Bakom: Komisaris dengan Latar Belakang Beragam Menyumbang Perspektif Baru bagi BUMN

Key Issue – Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN), Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI memandang bahwa pengangkatan komisaris dengan latar belakang yang beragam merupakan langkah penting. Kepala Bakom, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa keberagaman pengalaman dan pendidikan para komisaris dapat membawa pandangan baru yang kaya, membantu pemerintah dalam mencapai target strategisnya. Pernyataan ini muncul dalam wawancara usai acara Nusantara Media Fest 2026, yang digelar di Jakarta pada hari Sabtu. Qodari menekankan bahwa peran komisaris bukan sekadar sekadar pengawas, tetapi juga pendukung yang mampu memberikan arahan berdasarkan pengalaman nyata.

Peran Komisaris sebagai Pendukung Agenda Pemerintah

Kepala Bakom menyampaikan bahwa dalam pengalamannya sebagai komisaris di salah satu BUMN, ia menyadari betapa pentingnya kontribusi individu dari latar belakang berbeda. “Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita bisa membawa perspektif baru ke dalam perusahaan yang kita pilih sebagai komisaris,” kata Qodari. Ia menambahkan bahwa keberagaman ini juga memungkinkan tim manajemen BUMN untuk memperluas solusi terhadap tantangan yang dihadapi. Contohnya, dalam pengalaman di Pertamina Hulu Energi, ia menyebut bahwa komisaris dengan pengalaman di bidang energi dan sektor lain dapat saling melengkapi dalam mengambil keputusan.

“Kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu melihat alternatif solusi yang berbeda,” tutur Qodari.

Mengatasi Kritik dengan Keberagaman Komisaris

Pernyataan Qodari ini sekaligus merespons berbagai pertanyaan publik terkait proses pengangkatan komisaris di sejumlah BUMN. Salah satu isu yang hangat dibicarakan adalah penunjukan Mufi Budi Ananda, mantan asisten pribadi Raffi Ahmad, sebagai anggota komisaris PT Krakatau Posco. Selain itu, Gina Febriyanti Ginting, relawan mantan presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, juga diangkat sebagai komisaris PT Pertamina Retail. Qodari menjelaskan bahwa keberagaman latar belakang ini justru menjadi nilai tambah, karena dapat mengenalkan ide-ide inovatif dan keahlian yang tidak dimiliki oleh komisaris dengan latar belakang serupa.

Menurutnya, kebijakan penunjukan komisaris tidak hanya menjadi keharusan dalam BUMN, tetapi juga umum di berbagai korporasi, termasuk swasta. “Ini adalah langkah wajar dan biasa dilakukan,” ujarnya. Qodari berargumen bahwa keberadaan komisaris dari berbagai bidang dapat memperkuat pengawasan internal dan eksternal terhadap operasional perusahaan. Hal ini juga memastikan bahwa BUMN tidak hanya dijalankan oleh orang-orang dari sektor pemerintah, tetapi juga memiliki masukan dari luar yang relevan.

Manfaat dari Komisaris Berpengalaman

Dalam menjalankan tugasnya, komisaris diperlukan memiliki kemampuan berpikir kritis serta niat baik dalam menjalankan tugas. Qodari menyoroti bahwa komisaris yang dipilih biasanya sudah memiliki pengalaman di bidang organisasi, pemerintahan, atau sektor swasta. “Keberagaman pengalaman ini membawa manfaat besar dalam menjaga transparansi dan keberlanjutan pengelolaan BUMN,” katanya. Ia menjelaskan bahwa dengan latar belakang yang beragam, komisaris mampu memperkaya strategi perusahaan dan memberikan saran berdasarkan pengalaman langsung.

Qodari juga menyatakan bahwa pengangkatan komisaris bukan sekadar untuk mengisi posisi, tetapi juga sebagai cara untuk memperluas perspektif dalam menghadapi dinamika pasar. “Komisaris yang berasal dari luar bisa memberikan pandangan yang lebih objektif, terutama dalam menghadapi tantangan yang muncul di luar lingkaran pemerintahan,” tambahnya. Hal ini berarti bahwa BUMN tidak hanya berorientasi pada kebijakan pemerintah, tetapi juga mampu merespons kebutuhan pasar secara lebih dinamis.

Konsistensi dalam Strategi Pengangkatan Komisaris

Selain itu, Qodari menyebut bahwa proses penunjukan komisaris sudah menjadi bagian dari strategi manajemen korporasi. “Di BUMN dan perusahaan swasta, pemilihan komisaris adalah bagian dari upaya memastikan pertumbuhan dan kinerja optimal,” jelasnya. Menurutnya, keberagaman dalam komposisi komisaris bisa menjadi jaminan bahwa BUMN tidak hanya diwakili oleh satu kelompok, tetapi juga memiliki perwakilan dari berbagai latar belakang yang seimbang.

Pemilihan komisaris yang berbeda juga menjadi cara untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dari sudut pandang yang berbeda. “Kita bisa melihat apakah kebijakan yang diambil sesuai dengan harapan atau tidak, karena komisaris dari luar biasanya lebih kritis dalam menilai,” katanya. Ia menekankan bahwa ini bukan hanya tugas administratif, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap keberhasilan BUMN dalam menjalankan perannya.

DPR Juga Mendukung Pengangkatan Komisaris Profesional

Menurut Qodari, selain Bakom, DPR juga memainkan peran penting dalam mengawasi proses pengangkatan komisaris BUMN. Ketua DPR, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa lembaga legislatif terus mendorong BUMN untuk menempatkan komisaris yang profesional dan kompeten. “DPR terus mendorong agar komisaris BUMN diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan pengalaman sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” kata Puan dalam pernyataannya di kompleks parlemen Senayan, Kamis (2/7). Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Bakom, yang menyebutkan bahwa komisaris yang berasal dari berbagai bidang bisa memberikan kontribusi lebih luas.

Menurut Puan, pengangkatan komisaris yang profesional juga bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas BUMN di mata publik. “Kami percaya bahwa komisaris dengan latar belakang yang beragam akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMN,” tambahnya. Ia menekankan bahwa DPR tidak hanya mengevaluasi keputusan penunjukan, tetapi juga mengawasi agar prosesnya transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan korporasi.

Langkah Konsisten untuk Reformasi BUMN

Kepala Bakom menambahkan bahwa kebijakan penunjukan komisaris dengan latar belakang beragam adalah bagian dari upaya reformasi BUMN yang berkelanjutan