur yang khas. Pada masa perjuangan melawan penjajah, Laskar Tionghoa dan para pejuang Jawa bersatu padu di medan laga untuk menghantam kezaliman yang dilakukan oleh VOC. Sejarah ini membuktikan bahwa solidaritas lintas etnis demi menegakkan keadilan telah tumbuh subur di bumi pertiwi sejak berabad-abad yang lalu.

Meskipun demikian, perjalanan sejarah pascakemerdekaan tidak selalu mulus. Ada masa-masa kelam yang sempat mewarnai hubungan antar-etnis. Namun, presiden keempat Republik Indonesia sekaligus pendiri PKB, Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, mengambil langkah-langkah strategis untuk memberantas diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa. Neng Eem menilai bahwa kebijakan-kebijakan Gus Dur merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai humanisme dan keadilan sosial yang luhur.

"Melalui Keppres Nomor 6 Tahun 2000, Gus Dur mematahkan belenggu Inpres Nomor 14 Tahun 1967. Beliau memulihkan hak sipil etnis Tionghoa, mengembalikan kebebasan merayakan Imlek, dan menempatkan Khonghucu setara dengan agama lainnya," jelas dia.

Perjuangan yang dilakukan Gus Dur dan para pendukungnya telah menghasilkan buah yang manis. Masyarakat Tionghoa kini kembali berkontribusi secara aktif dan tanpa rasa canggung di berbagai sektor kehidupan. Kontribusi mereka terasa di birokrasi, parlemen, dunia akademis, seni budaya, hingga panggung olahraga internasional. Meskipun demikian, Neng Eem tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa dikotomi antara pribumi dan nonpribumi masih menghantui sebagian masyarakat.

Menurutnya, polarisasi yang terjadi hanyalah sekat psikologis yang sengaja diwariskan oleh politik pecah belah era kolonial. F-PKB MPR RI berkomitmen penuh untuk mengikis habis sisa-sisa diskriminasi tersebut. Komitmen ini mencakup upaya menempatkan narasi kontribusi etnis Tionghoa secara proporsional dan terhormat dalam kurikulum sejarah nasional, serta mempererat kolaborasi inklusif antarelemen bangsa.

Indonesia tidak akan mampu melompat jauh ke depan jika masih ada warganya yang ditinggalkan di belakang. Karenanya, Neng Eem mengajak seluruh pihak untuk menjaga persatuan dan merawat semangat Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, menjadi Indonesia bukanlah soal garis keturunan atau asal-usul genetik. Menjadi Indonesia adalah sebuah kesepakatan spiritual, kesepakatan politik dan kebudayaan untuk hidup bersama, saling menopang, dan bahu-membahu mewujudkan kejayaan di bawah kibaran bendera Merah Putih.

"Menjadi Indonesia bukanlah soal garis keturunan atau asal-usul genetik. Menjadi Indonesia adalah sebuah kesepakatan spiritual, kesepakatan politik dan kebudayaan untuk hidup bersama, saling menopang, dan bahu-membahu mewujudkan kejayaan di bawah kibaran bendera Merah Putih," ujarnya.

Dialog kebangsaan ini diselenggarakan oleh Badan Persaudaraan Antariman (Berani), sebuah badan otonom di bawah naungan PKB yang fokus merawat pluralisme. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Lahir Ke-28 PKB, yang sekaligus menjadi momentum untuk merefleksikan kembali peran semua elemen bangsa dalam membangun Indonesia yang lebih inklusif dan adil.