New Policy: Hardiknas, kehadiran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda dinilai penting
Hardiknas 2026, Kehadiran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Dianggap Strategis
New Policy – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada hari ini, Sabtu, 2 Mei 2026, sejumlah ahli pendidikan memberikan penilaian positif terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Salah satunya adalah Prof. Susanto, pakar pendidikan yang menyoroti peran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda sebagai dua model penting dalam sistem pendidikan Indonesia.
Pengapresiasi Terhadap Kebijakan Pendidikan
Susanto mengatakan bahwa kehadiran kedua institusi pendidikan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan kesetaraan dan kualitas dalam pendidikan. Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan, sementara Sekolah Garuda berperan sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif di tingkat global.
“Kedua model tersebut sangat penting sebagai bentuk pengejawantahan konstitusi,” kata Susanto saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Dalam wawancara tersebut, Susanto menjelaskan bahwa Sekolah Garuda diperlukan karena konsepnya mengarah pada pembentukan SDM yang mampu bersaing di pasar internasional. Sementara Sekolah Rakyat menjadi solusi untuk kelompok masyarakat yang masih kesulitan memperoleh pendidikan yang memadai, terutama di kota besar seperti Jakarta.
“Sekolah Garuda mesti ada karena konsepnya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing global, sementara Sekolah Rakyat perlu karena masih banyak pula kelompok rentan di Jakarta,” tutur Susanto.
Penyempurnaan Sistem Pendidikan
Selain dua model tersebut, Susanto juga menyebutkan bahwa kebijakan bantuan smartboard menjadi langkah yang mendorong transformasi pendidikan menuju era digital. Menurutnya, alat ini berpotensi meningkatkan efisiensi pembelajaran, tetapi masih memerlukan inovasi dalam penggunaannya.
“Terkait bantuan smartboard, bagus. Ini transformasi ke arah digitalisasi sekolah. Tinggal inovasi pemanfaatannya yang perlu ditingkatkan,” ujar Susanto.
Ia menambahkan bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci untuk melahirkan SDM yang mampu menghadapi tantangan global. “Karena SDM yang berdaya saing lahir dari sistem pendidikan (yang) hebat,” pungkas Susanto.
Implementasi di Jakarta
Di Jakarta, kebijakan tersebut telah mulai diimplementasikan. Salah satu contoh adalah SMAN Unggulan MH Thamrin Jakarta, yang merupakan Sekolah Garuda yang dicanangkan pemerintah. Institusi ini dianggap sebagai pilot project dalam menyiapkan sistem pendidikan berstandar tinggi.
Sebagai pengakuan atas kehadiran Sekolah Rakyat, saat ini terdapat tiga lembaga yang beroperasi di wilayah Jakarta, yaitu Sentra Mulyajaya di Pasar Rebo (Jakarta Timur), Sentra Handayani di Bambu Apus (Jakarta Timur), dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Margaguna di Gandaria Selatan, Cilandak (Jakarta Selatan). Susanto menilai keberadaan sekolah-sekolah ini menjadi langkah nyata untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat berpenghasilan rendah.
Program Sekolah Swasta Gratis
Dalam rangka Hardiknas 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meluncurkan beberapa kebijakan pendidikan, salah satunya Program Sekolah Swasta Gratis. Kebijakan ini menawarkan akses gratis ke pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hingga saat ini, jumlah sekolah swasta yang tergabung dalam program ini mencapai 103 unit.
Program ini menyasar berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). Dengan adanya bantuan biaya pendidikan, masyarakat Jakarta kini memiliki lebih banyak pilihan untuk memperoleh pendidikan yang memadai, tanpa hambatan ekonomi.
Kebutuhan Penyesuaian dan Evaluasi
Susanto menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada evaluasi terus-menerus. Ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya menambah jumlah sekolah, tetapi juga memastikan keberlanjutan pengelolaannya. “Pendidikan yang baik harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar tidak terabaikan dalam jangka panjang,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Susanto mengungkapkan bahwa model Sekolah Garuda perlu diakui sebagai laboratorium pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang inovatif. Ia berharap kinerja sekolah-sekolah ini dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam membangun sistem pendidikan yang lebih merata.
Langkah Maju untuk Pendidikan Nasional
Hardiknas 2026 dianggap sebagai momentum untuk merefleksikan progres dan tantangan pendidikan di Indonesia. Susanto menyampaikan bahwa peran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda sejalan dengan visi pemerintah membangun SDM yang tangguh. Ia menilai, kedua model ini tidak hanya mendorong inklusivitas tetapi juga mewujudkan kemajuan pendidikan yang berkelanjutan.
Menurut Susanto, pengembangan pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan masa depan, termasuk persiapan anak-anak untuk menghadapi perubahan teknologi dan globalisasi. “Pendidikan tidak bisa statis, harus berkembang seiring pergeseran kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Dalam konteks ini, program digitalisasi sekolah dengan bantuan smartboard dan perluasan akses pendidikan melalui sekolah swasta gratis menjadi tumpahan yang penting. Susanto mengharapkan pihak terkait dapat menyesuaikan pendekatan pendidikan agar lebih efektif dalam menciptakan generasi penerus yang unggul.
Hardiknas tahun ini juga diharapkan menjadi pelaku transformasi dalam mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan kebijakan yang terus berinovasi, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dalam pendidikan dan menguatkan posisi sebagai negara dengan SDM yang kompetitif di tingkat internasional.