Komnas HAM minta Polda Metro dalami keterlibatan ormas di kerusuhan

Penyelidikan Ormas di Balik Kerusuhan DPR/MPR Jadi Sorotan Komnas HAM

Pemandanganindah.com – Tragedi yang menewaskan satu warga dan melukai ratusan lainnya dalam kerusuhan pascademonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (27/8), kini memasuki fase yang lebih dalam. Tidak hanya soal siapa yang ditangkap atau berapa banyak tersangka yang ditetapkan, pertanyaan yang kini mengemuka adalah apakah ada kekuatan terorganisir di balik gelombang kekerasan massal tersebut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara terbuka meminta kepolisian untuk menggali dugaan keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam peristiwa itu.

Permintaan itu disampaikan langsung oleh Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, saat berada di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Senin. Ia menegaskan bahwa lembaganya telah melakukan koordinasi intensif dengan Polda Metro Jaya mengenai penanganan pasca-kerusuhan, termasuk soal satu korban yang meninggal dunia.

Permintaan Pendalaman dan Peran Pengawas

Saurlin menjelaskan bahwa hasil koordinasi tersebut menunjukkan Polda Metro Jaya sudah membuka penyelidikan atas kematian satu korban. Namun, menurutnya, langkah itu belum cukup tanpa penelusuran yang lebih luas terhadap aktor-aktor di balik kerusuhan, khususnya kelompok-kelompok terorganisir yang diduga ikut serta.

“Kita meminta Polda Metro untuk melakukan pendalaman saja itu,” ujar Saurlin.

Di samping mendorong pendalaman, Komnas HAM juga menyatakan akan menjalankan fungsi pemantauan terhadap seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Saurlin menegaskan bahwa lembaganya akan mengidentifikasi satu per satu status dan kondisi para tersangka selama proses hukum berlangsung.

“Kami akan tetap melakukan pemantauan terhadap orang-orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. We akan identifikasi satu persatu nanti,” katanya.

45 Tersangka dan Pola Kekerasan yang Teridentifikasi

Polda Metro Jaya telah menetapkan 45 orang sebagai tersangka dari ratusan warga yang diamankan pasca-aksi unjuk rasa penyampaian pendapat di muka umum di sekitar kompleks parlemen pada Kamis (27/8). Angka tersebut mencerminkan skala penangkapan yang cukup besar dan menunjukkan bahwa aparat menilai peristiwa ini bukan sekadar kericuhan spontan, melainkan tindakan kolektif yang terstruktur.

Modus operandi yang diidentifikasi kepolisian mencakup beberapa pola kekerasan: perusakan fasilitas umum, penganiayaan terhadap orang maupun barang, pengerahan kekerasan secara berkelompok di ruang publik, penciptaan suasana kekacauan, serta penggunaan senjata tajam. Kombinasi tindakan tersebut mengindikasikan adanya koordinasi minimal di antara pelaku, sebuah indikasi yang memperkuat urgensi untuk menelusuri apakah ada ormas yang menggerakkan atau memfasilitasi aksi tersebut.

Tuntutan Pembebasan Warga yang Tidak Terlibat

Di tengah proses penetapan tersangka, Komnas HAM juga mendorong agar Polda Metro Jaya segera membebaskan pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan kerusuhan. Prinsip proporsionalitas dalam penanganan hukum pidana menjadi landasan permintaan ini: menahan seseorang tanpa dasar keterlibatan justru dapat menjadi pelanggaran hak asasi tersendiri.

“Yang memang tidak terkait kerusuhan, kita minta memang dibebaskan. Tetapi yang terkait kerusuhan, saya kira perlu ditindaklanjuti juga,” tegas Saurlin.

Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dalam situasi pasca-kerusuhan, tekanan publik sering mendorong aparat untuk menahan sebanyak mungkin orang. Tanpa pemisahan yang cermat antara pelaku dan warga yang sekadar berada di lokasi, proses hukum berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

Konteks: Ormas dan Dinamika Demonstrasi di Indonesia

Keterlibatan ormas dalam aksi-aksi publik bukan fenomena baru di Indonesia. Sejak era reformasi, berbagai organisasi masyarakat—mulai dari kelompok keagamaan, organisasi profesi, hingga wadah aspirasi tertentu—sering hadir di ruang demonstrasi, baik sebagai penggerak, pendamping, maupun pihak yang memanfaatkan momentum politik. Ketika kerusuhan pecah di tengah kerumunan, pertanyaan tentang siapa yang mengorganisasi, membiayai, atau menggerakkan gelombang kekerasan menjadi krusial bagi akuntabilitas hukum.

Penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan ormas bukan berarti menuduh seluruh organisasi masyarakat bersalah. Sebaliknya, langkah ini merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan di ruang publik dapat ditelusuri akarnya secara transparan. Tanpa penelusuran tersebut, kerusuhan berisiko diulang karena aktor-aktor yang sama tidak pernah dimintai pertanggungjawaban.

Implikasi bagi Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM

Kasus kerusuhan DPR/MPR ini menempatkan dua kepentingan yang sama-sama sah dalam satu kerangka: penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan, sekaligus perlindungan hak-hak warga yang tidak bersalah. Komnas HAM, dengan mandat konstitusionalnya untuk memantau dan menyelidiki pelanggaran HAM, berada di posisi yang tepat untuk memastikan kedua kepentingan itu tidak saling meniadakan.

Pemantauan terhadap para tersangka yang diumumkan Saurlin menjadi mekanisme penting agar proses penyidikan tidak berubah menjadi alat represi. Sementara itu, permintaan pembebasan warga yang tidak terlibat menegaskan bahwa jumlah tersangka tidak boleh menjadi ukuran keberhasilan penanganan, melainkan keakuratan penetapan yang harus menjadi standar utama.

Bagi publik, hasil penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan ormas akan menjadi tolok ukur apakah negara mampu membedakan antara ekspresi pendapat yang dijamin konstitusi dan kekerasan yang harus diadili. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum pulih atau justru semakin terkikis setelah tragedi di kawasan parlemen.