Gubernur Bali bantah tudingan hambat MBG lewat capaian SPPG

Special Plan – Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menolak klaim bahwa ia menghambat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menunda pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam sebuah pernyataan resmi yang dibacakan di Denpasar pada hari Sabtu, Koster menjelaskan bahwa Pemprov Bali justru telah mengambil langkah konkret untuk mendukung berbagai inisiatif nasional, termasuk MBG. “Pemerintah daerah telah memberikan lahan seluas 7,1 hektare untuk membangun fasilitas SPPG yang menjadi bagian dari Program MBG,” ujarnya.

Aksi massa dukung MBG

Sebelumnya, pada hari Selasa (30/6), sejumlah besar warga Bali berkumpul di Kantor Gubernur untuk menyatakan dukungan terhadap program MBG. Bima Mocha, koordinator lapangan aksi tersebut, menyampaikan bahwa MBG adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, dan meminta Koster tidak menghalangi program itu. “Kami berharap Gubernur Bali berkomitmen penuh dalam mendorong kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, khususnya yang menguntungkan rakyat,” tuturnya.

Pembangunan SPPG di seluruh Bali

Koster menegaskan bahwa pembangunan SPPG tidak hanya berlangsung di satu tempat, melainkan menyebar ke semua kabupaten dan kota di Bali. Ia menyebutkan bahwa proposal untuk program ini telah diajukan ke Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sejak 20 Mei 2025. “Pemprov Bali telah merancang program SPPG secara menyeluruh, dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk mewujudkan kebijakan nasional yang strategis,” kata Koster.

“Saya sangat memahami mekanisme bernegara dan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan kita terdiri dari dua lini, yaitu pemerintah pusat dan daerah, dengan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya.

Menanggapi berbagai pemberitaan di media sosial yang menyebutkan ia menghambat MBG, Koster mengajak masyarakat Bali untuk memahami informasi secara objektif. Ia menekankan bahwa Pemprov Bali tidak hanya mendukung MBG, tetapi juga berbagai program prioritas nasional lainnya. “Mari kita pastikan informasi yang disampaikan ke publik tidak menyesatkan, agar masyarakat dapat melihat komitmen kita dalam menjalankan kebijakan nasional secara utuh,” lanjutnya.

Peningkatan akurasi informasi

Koster berharap seluruh komponen masyarakat, termasuk pengguna media sosial, berperan aktif dalam menyebarkan data yang jelas dan bertanggung jawab. “Kami mengajak semua pihak untuk tidak terburu-buru menerima berita yang belum diverifikasi, terutama mengenai program strategis nasional yang sedang dijalankan di Bali,” katanya. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengakselerasi pelaksanaan MBG serta program lainnya.

Sebagai bagian dari upaya mendukung MBG, Pemprov Bali tidak hanya menyediakan lahan untuk SPPG, tetapi juga memperhatikan kebutuhan infrastruktur pendukung. Koster menambahkan bahwa fasilitas tersebut menjadi elemen kunci dalam meningkatkan ketersediaan makanan bergizi bagi masyarakat. “Kami telah memastikan bahwa program ini dapat berjalan efektif, dengan fasilitas yang memadai di seluruh wilayah Bali,” ujarnya.

Komitmen terhadap program nasional lain

Di samping MBG, Koster juga menyampaikan dukungan terhadap program nasional seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, narasi yang muncul dalam aksi massa sebelumnya juga mengungkit dua program ini. “Pemprov Bali telah memberikan lahan seluas lebih dari 2 hektare untuk pengembangan koperasi Merah Putih, yang akan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi di daerah,” jelasnya.

Untuk program Sekolah Rakyat, Koster menyebutkan bahwa lahan seluas 5,67 hektare telah disiapkan di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. “Pembangunan fasilitas ini hampir selesai, dan kami sedang melakukan persiapan untuk penerimaan siswa baru,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa penyelesaian proyek tersebut merupakan bukti komitmen daerah dalam mempercepat pencapaian target nasional.

Peran Sekretariat Daerah dalam koordinasi

Koster juga memaparkan bahwa sejak awal, ia menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali serta kepala perangkat daerah terkait untuk berkoordinasi erat dengan pemerintah pusat dan semua kabupaten/kota di Bali. “Tujuan kami adalah agar tiga program ini—MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat—berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Koster, langkah-langkah ini adalah bagian dari upaya menyelaraskan prioritas daerah dengan kebijakan nasional. “Kami tidak hanya memenuhi tugas sebagai pemerintah daerah, tetapi juga berusaha mengembangkan program-program strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga Bali,” katanya. Ia menekankan bahwa peningkatan gizi dan pendidikan adalah prioritas penting dalam pembangunan daerah.

Menyambut program strategis nasional

Koster berharap masyarakat Bali dapat bersama-sama mempercepat pelaksanaan program nasional. “Program MBG dan program lainnya merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan kami akan terus berusaha memastikan keberhasilannya,” katanya. Ia menambahkan bahwa Pemprov Bali siap berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan nasional, sekaligus menangkal narasi yang menyebutkan adanya hambatan dari pihaknya.

Sebagai bukti komitmen, Koster menyebutkan bahwa seluruh kebijakan Pemprov Bali telah dirancang dengan mempertimbangkan peran pemerintah pusat. “Kami tidak hanya mengejar kepentingan lokal, tetapi juga memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif di Bali,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan SPPG dan MBG adalah bentuk kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Bali yang lebih maju dan sejahtera.

Dengan adanya kerja sama yang baik, Koster berharap program MBG dapat berjalan optimal, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama anak-anak dan lansia. “Program ini adalah solusi untuk mengatasi masalah gizi, dan kami yakin dengan dukungan bersama, tujuan tersebut dapat tercapai,” pungkasnya. Ia juga meminta