BNPP Raih Pengakuan BPK dengan Opini WTP ke-11 Secara Beruntun

BNPP pertahankan opini WTP ke 11 kali – Jakarta mencatatkan pencapaian penting bagi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia. Lembaga ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan tahun 2024. Pencapaian ini menegaskan konsistensi pengelolaan keuangan yang telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala BNPP RI, mengungkapkan bahwa prestasi ini merupakan opini WTP yang ke-11 secara berturut-turut. Rangkaian pencapaian tersebut telah dimulai sejak tahun 2014 dan terus dipertahankan hingga saat ini. Dalam pernyataannya, Tito menambahkan bahwa capaian kinerja program serta anggaran BNPP pada tahun 2024 juga sejalan dengan pencapaian Kementerian Dalam Negeri yang sama-sama meraih 11 kali opini WTP beruntun.

“Adapun capaian kinerja program dan anggaran BNPP 2024 dari BPK mendapatkan opini WTP dan ini juga sama dengan Kemendagri, 11 kali berturut-turut,” kata Tito.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Tito membacakan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Tahun Anggaran 2025. Sesi pembacaan laporan berlangsung dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI yang diselenggarakan di kompleks parlemen Jakarta pada hari Kamis. Dalam forum tersebut, Tito memaparkan berbagai capaian yang telah diraih BNPP RI sepanjang tahun anggaran 2025, termasuk pengelolaan anggaran, kinerja organisasi, serta penghargaan-penghargaan yang berhasil diraih.

Realisasi Anggaran yang Efektif

Tito menjelaskan bahwa alokasi anggaran BNPP RI pada awal tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp267,13 miliar berdasarkan surat Menteri Keuangan tertanggal 23 September 2024. Namun, penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja pemerintah menyebabkan penyesuaian pagu anggaran menjadi Rp138,4 miliar. Selanjutnya, Kementerian Keuangan memberikan relaksasi sebesar Rp76,4 miliar sehingga total pagu BNPP untuk Tahun 2025 mencapai Rp214,8 miliar.

Dari total pagu tersebut, BNPP berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp213,5 miliar atau setara dengan 99,38 persen. Menurut Tito, angka ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan program di lingkungan BNPP. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa lembaga ini mampu mengelola sumber daya keuangan dengan optimal.

Indikator Kinerja dan Penghargaan

Berbagai indikator kinerja kelembagaan BNPP pada tahun 2025 juga memperoleh penilaian positif dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Berdasarkan evaluasi aplikasi monev Kementerian Keuangan, nilai kinerja anggaran BNPP RI mencapai 94,86 dengan kategori sangat baik. Sementara itu, hasil evaluasi reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencapai nilai 81,84 atau kategori A-, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 73,88.

Pada aspek perencanaan pembangunan, BNPP juga memperoleh nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 98,36 dengan predikat sangat baik berdasarkan penilaian Kementerian PPN/Bappenas. Di sisi lain, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2025 yang dinilai oleh Kementerian Keuangan mencapai nilai 94,67 dengan kategori baik.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan keberhasilan BNPP juga tercermin melalui berbagai penghargaan yang diterima selama 2025. Di antaranya penghargaan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diraih PLBN Entikong dan PLBN Motamasin. Selain itu, Indeks Reformasi Hukum BNPP RI memperoleh nilai 99,5 atau predikat AA (istimewa) dari Kementerian Hukum serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BNPP RI berhasil meraih peringkat pertama terbaik pada kategori lembaga nonstruktural.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungan dan pengawasan yang diberikan terhadap pelaksanaan tugas BNPP. “Sekali lagi kami berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan segenap anggota Komisi II DPR RI. Semua capaian ini tidak lepas dari pengawasan dan rapat kerja yang rutin dilaksanakan, termasuk kunjungan langsung ke lapangan dan ke pos-pos lintas batas,” tuturnya.