Anggota MKKE BPK: Integrasi jadi fondasi utama jaga kehormatan BPK

MKKE BPK Tekankan Peran Sentral Integritas dalam Menjaga Kepercayaan Publik

Pemandanganindah.com – Di tengah tuntutan transparansi yang semakin tinggi dari masyarakat terhadap lembaga pengawas keuangan negara, Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menegaskan bahwa integritas bukan sekadar nilai tambahan, melainkan pilar utama yang menopang seluruh operasional lembaga. Pernyataan ini disampaikan oleh Budi Prijono, salah satu anggota MKKE, dalam keterangan resmi yang dirilis di Jakarta pada Kamis.

“Integritas adalah harga diri dan integritas bukanlah sebuah opsi, melainkan sebuah kebutuhan dasar. Tanpa integritas, segala pencapaian dan keberhasilan yang kita raih akan kehilangan makna serta kehormatannya. Kepercayaan masyarakat terhadap BPK sangat bergantung pada perilaku etis setiap individu di dalamnya.”

Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa setiap tindakan anggota dan pemeriksa BPK memiliki dampak langsung terhadap persepsi publik terhadap independensi lembaga. Dalam konteks pengawasan keuangan negara yang menyentuh triliunan rupiah, satu pelanggaran etika oleh individu dapat menggerus legitimasi seluruh institusi secara kolektif.

Landasan Hukum dan Komposisi Keanggotaan

MKKE BPK tidak berdiri di ruang hampa hukum. Lembaga ini dibentuk melalui mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, sementara mekanisme operasionalnya dijabarkan secara rinci dalam Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Regulasi tersebut memberikan kerangka kerja yang jelas bagi setiap tahapan pemeriksaan dugaan pelanggaran, mulai dari penerimaan laporan hingga penerbitan sanksi.

Secara struktural, MKKE beranggotakan lima orang dengan komposisi yang dirancang untuk menjamin keseimbangan perspektif. Dua kursi dipegang oleh Anggota BPK, dua kursi oleh akademisi, dan satu kursi oleh profesional dari luar lingkungan BPK. Susunan keanggotaan yang berlaku saat ini menempatkan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Ketua merangkap Anggota, Budi Prijono sebagai perwakilan unsur Anggota BPK, Agus Surono dari unsur profesi, serta Bambang Pamungkas dan Lindawati Gani dari unsur akademisi.

Kombinasi ini dinilai mampu menghadirkan sudut pandang internal yang memahami dinamika organisasi sekaligus perspektif eksternal yang menjaga objektivitas penilaian. Kehadiran akademisi, misalnya, membawa kerangka analitis dan kajian normatif yang memperkaya diskursus etika di luar sekadar penerapan aturan tertulis.

Fungsi Penegakan dan Pencegahan

Peran MKKE tidak terbatas pada fungsi reaktif berupa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik. Lembaga ini juga menjalankan mandat preventif melalui penguatan integritas di seluruh lini organisasi BPK. Bentuk konkretnya mencakup sosialisasi dan edukasi berkala yang ditujukan kepada para Pelaksana BPK di berbagai tingkatan.

Kegiatan edukasi tersebut dirancang untuk tiga tujuan utama: memperdalam pemahaman dan internalisasi nilai-nilai dasar BPK yang mencakup Independensi, Integritas, dan Profesionalisme; meningkatkan kesadaran akan konsekuensi nyata dari setiap pelanggaran etika; serta menumbuhkan komitmen kolektif untuk menjunjung kode etik dalam setiap pelaksanaan tugas pemeriksaan.

“Upaya penguatan integritas tersebut terus dilakukan di lingkungan BPK, antara lain melalui Sosialisasi Penguatan Integritas yang dilaksanakan di BPK Perwakilan. Kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi, penyegaran komitmen, dialog, serta pembahasan studi kasus terkait tantangan penegakan kode etik.”

Dengan pendekatan preventif semacam itu, MKKE berupaya mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran integritas sebelum menjadi aktual, sekaligus memperkuat budaya etika yang tertanam dalam praktik sehari-hari para pemeriksa. Strategi ini sejalan dengan prinsip bahwa pencegahan yang efektif jauh lebih efisien daripada penegakan setelah pelanggaran terjadi.

Mekanisme Pengaduan dan Ekosistem Etika

Sebagai pelengkap fungsi penegakan dan pencegahan, MKKE BPK didukung oleh mekanisme pengaduan melalui whistleblowing system (WBS). Sistem ini dapat diakses publik melalui alamat wbs.bpk.go.id dan berfungsi sebagai saluran resmi bagi masyarakat maupun pegawai untuk menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan BPK. Keberadaan kanal pengaduan yang terbuka dan terlindungi menjadi prasyarat agar setiap anggota merasa terawasi dan setiap warga negara memiliki akses untuk mengawasi.

“Dengan kombinasi antara fungsi penegakan, pencegahan, edukasi, dan dukungan mekanisme pengaduan tersebut, MKKE BPK terus memperkuat ekosistem etika di lingkungan BPK. Upaya ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan tugas pemeriksaan senantiasa berlandaskan Integritas, Independensi, dan Profesionalisme serta pada akhirnya tetap menjaga kepercayaan publik terhadap BPK.”

Keberhasilan ekosistem etika ini pada akhirnya akan diukur dari satu indikator tunggal: apakah masyarakat masih mempercayai bahwa BPK menjalankan fungsi pengawasan keuangan negara secara bersih, independen, dan profesional. Dalam lanskap politik dan ekonomi yang terus berubah, kepercayaan tersebut bukan aset yang bisa diwariskan secara otomatis, melainkan harus diperbarui setiap hari melalui perilaku nyata setiap individu di dalam lembaga.