Kemenhut Ungkap Peran Penting Sektor Kehutanan dalam Pemenuhan Target GRK 2030

Main Agenda – Dalam forum diskusi “Sinergi Perempuan Indonesia Untuk Indonesia FOLU NET SINK 2030” yang berlangsung di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat, Senin malam, Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa sektor hutan dan penggunaan lahan memegang peran penting dalam mendorong pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional hingga tahun 2030. Menurut Project Manager FOLU NC 2&3 Kemenhut, Arga Paradita Sutiyono, kontribusi sektor ini mencapai 60 persen terhadap upaya menekan emisi yang saat ini berpotensi meningkat drastis.

Arga menjelaskan bahwa proyeksi emisi GRK Indonesia tanpa adanya intervensi mitigasi mencapai 2,8 miliar ton CO2 ekuivalen pada 2030. Dengan adanya aksi mitigasi yang dipimpin oleh sektor hutan dan penggunaan lahan, target tersebut dapat dikurangi menjadi 1,2 miliar ton CO2 ekuivalen. Hal ini berarti terjadi penurunan emisi sebesar 1,6 miliar ton, dengan 60 persen dari total pengurangan bergantung pada upaya di bidang hutan.

“Melalui berbagai upaya di sektor hutan dan penggunaan lahan, kita berusaha mengurangi jumlah emisi tersebut. Perlu dipahami bahwa peran sektor ini sangat krusial, karena kita mampu menekan emisi sebanyak 1,6 miliar ton hanya melalui tindakan-tindakan yang terukur dan berkelanjutan,” ujar Arga.

Menurut Arga, strategi utama untuk mencapai target pengurangan tersebut meliputi tiga pilar utama. Pertama, penanaman pohon secara massal untuk meningkatkan penyimpanan karbon. Kedua, perlindungan kawasan hutan lindung serta taman nasional sebagai penyimpanan karbon yang stabil. Ketiga, pengelolaan lahan gambut yang memiliki potensi emisi karbon hingga 20 kali lipat lebih tinggi dibandingkan tanah biasa. Dengan mengoptimalkan tiga aspek ini, Kemenhut berharap mampu menciptakan dampak besar dalam mengurangi emisi secara keseluruhan.

Kegiatan yang berlangsung pada 11-13 Mei 2026 ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari lembaga pemerintahan, termasuk departemen kehumasan dan protokoler. Selain itu, juga dihadiri oleh organisasi konservasi yang dipimpin oleh masyarakat dan pewarta nasional. Acara ini bertujuan memperkuat peran perempuan Indonesia dalam aksi nyata pengelolaan hutan, sekaligus membentuk narasi positif terkait kebijakan kehutanan melalui komunikasi yang efektif.

Arga menekankan bahwa pendanaan merupakan salah satu hambatan utama dalam mewujudkan target FOLU Net Sink 2030. Dibutuhkan dana sekitar Rp204 triliun untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Namun, APBN Kemenhut saat ini hanya mampu menyediakan dana sekitar Rp6 triliun per tahun. “Karena itu, perlu kerja sama dari berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, agar semua aksi mitigasi seperti pengendalian kebakaran hutan dan perhutanan sosial dapat berjalan secara optimal,” tambahnya.

Peran Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Kegiatan “Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia’s FOLU Net Sink 2030” dirancang untuk mengangkat peran penting perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan penurunan emisi. Acara ini menekankan pentingnya partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program kehutanan yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan perempuan, Kemenhut optimis bahwa kebijakan yang diusung dapat lebih efektif mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Arga, upaya ini juga bertujuan membangun hubungan yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pihak yang terkait langsung dengan kehutanan. “Pendekatan komunikasi publik yang tepat akan membantu menyebarkan kebijakan ini ke berbagai lapisan masyarakat, sehingga masyarakat lebih memahami manfaat dan dampak yang diperoleh dari kehutanan,” jelasnya. Dengan demikian, Kemenhut berharap acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dan meningkatkan keberhasilan program FOLU Net Sink 2030.

Di samping itu, Arga menyoroti pentingnya kegiatan edukatif dan inspiratif dalam membangun kesadaran masyarakat. “Kami ingin menunjukkan bahwa kehutanan bukan hanya tentang pohon, tetapi juga tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait,” katanya. Kegiatan ini memberikan wawasan mengenai peran individu dalam mengurangi emisi, serta memperkenalkan inisiatif-inisiatif yang dapat diadopsi oleh masyarakat luas.

Kementerian Kehutanan menargetkan bahwa melalui program FOLU Net Sink 2030, Indonesia dapat menjadi negara yang memiliki kapasitas penyerapan karbon lebih besar dari emisi yang dihasilkan. Dengan melakukan penanaman pohon di daerah-daerah rawan deforestasi, memperkuat perlindungan hutan lindung, serta mengoptimalkan penggunaan lahan gambut, Indonesia diharapkan dapat memenuhi target pengurangan emisi GRK secara signifikan.

ARGA juga menyampaikan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada komitmen bersama dari semua pihak. “Selain dana, kita membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, keterlibatan lembaga swadaya, serta dukungan dari berbagai pihak internasional,” ujarnya. Kegiatan yang diadakan di Gunung Ciremai ini dirancang untuk menjadi ajang diskusi dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif, serta memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam mengelola hutan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Selain menjadi ajang sinergi, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan