JAKI & Fellowship Cities Forum 2026 perkuat inovasi layanan publik

Transformasi Digital Jakarta Digerakkan Lewat Forum Kota Sejawat 2026

Pemandanganindah.com – Di tengah percepatan adopsi teknologi di kota-kota besar Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih jalur kolaborasi lintas wilayah untuk memperluas dampak inovasi digitalnya. Pada Rabu, Balai Kota Jakarta menjadi tuan rumah JAKI & Fellowship Cities Forum (JFCF) 2026, sebuah wadah pertukaran praktik terbaik yang menyasar satu tujuan utama: menjadikan transformasi digital pemerintahan sebagai pengungkit peningkatan kualitas layanan publik bagi seluruh lapisan warga.

Forum ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Ia dirancang sebagai ruang dialog di mana pengalaman operasional Jakarta — mulai dari pengelolaan lalu lintas hingga integrasi data kependudukan — dapat diuji, dikritisi, dan diadaptasi oleh pemerintah daerah lain yang tengah menghadapi tantangan serupa. Dengan demikian, keberhasilan satu kota tidak berhenti sebagai pencapaian lokal, melainkan menjadi modal bersama bagi tata kelola perkotaan di tingkat nasional.

Pandangan Wakil Gubernur: Teknologi sebagai Game Changer

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka forum dengan penekanan bahwa Jakarta tidak mengklaim superioritas, melainkan menawarkan pengalaman yang sudah berjalan agar daerah lain dapat mengambil pelajaran praktis.

“Forum ini menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman. Bukan berarti kita paling hebat, tetapi pengalaman yang sudah dilakukan di Jakarta dapat dibagikan kepada daerah lain agar transformasi digital dapat memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal.”

Rano menegaskan bahwa kecerdasan buatan (AI) dan mahadata (Big Data) bukan lagi wacana futuristik, melainkan instrumen operasional yang sudah menyentuh kebijakan nyata. Keduanya membantu pemerintah membaca pola kebutuhan warga secara lebih akurat, menyusun prioritas anggaran dan regulasi berbasis bukti, serta menyalurkan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial ke tangan yang tepat tanpa kebocoran birokrasi.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang teknologi dapat menjadi salah satu game changer dalam mengatasi berbagai tantangan perkotaan, termasuk pemanfaatan AI dan Big Data.”

Tiga Pilar Teknologi yang Sudah Beroperasi di Jakarta

Pernyataan Rano bukan retorika kosong. Beberapa sistem yang ia rujuk sudah berjalan dan melayani jutaan warga setiap hari:

Intelligent Traffic Control System (ITCS) mengelola arus lalu lintas secara real-time dengan membaca volume kendaraan, kondisi cuaca, dan pola pergerakan pejalan kaki. Sistem ini mengurangi waktu tempuh di koridor-koridor padat dan menurunkan emisi kendaraan yang terjebak dalam kemacetan berkepanjangan.

Jakarta Satu mengintegrasikan seluruh data geospasial kota ke dalam satu kerangka referensi. Prinsipnya sederhana namun berdampak luas: satu peta, satu data, satu kebijakan. Dengan demikian, perencanaan tata ruang, penataan infrastruktur, dan respons bencana tidak lagi bekerja berdasarkan peta-peta terpisah yang saling bertentangan.

JAKI berfungsi sebagai super app layanan publik, mengonsolidasikan puluhan layanan administrasi kependudukan, perizinan, dan informasi warga ke dalam satu antarmuka digital. Warga tidak perlu berpindah-pindah antar-aplikasi atau datang ke kantor kelurahan untuk urusan yang dapat diselesaikan dalam beberapa ketukan layar.

Struktur Forum: 14 Sesi, Lima Sektor, Skala Nasional dan Internasional

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Marulina Dewi menjelaskan bahwa JFCF 2026 mengusung tema “Sharing Best Practice in Digital Transformation and Public Innovation” dan menghadirkan total 14 sesi — lima di antaranya berlangsung secara luring (offline) dan sembilan secara daring (online). Format hibrida ini memperluas jangkauan partisipasi tanpa mengorbankan kedalaman diskusi tatap muka.

Peserta forum mencakup pemerintah daerah dari berbagai provinsi, akademisi dari perguruan tinggi, pelaku industri teknologi, komunitas pengembang, serta mitra dari lembaga nasional dan internasional. Keberagaman ini memastikan bahwa praktik yang dibagikan tidak terjebak dalam satu perspektif sektoral.

“Forum ini menjadi ruang untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dari berbagai negara dan daerah, khususnya dalam transformasi digital pemerintahan, pemanfaatan AI dan Big Data, serta inovasi pelayanan publik.”

Arah Kebijakan Nasional: Human-Centric Design dan Interoperabilitas

Dalam sesi yang sama, Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Adi Nugroho menyampaikan bahwa pengembangan layanan digital pemerintah ke depan harus berpijak pada prinsip human-centric design. Artinya, setiap fitur, alur layanan, dan antarmuka harus dibangun dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan nyata masyarakat, bukan dari logika internal birokrasi.

Adi juga menekankan pentingnya interoperabilitas sebagai fondasi teknis. Berbagai aplikasi dan sistem pemerintahan — baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota — harus mampu saling terhubung dan bertukar data secara mulus. Tanpa interoperabilitas, warga akan terus berhadapan dengan silo-silo digital yang memaksa mereka mengulang verifikasi, mengunggah dokumen berulang kali, dan berpindah platform untuk satu urusan sederhana.

Dengan interoperabilitas yang matang, layanan publik dapat diberikan secara lebih mudah, terpadu, dan efektif — sebuah standar yang Jakarta, melalui forum ini, berupaya dorong agar menjadi norma di seluruh pemerintahan daerah Indonesia.

Bagi warga Jakarta dan kota-kota lain yang tengah menata ulang infrastruktur digitalnya, JFCF 2026 menandai satu hal penting: transformasi digital bukan lagi proyek satu kota, melainkan agenda kolektif yang menuntut pertukaran terbuka, akuntabilitas teknis, dan komitmen berkelanjutan terhadap kualitas hidup publik.