AS jatuhkan sanksi kepada Presiden ICC dan seorang pengacara senior

Sanksi Washington terhadap Puncak Kepemimpinan ICC: Eskalasi Terbaru dalam Konflik Yurisdiksi Global

Pemandanganindah.com – Langkah tegas yang diambil oleh pemerintahan Presiden Donald Trump pada Selasa (18/8) menandai babak baru dalam ketegangan berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Mahkamah Pidana Internasional. Dua figur paling berpengaruh di lembaga peradilan pidana global yang bermarkas di Den Haag, Belanda, resmi masuk daftar sanksi federal AS — sebuah tindakan yang secara langsung membatasi akses mereka terhadap sistem perbankan dan keuangan Amerika.

Dua pejabat yang menjadi sasaran langkah ini adalah Tomoko Akane, warga Jepang yang menjabat sebagai Presiden ICC, serta Abdoulaye Seye, warga Senegal yang memegang posisi Pengacara Senior Persidangan ICC. Keduanya kini terikat larangan transaksi bagi seluruh warga negara AS, yang pada praktiknya membuat setiap rekening, aset, atau instrumen keuangan yang terhubung ke mereka di bawah yurisdiksi Amerika menjadi tidak dapat diakses secara normal.

Alasan Resmi yang Dikemukakan Washington

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyampaikan pernyataan resmi yang menjelaskan dasar hukum dan politik di balik sanksi tersebut. Dalam keterangannya, Rubio menuduh kedua pejabat itu secara aktif mendorong agenda pengadilan yang, kata dia, melampaui batas kewenangan yang sah.

“Terlibat langsung dalam upaya ICC untuk menyelidiki, menangkap, menahan, atau menuntut pejabat-pejabat yang pemerintahnya tidak menyetujui yurisdiksi ICC.”

Rubio kemudian memperluas tuduhannya ke level institusional, menyebut bahwa pengadilan tersebut secara sistematis mencoba menjangkau warga negara dari negara-negara yang tidak pernah menerima otoritasnya.

“ICC telah berulang kali berupaya menegakkan wewenang atas warga negara AS dan negara lain yang non-pihak terhadap Statuta Roma atau tidak meratifikasi dokumen pendiri pengadilan tersebut.”

“Upaya tersebut menimbulkan preseden berbahaya bagi semua negara.”

Latar Belakang: Mengapa AS Tidak Pernah Bergabung dengan ICC

Amerika Serikat tidak pernah menjadi pihak dalam Statuta Roma, perjanjian multilateral tahun 1998 yang menjadi landasan hukum pembentukan ICC. Sejak awal, Washington memandang bahwa pengadilan permanen yang dapat menuntut individu tanpa persetujuan negara asal akan mengikis kedaulatan nasional dan membuka celah bagi intervensi politik dalam proses peradilan. Sikap ini konsisten melintasi berbagai pemerintahan, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, meskipun intensitas penentangannya berfluktuasi dari waktu ke waktu.

ICC sendiri menegaskan bahwa yurisdiksinya mencakup dugaan kejahatan yang terjadi di wilayah negara-negara anggota, tanpa memandang kewarganegaraan tersangka. Artinya, seorang warga negara AS yang diduga melakukan kejahatan perang di negara anggota ICC secara teori dapat dituntut oleh pengadilan tersebut, meskipun Washington tidak pernah meratifikasi Statuta Roma. Prinsip inilah yang menjadi titik gesek utama antara kedua institusi.

Pemicu Eskalasi: Surat Perintah Penangkapan 2024

Ketegangan antara Washington dan Den Haag memuncak secara dramatis pada tahun 2024 ketika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Keduanya dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan konflik di Gaza. Keputusan itu memicu reaksi keras dari pemerintah AS, yang memandang langkah tersebut sebagai intervensi langsung dalam urusan militer dan politik negara sekutunya.

Bagi banyak pengamat hukum internasional, sanksi terhadap Akane dan Seye bukan sekadar tindakan administratif, melainkan sinyal politik bahwa Washington siap menggunakan instrumen ekonomi untuk menekan individu-individu yang dianggap mendorong agenda pengadilan yang tidak diinginkannya. Dengan memblokir akses keuangan AS, sanksi tersebut dapat menghambat perjalanan internasional, transaksi bisnis, dan bahkan pengelolaan aset pribadi kedua pejabat ICC.

Implikasi bagi Tata Kelola Peradilan Pidana Global

Langkah ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang independensi lembaga peradilan internasional. Ketika kepala pengadilan dan jaksa senior-nya secara bersamaan dikenai sanksi oleh negara besar yang bukan anggota, muncul kekhawatiran bahwa tekanan ekonomi dapat memengaruhi keberanian institusi dalam menjalankan mandatnya. Di sisi lain, pendukung kebijakan Washington berargumen bahwa setiap negara berdaulat berhak melindungi warganya dari yurisdiksi yang tidak pernah mereka setujui, dan bahwa sanksi merupakan instrumen diplomatik yang sah.

Bagi negara-negara anggota ICC lainnya, situasi ini menciptakan dilema: apakah mereka akan mengikuti langkah Washington dan mempertanyakan legitimasi perintah penangkapan, atau justru memperkuat solidaritas terhadap pengadilan sebagai mekanisme terakhir akuntabilitas atas kejahatan paling berat di bawah hukum internasional. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah ICC mampu mempertahankan kredibilitasnya di tengah tekanan geopolitik yang semakin intensif.

Sanksi terhadap Akane dan Seye, yang berlaku efektif sejak diumumkan pada 18 Agustus, kini menjadi ujian nyata bagi ketahanan institusional pengadilan pidana internasional di era di mana kekuatan ekonomi negara-negara besar semakin sering dipergunakan sebagai alat pengaruh terhadap lembaga-lembaga multilateral.