KPK: Suhardiman Amby Diduga Terima Dua Mobil Mewah dalam Praktik Jual Beli Jabatan

Latest Program – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi berupa praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau. Kasus ini melibatkan Bupati Kuansing periode 2025–2030, Suhardiman Amby, yang diduga menerima dua unit kendaraan bermotor mewah dari Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain. Nilai total suap yang diterima Suhardiman mencapai Rp2,75 miliar, dengan masing-masing mobil bernilai Rp700 juta dan Rp2,05 miliar. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa transaksi tersebut terjadi dalam rangka mengisi sejumlah posisi strategis di pemerintahan daerah.

Detail Penerimaan Suap dari Zulkarnain

Dalam operasi penyidikan, KPK mengungkap bahwa Suhardiman diduga menerima mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta pada 2021. Mobil tersebut diserahkan oleh Zulkarnain sebagai imbalan atas pengisian jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kuansing. Selanjutnya, pada 2025, Suhardiman kembali menerima Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai Rp2,05 miliar dari Zulkarnain, terkait pengisian posisi Sekretaris Daerah Kuansing. Dengan demikian, praktik jual beli jabatan ini berlangsung sejak periode kepemimpinan Suhardiman tahun 2021 hingga tahun 2025.

“ZKN diduga memberikan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta kepada Plt. Bupati saat itu terkait pengisian jabatan Kepala Dinas PUPR Kuansing pada 2021,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Menurut KPK, Suhardiman yang menjabat sebagai Plt. Bupati pada 2021 diperkirakan memperoleh fasilitas tersebut sebagai kompensasi atas pengaruh politik yang diberikan kepada Zulkarnain. Transaksi ini dianggap sebagai bentuk pembiayaan jabatan strategis yang memperkuat hubungan korupsi antara pejabat pemerintah daerah dan pihak yang terlibat. Sementara itu, pada periode 2025–2030, Suhardiman diduga kembali menerima suap berupa mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-S dari Zulkarnain, dengan nilai Rp2,05 miliar, sebagai imbalan atas jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Perbuatan ini menunjukkan bahwa praktik tersebut terus berlangsung, bahkan setelah Suhardiman menjabat sebagai bupati.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang Menyita 10 Orang

Pada 30 Juni 2026, KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kuantan Singingi dan Jakarta, berhasil menyita 10 individu terkait kasus korupsi ini. Operasi tersebut merupakan OTT ke-14 yang dilakukan selama tahun 2026. Dari jumlah tersebut, lima orang diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. Mereka terdiri atas tiga warga swasta, seorang aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Kuansing, serta istri Suhardiman, Suci Nitia Edwar. KPK juga meminta Suhardiman dan Zulkarnain menyerahkan diri untuk diperiksa, yang kemudian dijemput penyidik di Bandara Soekarno-Hatta, Banten.

Kasus ini menunjukkan bahwa praktik jual beli jabatan di Kuansing tidak hanya terjadi sekali, melainkan diulang dalam beberapa periode kepemimpinan. Selain itu, KPK mengungkap bahwa ada keterlibatan pihak luar dalam proses tersebut, seperti pengusaha dan keluarga pejabat. Hal ini menegaskan bahwa korupsi di lingkungan pemerintah daerah tidak hanya melibatkan pejabat publik, tetapi juga pihak swasta yang menjadi mitra dalam transaksi suap.

Penetapan Tersangka dan Proses Pemeriksaan

Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman Amby, Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan. Penetapan ini diambil setelah penyidik menemukan bukti kuat yang menunjukkan bahwa tiga orang tersebut terlibat langsung dalam praktik korupsi tersebut. Ardiles diduga berperan sebagai pihak yang menghubungkan antara Suhardiman dan Zulkarnain, mungkin sebagai perantara dalam pengalihan dana.

Proses penyidikan KPK terhadap kasus ini mengambil waktu yang cukup lama, seiring dengan penelusuran detail transaksi dan alur pengisian jabatan. Selama penyidikan, penyelidik mengumpulkan bukti-bukti seperti dokumen keuangan, surat perjanjian, dan testimonial saksi. Penerimaan dua mobil mewah menjadi bukti utama bahwa terjadi pertukaran jabatan dengan imbalan material. Selain itu, KPK juga menyoroti peran Zulkarnain sebagai Sekretaris Daerah, yang diduga memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan finansial.

Kasus ini menjadi contoh bagaimana korupsi dapat terjadi di berbagai lapisan pemerintahan, bahkan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Pemimpin daerah seperti Suhardiman, yang berada di posisi puncak, menjadi target korupsi karena memiliki wewenang besar dalam menentukan pengisian jabatan. KPK mengingatkan bahwa praktik jual beli jabatan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak integritas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem birokrasi. Dengan adanya OTT yang mengungkap dugaan tersebut, KPK berharap dapat memberantas korupsi secara efektif.

Kasus Suhardiman juga menggambarkan bagaimana suap bisa diselundupkan dalam bentuk yang tersembunyi, seperti hadiah mobil. Transaksi ini dilakukan secara bertahap, agar tidak terdeteksi awalnya. Dengan nilai total mencapai Rp2,75 miliar, KPK menyatakan bahwa praktik tersebut memiliki dampak finansial yang signifikan. Selain itu, penyidikan ini menunjukkan keberhasilan KPK dalam menyelidiki kasus korupsi di daerah, meski prosesnya membutuhkan waktu dan kehati-hatian dalam mengumpulkan bukti.

KPK menegaskan bahwa penetapan tersangka bukanlah akhir dari investigasi, tetapi awal dari proses pemeriksaan yang lebih lanjut. Tersangka akan menjalani proses hukum sesuai dengan UU yang berlaku, termasuk pemanggilan sebagai saksi atau pelaku utama. Selain itu, KPK juga berencana untuk mengungkap lebih jauh tentang sistem pengisian jabatan yang diduga diatur secara tidak transparan. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya agar tidak mengulangi kesalahan serupa.

Sebagai penyelidik, KPK terus memperkuat investigasi ter