Anggota DPR: Perlindungan satwa harus jadi bagian penanganan karhutla

Satwa Liar Tak Boleh Jadi Korban Tersembunyi di Balik Asap Kebakaran Hutan

Pemandanganindah.com – Setiap kali musim kering melanda sebagian besar wilayah Indonesia, langit Kalimantan kerap berubah menjadi oranye kemerahan oleh kepulan asap tebal. Di balik drama penyelamatan manusia dan pemadaman api yang mendominasi pemberitaan, ada satu kelompok makhluk hidup yang jarang mendapat perhatian memadai: satwa liar yang kehilangan tempat tinggal, sumber makanan, dan bahkan nyawanya akibat kebakaran hutan dan lahan. Isu ini kembali disorot oleh wakil rakyat yang menegaskan bahwa perlindungan fauna harus terintegrasi secara penuh ke dalam skema tanggap darurat karhutla, bukan sekadar catatan pinggir setelah api padam.

Pernyataan Wakil Rakyat: Evakuasi Satwa Tidak Boleh Menunggu

Meitri Citra Wardani, anggota Komisi XII DPR RI yang mengurusi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, menyampaikan pesan tegas pada Jumat di Jakarta. Ia mengingatkan bahwa proses evakuasi satwa dari kawasan yang terbakar tidak boleh ditunda sampai hewan-hewan tersebut ditemukan dalam keadaan sekarat atau terluka parah.

“Evakuasi tidak boleh menunggu hingga satwa ditemukan dalam kondisi kritis,” ujar Meitri.

Pernyataan ini menyentuh inti persoalan yang selama ini kerap terabaikan dalam operasi penanganan kebakaran hutan. Fokus utama tim lapangan umumnya diarahkan pada penyelamatan jiwa manusia, pemadaman titik api, dan distribusi bantuan bagi warga terdampak. Sementara itu, ribuan ekor satwa—mulai dari primata, mamalia besar, hingga ribuan spesies burung dan reptil—tetap terjebak di tengah kobaran api dan kabut asap yang mengancam paru-paru mereka.

Karhutla sebagai Penghancur Ekosistem, Bukan Sekadar Kerusakan Lahan

Meitri menekankan bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan jauh melampaui sekadar hangusnya pepohonan dan rusaknya permukaan tanah. Bagi ekosistem, setiap hektar yang terbakar berarti hilangnya kanopi yang selama puluhan tahun menjadi tempat berlindung, bersarang, dan mencari makan bagi berbagai spesies. Sumber pakan alami—buah-buahan hutan, serangga, dan organisme kecil yang membentuk rantai makanan—menghilang dalam sekejap ketika api menyapu lantai hutan.

Di Kalimantan, yang merupakan rumah bagi orangutan, gajah sumatra, harimau, beruang madu, serta ratusan spesies burung endemik, kehilangan habitat akibat karhutla memiliki konsekuensi jangka panjang yang sulit dipulihkan. Kanopi hutan tropis membutuhkan puluhan hingga ratusan tahun untuk pulih secara alami. Artinya, satu musim kebakaran dapat menghapus generasi satwa yang bergantung pada struktur hutan tersebut untuk bertahan hidup.

Mengapa Satwa Sering Terabaikan dalam Desain Tanggap Bencana

Kerangka penanganan bencana di Indonesia, yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, secara historis menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama. Pendekatan ini tentu tepat dan tidak dapat diganggu gugat. Namun, ketiadaan protokol khusus untuk satwa liar dalam rencana aksi karhutla menciptakan celah besar. Tidak ada tim khusus yang terlatih untuk menangkap dan mengevakuasi primata atau mamalia besar dari area kebakaran. Tidak ada pusat rehabilitasi yang siap menerima gelombang satwa terluka secara massal. Tidak ada mekanisme pendataan yang mencatat berapa banyak individu yang hilang atau terbunuh di setiap kejadian kebakaran.

Ketika satwa akhirnya ditemukan—sering kali dalam kondisi dehidrasi berat, luka bakar, atau keracunan asap—proses penyelamatannya menjadi jauh lebih sulit, mahal, dan tidak selalu berhasil. Meitri melihat kondisi ini sebagai kegagalan sistemik yang harus diperbaiki melalui perubahan desain kebijakan, bukan sekadar penambahan anggaran reaktif.

Apa yang Harus Berubah dalam Desain Respons

Menurut Meitri, satwa harus menjadi komponen yang eksplisit dan terstruktur dalam desain respons bencana karhutla. Ini berarti beberapa hal konkret: penyusunan protokol evakuasi fauna yang dapat diaktifkan bersamaan dengan operasi pemadaman; pembentukan tim lapangan yang memiliki keahlian menangani satwa liar; penyediaan fasilitas karantina dan rehabilitasi yang memadai di sekitar kawasan rawan kebakaran; serta mekanisme pemantauan populasi sebelum, selama, dan sesudah kejadian untuk mengukur dampak nyata terhadap keanekaragaman hayati.

Integrasi semacam ini bukan berarti menggeser prioritas dari keselamatan manusia. Sebaliknya, ia memperluas cakupan perlindungan agar tidak ada satu pun komponen ekosistem yang dibiarkan menjadi korban tanpa catatan. Ekosistem yang utuh pada akhirnya juga melindungi manusia—melalui regulasi iklim mikro, pencegahan banjir, dan ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Konteks Musiman dan Urgensi Kebijakan

Wilayah Kalimantan secara konsisten termasuk kawasan yang paling rentan terhadap karhutla, terutama pada periode El Niño yang memperpanjang musim kering dan menurunkan kelembapan tanah hingga titik mudah terbakar. Setiap tahun, ribuan hektar hutan primer dan sekunder hangus, dan sebagian besar satwa yang tinggal di dalamnya tidak memiliki kemampuan untuk bermigrasi ke tempat aman dalam waktu singkat. Spesies seperti orangutan, yang bergerak lambat dan bergantung pada kanopi atas, menjadi kelompok paling rentan.

Tanpa perubahan struktural dalam cara negara merespons kebakaran hutan, siklus tahunan—api menyala, satwa terjebak, sebagian mati, sebagian ditemukan terlambat—akan terus berulang. Pernyataan Meitri Citra Wardani mengingatkan bahwa perlindungan satwa bukan urusan sentimental belaka, melainkan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan bencana yang bertanggung jawab dan dari keberlangsungan ekosistem yang menopang kehidupan seluruh makhluk di dalamnya.