Kemenhut: Pariwisata Berkelanjutan sebagai Solusi Menekan Emisi Karbon

Topics Covered – Kuningan, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkenalkan strategi pengembangan pariwisata yang terpadu dan ramah lingkungan, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan pengurangan emisi karbon. Dalam rangka mendukung target Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, Kemenhut mengusulkan peningkatan kerja sama antar sektor guna menciptakan model pariwisata yang tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem hutan. Hal ini menjadi fokus utama dalam forum diskusi yang diadakan di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat, Senin malam.

Program FOLU Net Sink: Tidak Menghambat Aktivitas Manusia

Dalam wawancara dengan media, Arga Paradita Sutiyono, Project Manager FOLU Net Sink 2&3 Kemenhut, menjelaskan bahwa kegiatan pariwisata tidak selalu berkonflik dengan upaya mengurangi jejak karbon. Justru, program ini mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam memperbaiki lingkungan melalui pengelolaan yang terintegrasi. “Kita tidak perlu membatasi kegiatan manusia di alam, tetapi harus memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan memiliki dampak minimal terhadap lingkungan,” ujarnya. Menurut Arga, keyakinan ini menjadi dasar bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, yang selaras dengan visi Indonesia FOLU Net Sink 2030.

“Program Net Sink tidak bertujuan membatasi atau melarang manusia beraktivitas di alam. Justru yang didorong adalah bagaimana peran manusia itu sendiri terhadap perbaikan lingkungan melalui pengelolaan yang terintegrasi,” kata Arga dalam forum diskusi “Sinergi Perempuan Indonesia Untuk Indonesia FOLU Net Sink 2030” di Taman Nasional Gunung Ciremai.

Kemenhut menganggap pariwisata berkelanjutan sebagai alat untuk mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara efisien. Dalam konteks ini, peran pemerintah serta sektor lainnya dianggap sangat kritis untuk memastikan pariwisata tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. Arga menyoroti contoh keberhasilan dari negara-negara seperti Turki, yang mampu menarik jutaan pengunjung tanpa mengabaikan aspek konservasi alam dan sejarah. “Turki mampu mengelola jumlah wisatawan hingga sepuluh kali lipat dari Indonesia, sekaligus mempertahankan keberlanjutan ekosistemnya,” tuturnya. Dengan mengadopsi pendekatan serupa, Kemenhut berharap pariwisata dapat menjadi jalan untuk mendukung program lingkungan.

Peran Konservasi dan Tantangan Aksesibilitas

Sementara itu, Arga mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh beberapa kawasan konservasi di Indonesia. Contohnya, Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Utara masih sulit dijangkau karena keterbatasan integrasi infrastruktur transportasi. “Hal ini berbeda dengan destinasi wisata yang sudah mapan, seperti Taman Nasional Komodo, yang memiliki aksesibilitas yang lebih baik,” jelasnya. Menurutnya, keberhasilan pariwisata berkelanjutan tergantung pada keterpaduan antar sektor, termasuk koordinasi antara Kemenhut dan Kementerian Pariwisata. “Koordinasi yang baik akan memastikan pariwisata tidak merusak lingkungan tetapi justru memperkuat keberlanjutan ekosistem,” katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenhut menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur yang terpadu. Dengan aksesibilitas yang optimal, kawasan konservasi bisa menjadi pilihan utama wisatawan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. “Jika pengelolaan lingkungan buruk, wisatawan pun akan enggan berkunjung,” tegas Arga. Oleh karena itu, kolaborasi antar sektor dianggap sebagai kunci untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang seimbang.

Kolaborasi Pemangku Kepentingan: Membangun Sinergi yang Kuat

Sebagai langkah konkret, Kemenhut menyelenggarakan kegiatan edukatif dan inspiratif yang bertujuan memperkuat peran perempuan dalam pengelolaan hutan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 11–13 Mei 2026 di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah dari bidang kehumasan, protokoler, serta organisasi konservasi yang terlibat dalam program pemerintah. “Kegiatan ini juga bertujuan membangun narasi positif terkait kebijakan kehutanan melalui komunikasi yang efektif,” tuturnya.

Dalam hal ini, perempuan dianggap sebagai penopang utama dalam mengimplementasikan strategi pariwisata berkelanjutan. Kemenhut berharap kegiatan Sinergi Perempuan Indonesia untuk FOLU Net Sink 2030 bisa memicu partisipasi aktif dari perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam. “Dengan memperkuat sinergi antar sektor, kita bisa menciptakan kondisi yang optimal untuk pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa peran perempuan tidak hanya terbatas pada kegiatan sosial tetapi juga menjadi bagian dari pengambilan keputusan yang berdampak besar pada lingkungan.

“Kita diam saja karbon itu tetap ada. Namun, tantangannya adalah bagaimana kita menciptakan peluang devisa sambil tetap memperbaiki lingkungan. Jika pengelolaan lingkungan buruk, wisatawan pun akan enggan berkunjung. Jadi, intinya adalah koordinasi dan integrasi antar sektor,” kata Arga Paradita Sutiyono.

Kegiatan Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 ini juga menjadi platform untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya konservasi. Arga menambahkan bahwa pendekatan komunikasi publik yang efektif akan membantu menciptakan pemahaman yang lebih luas mengenai kebijakan kehutanan. “Dengan dukungan yang komprehensif, kita bisa memastikan bahwa tujuan FOLU Net Sink 2030 tercapai secara bersamaan dengan pertumbuhan pariwisata,” katanya.

Dalam menyusun strategi ini, Kemenhut menggandeng sejumlah lembaga konservasi dan organisasi media. Selain itu, program ini juga mengusung konsep kemitraan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal. “Tujuan utamanya adalah menciptakan ekonomi hijau sekaligus mengamankan keberlanjutan alam,” pungkas Arga. Dengan demikian, FOLU Net Sink 2030 tidak hanya menjadi target lingkungan tetapi juga menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar kementerian serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, Kemenhut yakin program FOLU Net Sink 2030 bisa mencapai dampak maksimal, baik dalam menekan emisi karbon maupun dalam meningkatkan kualitas layanan pariwisata. “Kolaborasi ini juga membuka peluang untuk mengembangkan destinasi baru yang sebelumnya terabaikan, sekaligus memastikan bahwa setiap kawasan konservasi menjadi bagian dari ekosistem pariwisata nasional,” ujarnya.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan tidak hanya memerlukan koordinasi antar sektor tetapi juga kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan lingkungan. Dengan memadukan pendekatan pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya, Kemenhut berharap Indonesia bisa menjadi contoh negara lain dalam menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan emisi karbon. “Ini adalah langkah strategis yang sejalan dengan tujuan nasional menjaga