Kapolda Kalimantan Selatan Apresiasi Tim Polres Tala atas Penyelidikan Mafia Tanah Rp23,3 Miliar

Kapolda berikan penghargaan Polres Tala ungkap – Banjarbaru, Kalimantan Selatan – Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan, memberikan penghargaan kepada tim penyidik Satuan Reskrim Polres Tanah Laut (Tala) yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Cahya Prasada Tuhuteru. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan tim dalam mengungkap kasus mafia tanah yang menimbulkan kerugian mencapai Rp23,3 miliar. Dalam pidatonya di Banjarbaru, Kapolda menekankan pentingnya penghargaan tersebut sebagai pengakuan atas usaha keras personel kepolisian.

“Perkara ini dianggap signifikan dan layak mendapatkan apresiasi atas upaya anggota yang tekun mengungkapnya,” ujar Yudha saat memberikan penghargaan.

Menurut Kapolda, kasus mafia tanah menjadi perhatian utama pemerintah pusat. Sebagai institusi penegak hukum, Polri berperan sebagai garda terdepan dalam menangani masalah tersebut. Dalam rangka mempercepat penyelesaian, Polda Kalimantan Selatan telah membentuk Satuan Tugas Mafia Tanah (Satgas). Satgas ini didirikan berdasarkan surat keputusan bersama antara Kapolda dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Selatan.

Satgas diberikan tugas khusus untuk mencegah dan mengungkap praktik mafia tanah, serta memberantas pungutan liar yang terjadi dalam proses pengurusan tanah. Selain itu, satuan tugas ini juga bertanggung jawab untuk mempercepat sertifikasi tanah yang menjadi aset Polri. Kapolda mengharapkan seluruh jajaran kepolisian terus berupaya menindaklanjuti kasus serupa di daerah masing-masing, agar kerugian negara dan masyarakat bisa diminimalkan.

“Tingkatkan kerja sama dengan BPN agar setiap investigasi berjalan terukur dan pelaku bisa diadili secara adil sesuai perbuatannya,” tegas Kapolda dalam pidatonya.

Kasus mafia tanah yang diungkap tim Polres Tala menyangkut tindak pidana pertanahan dengan modus membuat surat palsu. Modus ini digunakan dalam transaksi jual beli tanah yang terjadi selama tiga tahun, yaitu 2016 hingga 2018. Lima personel Polres Tala terlibat dalam penyelidikan ini, yang melibatkan investigasi menyeluruh dan kerja sama lintas lembaga.

Kapolda menegaskan bahwa kerja sama antar institusi menjadi kunci dalam mengatasi masalah mafia tanah. Ia mengatakan bahwa Satgas dibentuk untuk memastikan langkah-langkah penegakan hukum berjalan efektif. “Dengan adanya satuan tugas ini, diharapkan tidak hanya kasus yang terungkap, tetapi juga pencegahan terhadap praktik korupsi di sektor pertanahan,” jelas Yudha.

Mafia tanah, menurut Kapolda, sering kali menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat. Kasus seperti ini bisa mengurangi akses warga ke tanah yang layak digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan mengungkap praktik korupsi tersebut, polisi berperan aktif dalam melindungi hak masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dalam penyelidikan, tim Polres Tala melakukan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen yang terlibat. Surat palsu menjadi sarana utama para pelaku untuk mengambil alih tanah-tanah milik warga dengan cara yang tidak sah. Penyidik mengungkap bahwa kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan selama tiga tahun, menunjukkan tingkat keorganisasian yang tinggi di kalangan mafia.

“Kerja keras anggota kepolisian membuahkan hasil yang luar biasa. Mereka berhasil menemukan celah dalam sistem pertanahan yang bisa mempercepat penyelesaian masalah ini,” tambah Kapolda.

Kasus ini tidak hanya memperlihatkan kemampuan tim penyidik Polres Tala, tetapi juga menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap proses pengurusan tanah. Kapolda menyampaikan bahwa setiap langkah dalam penyelidikan harus didukung oleh data yang kuat dan terukur, agar hasil yang diperoleh bisa menjadi bahan pembelajaran bagi instansi terkait.

Penyelidikan terhadap mafia tanah juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan mengungkap praktik yang merugikan, warga yang terkena korupsi bisa mendapatkan keadilan. Kapolda berharap hasil dari kasus ini bisa menjadi contoh bagus bagi penyelidikan serupa di daerah lain, sehingga mafia tanah tidak bisa beroperasi secara bebas.

Sebagai langkah pencegahan, Kapolda menyarankan agar semua pihak meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. “Pertanahan adalah aset yang penting, dan dengan sinergi yang baik, kita bisa menjamin keabsahan setiap transaksi,” ujarnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat tentang hak-hak mereka dalam pengurusan tanah, agar tidak mudah menjadi korban.

Kasus ini juga menyoroti peran BPN dalam pengawasan pertanahan. BPN Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Polri untuk memastikan proses sertifikasi tanah transparan dan akuntabel. Kapolda berharap BPN terus meningkatkan kinerjanya, sehingga bisa menjadi mitra yang kuat dalam pemberantasan korupsi pertanahan.

Dalam konteks nasional, mafia tanah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan. Kapolda Kalimantan Selatan mengatakan bahwa keberhasilan penyelidikan ini adalah langkah awal dalam upaya menyeluruh mengatasi masalah tersebut. “Kami berkomitmen untuk terus memberantas mafia tanah, tidak hanya di Kalimantan Selatan, tetapi juga di seluruh Indonesia,” pungkas Kapolda.

Penyelidikan kasus mafia tanah oleh Polres Tala tidak hanya memberikan keadilan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi Polri sebagai institusi yang mampu menangani masalah korupsi di sektor pertanahan. Dengan adanya Satgas Mafia Tanah, diharapkan kejadian serupa bisa dicegah sejak dini, sebelum merugikan pihak-pihak tertentu secara signifikan.

Para pelaku mafia tanah terlibat dalam transaksi jual beli yang melibatkan surat palsu. Surat-surat tersebut digunakan untuk mempercepat proses pengurusan tanah, sementara hak pemilik asli tanah terabaikan. Tim penyidik Polres Tala, dengan kemampuan dan dedikasinya, berhasil mengungkap pola tindakan yang sama untuk memperkecil kerugian yang dialami negara dan masyarakat.

Kapolda Kalimantan Selatan menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar pengakuan, tetapi juga semangat untuk terus meningkatkan kinerja dalam pemberantasan korupsi. “Kami berharap semua jajaran kepolisian menjadikan kasus ini sebagai inspirasi untuk mengungkap kejahatan serupa di masa depan,” imbuhnya.