S&P Global Ratings Mengafirmasi Peringkat Indonesia: Sinyal Kepercayaan Internasional

New Policy – Jakarta mencatat perkembangan positif dalam lanskap ekonomi nasional setelah S&P Global Ratings memberikan afirmasi atas sovereign credit rating Indonesia. Peringkat ini dipertahankan pada level BBB dengan outlook yang stabil, sebuah pengakuan yang menunjukkan kepercayaan kuat dari komunitas internasional terhadap arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa langkah afirmasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan refleksi dari konsistensi dan kredibilitas kebijakan ekonomi yang telah dijalankan. Dalam keterangannya di Jakarta pada hari Selasa, ia menekankan bahwa Indonesia berhasil menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat.

Fondasi Pertumbuhan dan Disiplin Fiskal

S&P dalam laporannya yang berjudul “Indonesia Ratings Affirmed At ‘BBB/A-2’; Outlook Stable” menyoroti beberapa faktor fundamental yang menopang peringkat tersebut. Prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat menjadi salah satu pilar utama, didukung oleh kebijakan makroekonomi yang prudent serta beban utang eksternal neto dan utang pemerintah yang relatif ringan ketika dibandingkan dengan negara-negara peers.

“Afirmasi peringkat oleh S&P pada level BBB dengan outlook Stabil merupakan pengakuan atas konsistensi dan kredibilitas kebijakan ekonomi Pemerintah. Di tengah ketidakpastian global yang meningkat, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan di kisaran 5 persen, mempertahankan disiplin fiskal dengan defisit di bawah 3 persen PDB, serta memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam,” kata Airlangga.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk dua hingga tiga tahun ke depan diprediksi berada di angka sekitar 5 persen per tahun. Secara lebih spesifik, S&P memproyeksikan pertumbuhan riil sebesar 5,1 persen pada tahun 2026, dengan rata-rata 4,9 persen untuk periode 2026 hingga 2029. Capaian pertumbuhan sebesar 5,6 persen secara tahunan pada triwulan pertama tahun 2026 menjadi katalis positif yang didorong oleh belanja pemerintah dan percepatan pencairan anggaran.

Kinerja Penerimaan dan Reformasi Sektor Sumber Daya Alam

Salah satu jangkar utama dari outlook stabil yang diberikan S&P adalah komitmen pemerintah untuk menjaga batas defisit anggaran tetap di bawah 3 persen dari PDB. Rekam jejak kepatuhan lintas pemerintahan terhadap deficit ceiling ini dipandang sebagai penopang penting bagi kelayakan kredit Indonesia.

Kinerja penerimaan negara juga menjadi catatan positif yang dicatat oleh lembaga pemeringkat tersebut. Pertumbuhan pendapatan mencapai 19 persen pada lima bulan pertama tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perbaikan ini didorong oleh pulihnya administrasi perpajakan, kenaikan penerimaan PPN, serta menguatnya penerimaan royalti dan dividen dari sektor sumber daya alam.

Airlangga menjelaskan bahwa S&P secara khusus menyoroti langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat sentralisasi pengelolaan dan menekan kebocoran pada sektor sumber daya alam dan mineral. Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dipandang sebagai instrumen strategis yang dapat mengubah lanskap sektor komoditas, antara lain melalui penertiban praktik miss-invoicing dan transfer pricing.

“Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dipandang sebagai instrumen yang dapat mengubah lanskap sektor komoditas, antara lain melalui penertiban praktik miss-invoicing dan transfer pricing. Bersama penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), langkah-langkah ini diharapkan memperkuat posisi eksternal Indonesia secara berkelanjutan,” jelas Menko Airlangga.

Prospek dan Komitmen Jangka Panjang

Dari perspektif sistem keuangan, S&P menilai risiko kontinjensi bagi pemerintah relatif terbatas. Aset sektor perbankan tercatat di bawah 60 persen PDB, dengan risiko negara sektor perbankan berada pada level yang terjaga. PDB per kapita Indonesia juga diperkirakan berada pada kisaran 5.200 dolar AS pada tahun 2026.

S&P menyatakan bahwa peringkat Indonesia memiliki peluang untuk dinaikkan (upside) apabila terjadi penguatan struktural pada metrik fiskal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi penyempitan defisit anggaran mendekati 2 persen PDB, peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan, penurunan biaya pembiayaan, serta stabilitas nilai tukar.

Menko Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kualitas dan prediktabilitas implementasi kebijakan guna menjaga kepercayaan pasar. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan tata kelola devisa hasil ekspor, dan peningkatan produktivitas.

“Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan tata kelola devisa hasil ekspor, dan peningkatan produktivitas. Konsistensi dan prediktabilitas kebijakan akan menjadi kunci untuk mendorong peringkat Indonesia naik ke level yang lebih tinggi,” tutupnya.