Gus Ipul Ajak Pengasuh Pesantren Sukseskan Program Prioritas Presiden

New Policy – Minggu lalu, di Auditorium UIN Madura, Pamekasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau dikenal dengan Gus Ipul menggelar Dialog Kolaborasi Program Prioritas Presiden. Acara ini bertujuan mengajak para pengasuh pondok pesantren (Ponpes) di Pulau Madura, Jawa Timur, untuk berpartisipasi dalam mendorong keberhasilan program-program utama yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama dari kegiatan ini adalah pemutakhiran data dan penguatan Sekolah Rakyat, yang merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat.

Dalam sambutannya, Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan para ulama dan tokoh masyarakat. “Saya berharap para kiai bisa membantu memperbarui data, karena informasi yang akurat sangat penting dalam menjalankan program,” ujarnya. Menurut Gus Ipul, santri yang berada di bawah binaan para pengasuh pesantren adalah sumber informasi yang vital. Ia meminta para kiai untuk memasukkan data dari santri mereka ke sistem yang sudah disediakan oleh Kementerian Sosial, agar bisa digunakan sebagai dasar kebijakan dan pemantauan.

“Alhamdulillah, Pamekasan termasuk kabupaten yang aktif dalam pembinaan data,” tambah Gus Ipul. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tergantung pada keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan para ulama. Data yang akurat, menurutnya, tidak hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga membantu dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Acara yang dihadiri oleh ratusan pengasuh Ponpes se-Madura, seperti Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, juga diikuti oleh sejumlah pejabat pemerintah. Hadir dalam kegiatan ini adalah Camat, Lurah/Kades, Pendamping PKH, Operator Data Desa, serta perwakilan dari berbagai lembaga kesejahteraan sosial. Gus Ipul menyampaikan bahwa kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data dapat dilakukan melalui dua jalur utama. Pertama, jalur formal yang dimulai dari tingkat RT/RW, Lurah atau Kades, lalu diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi, serta ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kedua, jalur partisipasi yang lebih fleksibel, dapat diakses oleh siapa pun melalui aplikasi Cek Bansos, Command Center, maupun WhatsApp Center. “Jalur partisipasi ini memungkinkan masyarakat untuk langsung berkontribusi, baik melalui pendampingan maupun pengumpulan informasi,” imbuhnya.

Gus Ipul juga menyoroti peran pesantren dalam menyelenggarakan Sekolah Rakyat. “Kami memohon doa restu untuk program Sekolah Rakyat di Madura,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wadah pendidikan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk santri, para kyai, dan tokoh-tokoh masyarakat. “Kami berharap para pengasuh Ponpes bisa mendampingi program ini, baik secara langsung maupun melalui pendampingan karakter siswa,” lanjut Gus Ipul. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara ulama dan pemerintah sangat vital dalam memastikan program ini berjalan sesuai rencana.

Dalam konteks ini, Gus Ipul meminta para kyai untuk memperkuat pendidikan agama di Sekolah Rakyat. “Kedepan, saya ingin para kyai bisa turut mengisi pembinaan karakter melalui boarding school,” katanya. Ia menjelaskan bahwa boarding school bukan hanya sekadar tempat belajar, tetapi juga merupakan sarana untuk melatih nilai-nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat. “Insya Allah, secara bergantian ustadz-ustadz yang ditunjuk bisa menjalankan peran ini,” ujarnya dengan optimis.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati Kurniasih, serta Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Agus Zainal Arifin, turut hadir dalam acara tersebut. Mereka menegaskan bahwa kerja sama dengan pesantren adalah kunci dalam mempercepat keberhasilan program prioritas. “Kolaborasi antara lembaga keagamaan dan pemerintah akan memperkaya data dan memperluas cakupan program,” kata Mira Riyati. Selain itu, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Supomo, juga menyoroti pentingnya keberlanjutan data dalam kebijakan sosial.

Pengasuh Ponpes yang hadir termasuk Rektor UIN Madura, Saiful Hadi, serta Forkompinda Kabupaten Pamekasan. Mereka menyambut baik upaya pemutakhiran data sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan sosial. “Program ini harus didukung secara bersinergi dengan masyarakat dan ulama,” kata Saiful Hadi. Ia menambahkan bahwa UIN Madura siap menjadi pusat pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para pengasuh Ponpes dalam mengakses dan mengelola data.

Menurut Gus Ipul, keberhasilan program prioritas Presiden tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. “Dengan kolaborasi yang solid, kita bisa memastikan program ini mencapai tujuan utamanya,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam memperkuat akar budaya dan nilai-nilai agama di tengah perkembangan kehidupan modern. “Santri dan kyai adalah bagian dari komunitas yang mampu membangun kesadaran masyarakat secara holistik,” imbuhnya.

Dalam wawancara khusus, Gus Ipul menjelaskan bahwa pemutakhiran data sejatinya adalah proses yang terus-menerus. “Data yang kita kumpulkan hari ini harus selalu diperbarui untuk mengikuti perubahan kondisi masyarakat,” katanya. Ia menegaskan bahwa sekolah rakyat akan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, terutama untuk masyarakat yang kurang beruntung. “Kami mengharapkan dukungan semua pihak agar program ini bisa berjalan maksimal,” ujarnya.

Selain itu, Gus Ipul menyampaikan bahwa pesantren juga bisa menjadi tempat pengembangan keterampilan dan peningkatan kualitas pendidikan. “Dengan melibatkan para ustadz dalam pembinaan karakter, kita bisa menciptakan generasi muda yang lebih tangguh,” katanya. Ia menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya tergantung pada fasilitas, tetapi juga pada komitmen semua pihak untuk menjadikannya sebagai sarana pendidikan yang berkelanjutan.