Komisi X DPR Percepat Pemerataan Pendidikan di Kalimantan Timur

Latest Program – Di Samarinda, anggota Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan upaya intensif yang dilakukan lembaga tersebut untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah mempercepat distribusi fasilitas pendidikan serta akses layanan pendidikan bagi anak-anak di tingkat dasar di Provinsi Kalimantan Timur. “Kolaborasi erat antara tingkat pemerintahan pusat dan lokal menjadi kunci agar tidak ada lagi generasi yang meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan,” jelas Hetifah, Sabtu (tanggal tidak disebutkan). Menurutnya, koordinasi yang sinergis antara berbagai pihak akan mencegah kesenjangan pendidikan yang bisa menghambat proses pembelajaran.

Komitmen untuk Meningkatkan SDM Daerah

Komisi X DPR, yang mengelola urusan pendidikan, kebudayaan, riset, teknologi, perguruan tinggi, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga, dan perpustakaan, menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. “Kami memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya terpaku pada target jangka pendek, tapi juga merangkul aspirasi jangka panjang masyarakat,” ujar Hetifah. Ia menyoroti keberhasilan Kalimantan Timur sebagai provinsi yang proaktif dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi gratis bagi warganya. Program ini, kata dia, menjadi contoh bagus bagaimana pemerintah daerah bisa mengambil inisiatif untuk meningkatkan akses pendidikan.

“Kolaborasi erat antar-tingkat pemerintahan menjadi jaminan agar anak-anak daerah tidak putus sekolah yang otomatis memutus harapan mereka menuju bangku perguruan tinggi,” tegas Hetifah.

Meski telah ada langkah-langkah positif, Hetifah menegaskan bahwa keberlanjutan akses pendidikan dari anak usia dini hingga sekolah menengah atas tetap harus dijaga. “Dari PAUD sampai SMA, kesetaraan fasilitas harus dipastikan agar semua siswa mendapatkan peluang yang sama,” tambahnya. Ia menekankan bahwa pemerataan akses pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga melibatkan peran yang lebih aktif dari pemerintah pusat. “Sinergi ini penting karena daerah tidak bisa memenuhi semua kebutuhan pendidikan sendirian,” jelas Hetifah.

Pelengkap Pendidikan Pasca-Kelulusan

Dalam upayanya untuk memastikan hasil pendidikan berkualitas, Komisi X DPR juga menyoroti perlunya program pelengkap setelah kelulusan. “Masa depan siswa tidak hanya bergantung pada proses belajar di dalam kelas, tetapi juga pada kemampuan mereka menghadapi dunia kerja,” kata Hetifah. Ia menekankan bahwa penguasaan vokasi dan pelatihan kerja menjadi elemen krusial untuk mengubah pendidikan menjadi investasi yang berkelanjutan. “Balai pelatihan kerja di berbagai daerah harus dimaksimalkan agar lulusan sekolah tidak hanya lulus, tetapi juga siap membangun ekonomi lokal dan nasional,” tambahnya.

“Kami meminta pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana sekolah,” kata Hetifah.

Hetifah juga menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi fisik bangunan sekolah yang masih ada di berbagai wilayah. “Banyak sekolah di Kaltim memiliki kerusakan struktur yang signifikan, seperti kurangnya ruang kelas, fasilitas sanitasi yang tidak memadai, serta kekurangan perangkat pendukung,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa infrastruktur pendidikan harus diperbaiki segera agar tidak ada perbedaan kecil yang terus membesar antara sekolah sederhana dan institusi berstandar internasional. “Kesenjangan ini bisa memicu ketimpangan dalam kualitas pendidikan, bahkan menyeret siswa ke jalur yang berbeda,” papar Hetifah.

Dapodik sebagai Alat Petunjuk

Sebagai solusi, Hetifah meminta pemerintah menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai dasar dalam merancang kebijakan. “Validitas pendataan ini sangat membantu dalam memetakan kebutuhan masyarakat secara akurat dan menetapkan prioritas yang berimbang,” katanya. Dapodik, yang terus diperbarui, bisa menjadi acuan untuk menyalurkan dana, bantuan, dan sumber daya secara efektif. “Dengan data yang up-to-date, pemerintah bisa mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan infrastruktur pendidikan dibangun di tempat yang paling membutuhkan,” ujarnya.

“Kami mengapresiasi langkah Kaltim dalam menyediakan pendidikan tinggi gratis, tetapi jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi simbol, bukan solusi,” kata Hetifah.

Dalam konteks ini, Hetifah menekankan bahwa pendidikan harus menjadi investasi jangka panjang. “Siswa tidak hanya butuh pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan kesempatan kerja yang layak,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa tanggung jawab pemerintah pusat adalah memastikan dukungan kebijakan yang memadai, sementara daerah harus menyesuaikan program sesuai kebutuhan lokal. “Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah akan menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Hetifah.

Kesenjangan yang Harus Diatasi

Kesetaraan akses pendidikan, menurut Hetifah, menjadi elemen vital untuk membangun masyarakat yang berdaya saing. “Kaltim masih memiliki tantangan dalam menyeimbangkan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah, terutama daerah-daerah terpencil,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa anak-anak di daerah terdepan bisa bersekolah dengan fasilitas memadai, sementara siswa di wilayah lain sering kali menghadapi hambatan seperti jarak jauh, kurangnya guru, dan sarana yang tidak lengkap. “Jika tidak diatasi, kesenjangan ini bisa menurunkan kualitas SDM secara keseluruhan,” jelas Hetifah.

Dalam upaya mencapai kualitas pendidikan yang merata, Hetifah menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus selalu terlibat dalam pengambilan keputusan. “Sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk membangun masa depan anak-anak,” katanya. Ia berharap bahwa komitmen bersama akan mendorong perubahan positif, baik dalam peningkatan fasilitas maupun penguatan sistem pendidikan yang berkelanjutan.

Sebagai legislator yang berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Hetifah memperlihatkan perhatian khusus terhadap kondisi pendidikan di wilayahnya. “Saya selalu mengawasi program yang diluncurkan, termasuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa monitoring dan evaluasi rutin menjadi langkah penting agar kebijakan pendidikan tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan hasil yang nyata. “Kami ingin anak-anak di Kaltim bisa merasakan manfaat dari investasi pendidikan yang dilakukan,” pungkas Hetifah.