Setjen MPR Evaluasi Menyeluruh LCC Empat Pilar Pascapolemik di Kalbar

Setjen MPR evaluasi menyeluruh LCC empat – Dari Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar 2026, setelah terjadi kesalahan penilaian dalam babak akhir lomba tingkat Kalimantan Barat. Dalam pernyataan yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, Setjen MPR RI mengapresiasi perhatian serta saran dari publik mengenai isu penilaian LCC Empat Pilar yang belakangan menjadi perbincangan hangat di platform media sosial.

Tindak Lanjut Polemik Penilaian

Menurut pernyataan tersebut, tim panitia pelaksana dari Setjen MPR RI saat ini sedang melakukan investigasi internal terkait kesalahan penilaian yang terjadi pada sesi pertanyaan rebutan. Isu ini menimbulkan kekacauan di tengah pelaksanaan lomba, sehingga MPR memutuskan untuk memeriksa seluruh aspek teknis pelaksanaan agar prosesnya lebih transparan dan akuntabel.

MPR mengakui bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus tetap menjunjung nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif. Sebagai langkah untuk memperbaiki kualitas, MPR menetapkan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi, serta pengelolaan pengaduan peserta.

Kontroversi pada Pertanyaan Final

Kontroversi terjadi pada sesi pertanyaan rebutan yang meminta peserta menjelaskan lembaga mana yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dua tim sekolah menengah atas (SMA) berbeda mengajukan jawaban yang terkesan serupa, namun penilaian juri berbeda, sehingga memicu polemik.

“Dewan juri tadi berpendapat enggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah,” kata Dyastasita W.B., Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, dalam menjelaskan perselisihan tersebut.

Dalam video perlombaan yang ditayangkan di laman YouTube MPRGOID, terlihat regu C dari SMA Negeri 1 Pontianak memberikan jawaban yang menurut mereka sesuai dengan standar. Regu tersebut menyatakan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Namun, juri memberikan pengurangan lima poin karena dianggap tidak jelas.

Pertanyaan yang sama kemudian diberikan kepada regu B dari SMA Negeri 2 Sambas. Jawaban regu B menurut laporan dianggap benar, sehingga dewan juri menyatakan nilai sepuluh. “Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai sepuluh,” tambah Dyastasita.

Regu C mengajukan keberatan, menyatakan jawaban mereka sama dengan regu B. “Dewan juri, izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama,” ujar perwakilan tim tersebut. Di sisi lain, Dyastasita menjelaskan bahwa penilaian juri berdasarkan kejelasan artikulasi, sehingga kesalahan bisa terjadi meskipun jawaban itu benar.

Dalam diskusi, siswi regu C mengulangi jawaban mereka sambil memastikan bahwa mereka menyebutkan DPD. “Dewan juri tadi berpendapat enggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah,” tegas Dyastasita. Siswi dari regu C berusaha membela dengan meminta juri melihat pandangan peserta lain. “Pak, maaf, mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga? Mungkin dari penonton apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD?”

Langkah Evaluasi MPR

MPR berkomitmen untuk menggunakan masukan publik sebagai bahan perbaikan kualitas lomba. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, evaluasi akan mencakup seluruh proses, termasuk struktur pertanyaan, sistem verifikasi, dan pengelolaan keberatan. Tujuan utamanya adalah memastikan kepercayaan publik terhadap kegiatan pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas.

Dewan juri yang lain, Indri Wahyuni, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI, juga memberikan penjelasan tambahan. “Begini, ya, kan sudah diperingatkan dari awal, artikulasi itu penting. Jadi, biasakan menjawab dengan jelas, ya. Kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak, karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya, itu artinya…”

Isu ini menimbulkan perdebatan di media sosial, dengan warganet mengkritik ketidakadilan dalam penilaian. Selain itu, MPR juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, dewan juri, panitia daerah, serta masyarakat yang aktif dalam mendukung pelaksanaan lomba. Meski terjadi kekacauan, keberadaan partisipan dan penilai tetap dihargai.

Proses dan Keputusan Juri

Penyelenggaraan LCC Empat Pilar 2026 di Kalbar melibatkan tiga SMA, yaitu SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau. Pertanyaan yang memicu polemik mengharuskan peserta menjelaskan lembaga yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK. Jawaban dari kedua tim ini dianggap mirip, tetapi juri memberikan penilaian berbeda.

“Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai sepuluh,” kata Dyastasita W.B., sambil mengulang jawaban regu B.

Regu C mengajukan keberatan setelah melihat keputusan juri. “Dewan juri, izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama,” ujar perwakilan tim tersebut. Dyastasita menjelaskan bahwa juri menilai jawaban regu C kurang jelas, sehingga tidak menerima pertimbangan DPD seperti yang disebutkan dalam jawaban mereka.

Sebelum berpindah ke pertanyaan berikutnya, Indri Wahyuni menambahkan bahwa artikulasi jawaban menjadi kunci dalam menilai kebenaran. “Biasakan menjawab dengan jelas, ya. Kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak, karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya, itu artinya…”

MPR menyatakan bahwa proses evaluasi akan menjadi bahan pembelajaran untuk kegiatan serupa di masa depan. Dengan memperbaiki mekanisme penilaian, diharapkan keberlangsungan lomba akan lebih baik dan menarik minat generasi muda. “Agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tambah pernyataan dari Setjen MPR RI.

Di samping itu, Setjen MPR RI mengimbau semua pihak untuk tetap menjaga suasana kondusif dan menghormati peserta didik. Meski ada perbedaan penilaian, proses lomba tetap dianggap bermakna sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan keterampilan siswa. Dengan evaluasi menyeluruh, MPR berharap dapat memperkuat kredibilitas serta kesetaraan dalam pelaksanaan LCC Empat Pilar.

Kesalahan penilaian dalam pertanyaan tersebut menjadi contoh ny