Mendagri Pastikan Isu Dua Desa Masuk Malaysia Tidak Benar

Topics Covered – Jakarta – Dalam sebuah pertemuan resmi yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, Senin lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan penjelasan terkait isu dua desa di Nunukan, Kalimantan Utara, yang diduga masuk wilayah Malaysia. Ia menegaskan bahwa berita tersebut tidak benar dan justru memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menurut Tito, desa-desa yang terlibat masih berada dalam wilayah Indonesia, meskipun sebagian tanahnya telah dialihkan ke Malaysia.

Publik Tergoyahkan oleh Isu Wilayah

Selama rapat dengan Komisi II DPR RI, Tito Karnavian menyampaikan bahwa isu dua desa “hilang” ke Malaysia sempat menyebar luas di media dan masyarakat. Isu ini, katanya, memberi kesan bahwa Indonesia kehilangan wilayahnya dalam konflik batas. Namun, Tito menegaskan bahwa kondisi sekarang berbeda dengan masa lalu. “Beberapa orang menyebutkan bahwa dua desa telah lepas ke Malaysia. Tapi itu tidak sepenuhnya benar,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa perubahan wilayah tersebut lebih bersifat teknis, bukan perpindahan total dari satu negara ke negara lain.

“Kadang-kadang dikatakan bahwa ada dua desa yang masuk ke wilayah Malaysia. Bukan seperti itu,” kata Tito Karnavian.

Tito menambahkan bahwa kebijakan pengaturan batas wilayah di Pulau Sebatik adalah bagian dari upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini, katanya, sudah ada sejak era kolonial ketika Belanda dan Inggris berperang atas kepemilikan wilayah di kawasan tersebut. Namun, kini pemerintah Indonesia dan Malaysia sedang berupaya keras untuk menyelesaikan masalah ini secara damai.

Pengakuan dan Penyesuaian Wilayah

Menurut Tito, meskipun sebagian tanah di Pulau Sebatik dialihkan ke Malaysia, negara ini justru mendapatkan kompensasi yang lebih besar. “Yang dimaksud itu adalah 127 hektare yang ada di dua desa masuk ke wilayah Malaysia, tapi kita mendapatkan kompensasi 5.700 hektare yang masuk ke dalam sisi Indonesia,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pengaturan batas ini tidak hanya memperbaiki akurasi wilayah tetapi juga memperkuat kedaulatan Indonesia.

“Kita sebetulnya diuntungkan. Yang hilang adalah sebagian kecil tanah, tapi yang kita dapatkan jauh lebih besar,” tambah Tito.

Proses penyesuaian ini dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yang bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan lembaga terkait lainnya. Tito menyatakan bahwa BNPP tetap aktif dalam menyelesaikan masalah batas, baik yang bersifat historis maupun kontemporer. “Masalah ini memang ada sejak dulu, tapi saat ini sudah ada kemajuan yang signifikan,” jelasnya.

Kerja Sama dan Proses Diplomatik

Menurut Tito, perubahan wilayah di Pulau Sebatik tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari negosiasi dan kesepakatan antara kedua negara. “Pengaturan batas ini tidak hanya tentang kehilangan atau penerimaan wilayah, tapi juga tentang keseimbangan dan saling menguntungkan,” kata Tito. Ia menekankan bahwa pengakuan Malaysia terhadap wilayah Indonesia yang telah diubah adalah bagian dari kebijakan diplomatik yang sehat.

Kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, kata Tito, masih terus berlangsung untuk memastikan tidak ada konflik berkelanjutan. “Kita terus berkomunikasi dan berkoordinasi agar segala sesuatu berjalan lancar,” imbuhnya. Proses ini, katanya, tidak hanya menyelesaikan masalah teknis tetapi juga memperkuat hubungan bilateral antara dua negara.

Pembangunan PLBN sebagai Upaya Penguatan Kedaulatan

Selain menyelesaikan isu batas, Tito juga menyoroti pentingnya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru untuk memperkuat kedaulatan Indonesia. Menurutnya, PLBN adalah salah satu alat penting dalam mengawasi kegiatan di wilayah perbatasan. “PLBN membantu mengamankan wilayah, serta mendukung perekonomian lokal,” katanya.

Hingga saat ini, kata Tito, telah terbangun 15 PLBN, tetapi masih ada titik-titik lain yang perlu dikembangkan. “Di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur, kita masih perlu menambah satu titik perbatasan yang berdekatan dengan Sarawak, Malaysia,” terangnya. Ia menambahkan bahwa pembangunan PLBN akan memperkuat kewaspadaan di wilayah-wilayah yang rentan konflik.

Tito Karnavian juga menekankan bahwa pengaturan batas tidak hanya tentang peta, tetapi juga tentang kepentingan rakyat Indonesia. “Wilayah yang kita peroleh justru bisa memberi manfaat lebih besar, seperti pengembangan ekonomi dan akses ke sumber daya alam,” jelasnya. Ia berharap masyarakat memahami bahwa perubahan batas ini tidak membawa dampak negatif, melainkan solusi yang seimbang.

Penjelasan Lebih Mendalam tentang Konflik Wilayah

Dalam penjelasannya, Tito menjelaskan bahwa konflik batas antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik adalah bagian dari sejarah kolonial. Saat itu, Belanda dan Inggris memperdebatkan kepemilikan wilayah di kawasan tersebut, dan hasilnya memengaruhi batas negara saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, kedua negara sepakat menyelesaikan masalah ini melalui pembagian wilayah yang jelas.

Tito menambahkan bahwa keputusan pembagian tanah ini telah dipertimbangkan secara matang oleh pihak-pihak terkait. “Kita tidak hanya mempertahankan wilayah, tetapi juga menyesuaikan berdasarkan bukti dan data yang akurat,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa keputusan ini sudah direncanakan sejak lama dan tidak terjadi secara mendadak.

Sebagai Kepala BNPP, Tito berharap masyarakat tidak terpancing oleh isu-isu yang bisa menyebarkan kekhawatiran berlebihan. “Wilayah Indonesia tetap utuh, dan perubahan yang terjadi adalah bagian dari pengaturan batas yang lebih baik,” katanya. Ia juga meminta masyarakat untuk lebih memahami peran BNPP dalam mengelola perbatasan.

Menurut Tito, pengaturan batas ini juga berdampak pada pengembangan infrastruktur di wilayah perbatasan. “Kita bisa memperkuat kontrol di wilayah Indonesia, serta memfasilitasi pertukaran barang dan jasa antara kedua negara,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa pembagian wilayah ini justru menjadi peluang untuk meningkatkan kerja sama bilateral.

Dengan ad