Raih gelar Doktor Filsafat, Yusril tegaskan pentingnya etika peradaban

Key Strategy – Depok, Jawa Barat (ANTARA) – Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, secara resmi memperoleh gelar Doktor Filsafat dari Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia. Sidang Terbuka Promosi Doktor yang berlangsung di kampus UI, Depok, Jawa Barat, pada Kamis, menjadi momen penting dalam perjalanan akademiknya. Dalam kesempatan tersebut, Yusril menyoroti peran etika peradaban dalam membentuk kehidupan berbangsa yang harmonis dan bermartabat.

Kontribusi Filsafat dalam Kebangsaan

Dalam pidatonya, Yusril menegaskan bahwa etika peradaban merupakan fondasi yang tidak terpisahkan dari keberhasilan sebuah negara. Ia menekankan bahwa konsep demokrasi, konstitusi, keadilan, serta hak asasi manusia tidak cukup menjadi penopang utama, tetapi harus diimbangi oleh nilai-nilai moralitas dan etika peradaban. “Negara tidak hanya cukup dibangun melalui konsep demokrasi, konstitusi, keadilan, dan hak asasi manusia, tetapi juga membutuhkan moralitas dan etika peradaban sebagai fondasi agar dapat berdiri kokoh,” ujarnya dalam sidang terbuka.

“Negara tidak cukup hanya dibangun dengan konsep demokrasi, konstitusi, keadilan, dan hak asasi manusia, tetapi memerlukan moralitas dan etika peradaban sebagai fondasi agar dapat berdiri kokoh,” kata Yusril.

Menurut Yusril, demokrasi dan sistem ketatanegaraan akan sulit berjalan optimal tanpa penopang yang kuat dari etika peradaban. Ia menjelaskan bahwa nilai-nilai ini berasal dari sumber-sumber yang lebih dalam, yaitu nilai-nilai agama serta prinsip-prinsip moralitas. “Tanpa etika peradaban yang menjadi pengarah, kebijakan dan praktik politik bisa menjadi tumpul tanpa arah,” tambahnya.

Etika Peradaban: Tanggung Jawab Bersama

Yusril juga menyoroti bahwa pembangunan etika peradaban bukanlah tanggung jawab individu atau tokoh agama semata, tetapi memerlukan partisipasi aktif dari negara. Ia menyebut berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, seperti praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, serta masalah sosial lainnya, tidak cukup diatasi melalui pembentukan regulasi atau lembaga yang hanya fokus pada aspek formal. “Etika peradaban harus diintegrasikan dalam kehidupan publik agar menjadi penopang nyata bagi keberlanjutan bangsa,” ujarnya.

“Demokrasi, konstitusi, serta sistem ketatanegaraan tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak ditopang oleh etika peradaban yang bersumber dari nilai-nilai agama dan moralitas,” tambah Yusril.

Menurutnya, negara memiliki peran penting dalam memupuk karakter warga negara yang memiliki integritas dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. “Kita harus menciptakan sistem yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai etika peradaban sehari-hari,” imbuhnya. Ini menunjukkan bahwa etika peradaban tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga harus diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk interaksi antarindividu dan institusi.

Dissertasi tentang Relasi Islam dan Negara

Pada sidang tersebut, Yusril mempertahankan disertasi berjudul “Penafsiran Kembali Pemikiran Mohammad Natsir tentang Relasi Islam dengan Negara: Sebuah Telaah Filsafat dengan Pendekatan Hermeneutika Fenomenologis-Eksistensial.” Karya ilmiah ini membahas kembali pandangan Natsir mengenai hubungan antara agama Islam dan institusi negara, serta bagaimana nilai-nilai filosofis dapat menjadi landasan untuk memahami dinamika sosial dan politik di era modern.

Yusril mengungkapkan bahwa disertasi tersebut melibatkan analisis mendalam terhadap paradigma yang menggambarkan Islam sebagai elemen kultural, sosiologis, dan politik dalam sistem kehidupan berbangsa. “Penafsiran ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa etika peradaban tidak terlepas dari konsep keislaman yang lebih luas,” jelasnya. Ia juga menyoroti bahwa pendekatan hermeneutika fenomenologis dan eksistensial memberikan perspektif baru dalam memahami peran agama dalam pembentukan nilai-nilai sosial.

Pelaksanaan Studi Sambil Menjaga Kehidupan Negara

Yusril menyampaikan rasa syukur atas kesuksesannya menyelesaikan studi doktoral yang ditempuh selama lima tahun, di tengah aktivitas padat sebagai pejabat negara. Ia menjelaskan bahwa menyelesaikan gelar Doktor Filsafat tidak hanya menguji kemampuan akademik, tetapi juga kesanggupan untuk menjaga konsistensi antara tugas pribadi dan profesional. “Saya merasa bangga karena dapat menggabungkan kegiatan akademik dengan tugas publik yang sehari-hari,” katanya.

Dalam menyampaikan disertasi, Yusril menekankan bahwa etika peradaban adalah sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa peradaban yang berkelanjutan memerlukan keberlanjutan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. “Kita harus memastikan bahwa etika tidak hanya menjadi pengingat, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam setiap tindakan,” ujarnya.

“Berbagai tantangan bangsa, termasuk praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga berbagai persoalan sosial, tidak cukup diselesaikan melalui pembentukan regulasi atau lembaga semata, tetapi juga memerlukan penguatan etika dalam kehidupan publik,” katanya.

Yusril juga berharap bahwa gelar Doktor Filsafat ini menjadi momentum untuk mendorong perubahan paradigma dalam memandang peran agama dan etika dalam kehidupan berbangsa. Ia menilai bahwa nilai-nilai moral dan etis yang diakui secara luas dapat menjadi penyeimbang bagi dinamika sosial yang cepat berubah. “Etika peradaban adalah jembatan antara keterbukaan demokratis dengan kedalaman nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan,” tukasnya.

Dengan memperoleh gelar Doktor Filsafat, Yusril semakin memperkuat posisinya sebagai pakar dalam memadukan teori filosofis dengan kebijakan praktis. Ia berharap karya ilmiahnya dapat menjadi referensi bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam membangun kehidupan berbangsa yang lebih adil dan harmonis. Pemikiran yang diajukan dalam disertasi ini, menurut Yusril, tidak hanya relevan dalam konteks Indonesia, tetapi juga dapat dipakai sebagai alat analisis dalam berbagai peradaban yang menghadapi tantangan serupa di dunia internasional.