Menkomdigi: PP TUNAS bantu orang tua lindungi anak di ruang digital

PP TUNAS: Regulasi Baru untuk Perlindungan Anak di Era Digital

Pemandanganindah.com – Jakarta — Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang dikenal sebagai PP TUNAS dirancang khusus untuk mendukung peran orang tua dalam melindungi anak-anak mereka di dunia digital. Regulasi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi pengasuhan keluarga, melainkan menjadi instrumen tambahan yang memperkuat upaya perlindungan anak di ruang maya.

Menurut penjelasan Meutya yang disampaikan pada hari Minggu, pemerintah telah menetapkan ketentuan penting terkait penggunaan media sosial. Anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun tidak diperbolehkan memiliki akun pada platform media sosial yang dikategorikan berisiko tinggi. Langkah ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk meminimalisir berbagai ancaman yang mungkin dihadapi anak di lingkungan digital.

Prinsip Safety by Design dalam Platform Digital

PP TUNAS mengamanatkan setiap penyelenggara platform digital untuk menerapkan konsep "safety by design" atau perlindungan sejak tahap awal perancangan layanan. Prinsip ini memastikan bahwa keamanan anak menjadi pertimbangan fundamental dalam pengembangan produk dan layanan digital, bukan sekadar tambahan di akhir proses.

"Hak-hak anak di ranah digital harus dihormati oleh platform," tegas Meutya.

Menurut Menkomdigi, ruang digital seharusnya menjadi ekosistem yang kondusif bagi anak untuk belajar, berekspresi, berkarya, dan berkembang secara optimal. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ruang digital menyimpan berbagai potensi risiko yang perlu diwaspadai. Ancaman tersebut meliputi kecanduan teknologi, paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak, serta gangguan terhadap kesehatan fisik dan mental.

Peran Orang Tua dan Regulasi yang Saling Melengkapi

Meutya menekankan pentingnya keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi anak saat menggunakan teknologi. Ia meminta orang tua untuk tidak terburu-buru memberikan akses media sosial berisiko tinggi kepada anak-anak mereka. Pendekatan yang lebih bijaksana adalah membantu anak melakukan penundaan dalam membuat akun sendiri di platform media sosial yang berisiko.

"Regulasi ini membantu orang tua, bukan menggantikan orang tua," jelas Meutya dalam acara Gerak Bersama Anak Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta Selatan.

Pemerintah terus mendorong berbagai platform untuk memperkuat sistem verifikasi usia pengguna. Namun, Menkomdigi menegaskan bahwa perlindungan anak tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan keluarga. Regulasi yang ada tidak dapat bekerja secara mandiri tanpa dukungan dari orang tua dan lingkungan terdekat anak.

"Regulasi tidak bisa bekerja sendiri," ujarnya.

Literasi Digital sebagai Bekal Penting Anak Indonesia

Selain regulasi, Meutya menilai bahwa literasi digital merupakan bekal krusial agar anak mampu menggunakan teknologi secara aman, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Ia berharap anak-anak Indonesia tidak menjadi korban dari mekanisme algoritma yang dapat memengaruhi perilaku dan perkembangan mereka.

"Anak-anak Indonesia jangan sampai menjadi korban algoritma," kata Meutya.

Menurut Menkomdigi, anak perlu dibekali dengan literasi, pendampingan, dan perlindungan yang memadai agar dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung masa depan mereka. Kombinasi antara regulasi yang kuat, peran aktif orang tua, dan peningkatan literasi digital akan menciptakan ekosistem yang lebih aman bagi generasi muda Indonesia di ruang digital.

PP TUNAS hadir sebagai respons terhadap tantangan zaman yang semakin kompleks. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, platform digital, dan keluarga, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung potensi mereka.