Perkumpulan atlet tunarungu klarifikasi soal penggalangan dana

Patrin Tegaskan Hanya Jalur Resmi yang Mengirim Atlet Tunarungu Indonesia ke Arena Internasional

Pemandanganindah.com – Sebuah kontroversi kecil namun bermakna menggema di kalangan komunitas olahraga tunarungu Indonesia. Beberapa atlet tunarungu dilaporkan berupaya mengumpulkan dana secara mandiri demi bisa tampil di kejuaraan internasional. Langkah itu, meski lahir dari semangat juang, memicu pertanyaan besar: apakah pengiriman mereka sudah melalui mekanisme resmi negara? Jawabannya, menurut organisasi yang berwenang, belum.

Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia (Patrin) akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Jakarta pada Minggu, organisasi tersebut menegaskan bahwa tidak ada koordinasi resmi maupun persetujuan yang diberikan kepada pihak mana pun untuk menggalang dana publik demi pengiriman atlet ke ajang internasional.

“Berkaitan dengan isu pengiriman atlet tunarungu yang harus menggalang dana, kami sebagai organisasi resmi dan satu-satunya yang diakui ICSD, baik saya bersama Ketua Patrin Pusat Dimyati Hakim, tidak mengetahui sama sekali,” ujar Agung Baghaskoro, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Patrin.

Posisi Patrin dalam Tata Kelola Olahraga Tunarungu

Untuk memahami mengapa klarifikasi ini penting, perlu dipahami dulu posisi Patrin dalam lanskap olahraga tunarungu nasional. Di kancah internasional, organisasi ini dikenal dengan nama IADA — Indonesian Association of the Deaf Athlete. Patrin merupakan satu-satunya badan di Indonesia yang memperoleh pengakuan penuh dari International Committee of Sports for the Deaf (ICSD), lembaga payung global yang mengatur kompetisi olahraga bagi atlet tunarungu di seluruh dunia.

Artinya, setiap kontingen resmi yang membawa bendera Indonesia ke kejuaraan dunia atau event ICSD lainnya harus melewati Patrin sebagai pintu keluar tunggal. Tanpa legitimasi organisasi ini, seorang atlet secara administratif tidak dapat mewakili Indonesia di kompetisi resmi tingkat internasional.

Mekanisme Pengiriman Kontingen yang Benar

Agung menjelaskan bahwa selama ini, keikutsertaan atlet tunarungu Indonesia dalam kegiatan olahraga internasional selalu ditempuh melalui jalur berjenjang. Prosesnya melibatkan koordinasi antara Patrin, National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Ketiga entitas ini membentuk rantai komando yang memastikan setiap pengiriman kontingen memenuhi standar administratif, logistik, dan representasi negara.

“Setiap pengiriman kontingen resmi yang mengatasnamakan Indonesia dilakukan melalui koordinasi berjenjang dengan pihak-pihak terkait,” tegasnya.

Ketika mekanisme ini dilewati — misalnya ketika sekelompok atlet mengumpulkan donasi publik secara independen dan berangkat tanpa restu organisasi maupun kementerian — maka status mereka menjadi abu-abu. Mereka tidak lagi mewakili negara secara resmi, namun publik bisa salah mengira sebaliknya. Di situlah letak risiko yang dikhawatirkan Patrin.

Kekhawatiran atas Citra dan Perlindungan Atlet

Agung menyatakan bahwa Patrin menyayangkan beredarnya informasi pengiriman atlet yang mengatasnamakan Indonesia tanpa melalui koordinasi resmi dengan Patrin, NPC Indonesia, maupun Kemenpora. Ia menekankan bahwa situasi semacam ini berpotensi merugikan dua hal sekaligus: kepentingan atlet itu sendiri dan reputasi Indonesia di mata komunitas olahraga internasional.

“Itu harus diluruskan agar tidak merugikan atlet dan mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional,” katanya.

Secara praktis, atlet yang berangkat tanpa dukungan resmi berisiko tidak mendapat perlindungan asuransi, akomodasi, atau pendampingan teknis yang biasanya dijamin oleh kontingen negara. Mereka juga tidak otomatis tercatat dalam statistik resmi ICSD, sehingga prestasi yang diraih bisa tidak diakui dalam ranking atau kualifikasi event berikutnya.

Langkah Selanjutnya dan Komitmen Ke Depan

Agung menyampaikan bahwa Patrin akan segera menghubungi pihak-pihak terkait untuk menelusuri mengapa pengiriman tersebut bisa terjadi tanpa koordinasi. Tujuannya bukan menghukum siapa pun, melainkan memastikan bahwa setiap atlet tunarungu yang ingin berkompetisi internasional mendapat jalur yang benar, aman, dan terdokumentasi.

Lebih jauh, Patrin menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjamin bahwa atlet tunarungu Indonesia memperoleh kesempatan berkembang dan berprestasi melalui proses pembinaan serta pengiriman kontingen yang resmi, terkoordinasi, transparan, dan profesional.

Bagi para atlet tunarungu yang memiliki ambisi tampil di panggung dunia, pesan dari klarifikasi ini jelas: semangat kompetisi tidak perlu dibuang, tetapi harus disalurkan melalui saluran yang tepat. Dengan demikian, prestasi yang diraih bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi, melainkan juga menjadi kontribusi nyata bagi olahraga disabilitas Indonesia secara kelembagaan.