Gedung Putih: Iran Hadapi Tekanan Ekonomi Sangat Berat

Key Strategy – Dari Washington, Iran sedang mengalami tekanan ekonomi yang sangat signifikan, menurut Kevin Hassett, direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih. Dalam wawancara dengan CNBC, Senin (11 Mei), Hassett mengungkapkan bahwa negara itu sedang menghadapi tekanan finansial yang hampir mencapai batas maksimal yang mungkin dialami sebuah negara. “Iran sedang mengalami tekanan ekonomi yang sangat berat, hampir menghampiri krisis puncak,” ujarnya. Ia menekankan bahwa situasi ini berpotensi memicu kehancuran ekonomi yang serius jika tidak segera diatasi.

“Iran menghadapi tekanan ekonomi yang nyaris mencapai batas maksimum yang mungkin dialami sebuah negara,” kata Hassett.

Hassett menjelaskan bahwa para perunding Iran berharap dapat mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat secepat mungkin, karena ekonomi Iran, menurutnya, hampir tidak mampu bertahan terhadap tekanan yang terus menggerogoti. “Mereka ingin segera menemukan jalan keluar karena keadaan finansial negara ini semakin memburuk,” tambahnya. Tekanan tersebut, ia sampaikan, berasal dari sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah AS sejak beberapa tahun terakhir.

Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan harapannya agar sistem keuangan Iran runtuh. Menurut Trump, kehancuran tersebut akan menjadi kemenangan besar bagi AS, karena dianggap sebagai bukti keberhasilan kebijakan sanksi yang diterapkan pemerintahnya. Ia menekankan bahwa Iran tidak memiliki cukup daya tahan untuk menghadapi tekanan yang diberlakukan, terutama dalam konteks krisis global yang sedang terjadi.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth juga turut menyampaikan dukungan untuk kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah AS. Dalam pernyataannya, Hegseth menyebut bahwa Departemen Keuangan sedang melakukan operasi bernama “Economic Fury” guna memperkuat tekanan terhadap Iran. Operasi ini, menurutnya, dirancang untuk memaksimalkan dampak sanksi terhadap sektor ekonomi negara tersebut, termasuk mengurangi kemampuan Iran dalam mengekspor minyak dan mengakses pasar internasional.

“Presiden AS berharap sistem keuangan Iran runtuh karena menurutnya hal itu akan menjadi kemenangan bagi AS,” kata Trump.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, termasuk menggandakan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan terus berjalan hingga mencapai hasil yang diinginkan. “Kebijakan maksimal harus terus dijalankan agar Iran bisa melihat dampaknya secara maksimal,” ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah AS untuk memperketat kebijakan ekonomi sebagai alat tekanan politik.

Dalam konteks ini, kebijakan sanksi yang diimplementasikan oleh AS tidak hanya fokus pada pembatasan akses ke pasar keuangan internasional, tetapi juga melibatkan penghambatan ekspor minyak Iran, yang merupakan tulang punggung perekonomiannya. Pada 16 April, Hegseth mengungkapkan bahwa operasi “Economic Fury” telah dimulai, dengan tujuan menempatkan Iran dalam posisi yang lebih rentan secara ekonomi. Ini adalah bagian dari upaya untuk melunakkan sikap negara-negara lain yang sebelumnya masih mendukung Iran.

“Departemen Keuangan melancarkan operasi ‘Economic Fury’ terhadap Iran guna memaksimalkan tekanan ekonomi,” kata Hegseth.

Menurut analisis ekonomi, tekanan ini telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan Iran, termasuk inflasi yang mengguncang masyarakat, penurunan nilai mata uang rial, dan ketergantungan pada bantuan internasional. Pada bulan Mei, inflasi di Iran mencapai level terburuk dalam beberapa tahun terakhir, dengan tingkat kenaikan harga mencapai 40 persen dalam sebulan. Hal ini mengakibatkan daya beli rakyat menurun, sementara pemerintah negara tersebut terus berusaha menjaga stabilitas keuangan meskipun tekanan semakin besar.

Kebijakan sanksi AS terhadap Iran tidak hanya memengaruhi krisis domestik, tetapi juga memperkuat kekuatan politik pemerintah di dalam negeri. Dengan penghambatan akses ke pasar keuangan internasional, Iran dipaksa untuk mengurangi kegantungan pada perusahaan-perusahaan asing, sekaligus meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki hubungan lebih baik. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi alasan utama bagi kelompok-kelompok dalam negeri yang menentang kebijakan AS, termasuk organisasi-organisasi politik yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi.

Di samping itu, ada aspek geopolitik yang menjadi perhatian dalam situasi ini. Tekanan ekonomi terhadap Iran dianggap sebagai bagian dari strategi AS untuk mengurangi pengaruh Iran di Timur Tengah. Dengan memperkuat ekonomi pihaknya, AS berharap dapat mendukung sekutu-sekutu di wilayah tersebut, sekaligus mengurangi kemampuan Iran untuk mengintervensi politik regional. “Sanksi ini bukan hanya menghancurkan ekonomi, tetapi juga mengurangi pengaruh Iran di tingkat internasional,” ujarnya Hassett dalam wawancara yang sama.

“Pemerintah akan terus menjalankan kebijakan tekanan ekonomi maksimum terhadap Iran,” kata Bessent.

Kebijakan sanksi ini juga memicu kritik dari pihak-pihak internasional. Beberapa negara, termasuk negara-negara Eropa, mengkhawatirkan dampak yang tidak seimbang terhadap ekonomi Iran, terutama karena menurunkan kualitas hidup rakyat negara tersebut. Namun, pihak AS berpendapat bahwa hal ini adalah biaya yang perlu dikeluarkan untuk menghentikan aktivitas nuklir Iran dan mencegah perluasan kekuasaannya di wilayah Timur Tengah. “Kami harus siap mengorbankan sedikit kenyamanan ekonomi untuk memastikan ke