Wamenkomdigi tekankan tata kelola AI berbasis etika untuk regulasi

New Policy – Dari Jakarta, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkapkan bahwa penerapan prinsip etika dalam manajemen kecerdasan artifisial (AI) menjadi dasar penting untuk menghasilkan regulasi yang berlaku secara resmi. Menurutnya, etika secara alami tidak memiliki daya hukum yang kuat, sehingga harus diubah menjadi aturan yang diperkuat dengan sanksi dan hukuman. Dalam pidatonya yang diterima pada Kamis, Nezar menekankan bahwa tantangan utama dalam pengaturan AI saat ini bukan lagi soal kemajuan teknologi, tetapi lebih pada kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai etika ke dalam kerangka hukum yang konkret.

Kehadiran Etika dalam Pengembangan Teknologi

Dalam sesi audiensi bersama Globethics, yang diadakan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/5), Nezar mengatakan bahwa etika menjadi faktor kritis dalam pembentukan regulasi. Ia mencontohkan bahwa keberadaan etika dalam proses pengambilan keputusan teknologi harus diwujudkan melalui mekanisme hukum yang terukur. “Etika sendiri tidak memiliki kekuatan interaktif, jadi perlu diubah menjadi regulasi yang memiliki sanksi dan hukuman,” jelas Nezar. Menurutnya, tanpa diberi kekuatan hukum, upaya untuk menerapkan etika dalam AI akan menjadi sia-sia.

“Sekarang risiko etis itu jadi salah satu kategori di dalam perusahaan teknologi. Tadinya itu tidak ada dalam hirarki risiko mereka. Jadi itu satu kemajuan menurut saya, bahwa ada kepedulian tentang etika,” tutur dia.

Nazar Patria juga menyoroti bahwa tidak semua perusahaan teknologi secara aktif menempatkan etika sebagai prioritas utama dalam pengembangan produk mereka. Meski demikian, ia mengapresiasi pergeseran perhatian di sektor teknologi, terutama dalam merekrut lulusan humaniora dan filsafat untuk membantu evaluasi produk yang berhubungan langsung dengan manusia. “Kepedulian terhadap etika mulai tumbuh, yang ditunjukkan dengan perusahaan teknologi merekrut lulusan humaniora dan filsafat untuk membantu mengevaluasi produk mereka yang bersentuhan dengan manusia,” tambahnya.

Pentingnya Etika dalam Konflik Nilai

Nazar mengungkapkan bahwa aspek etika sangat penting dalam pengembangan teknologi baru, terutama AI. Ia menjelaskan bahwa konflik nilai yang muncul dalam penerapan AI dapat memengaruhi keputusan dan proses pengolahan data. “Etika menjadi penting karena dalam pengembangan-pengembangan AI kita akan bersinggungan dengan soal-soal yang sangat fundamental, terutama ada konflik nilai, norma, dan visi,” kata Nezar. Menurutnya, tantangan ini muncul karena model-model AI yang umumnya dikembangkan oleh negara-negara barat mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia.

“Kita tahu kalau AI, apalagi generative AI yang berbasis Large Language Model, kebanyakan model-modelnya dibentuk oleh negara-negara barat sehingga konflik nilai itu sangat mungkin terjadi dalam pemrosesan data dan juga pengambilan keputusan yang dibuat oleh AI ini,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan bahwa penerapan etika dalam AI bukan hanya wajib, tetapi juga harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Ia menyoroti bahwa konflik nilai yang timbul dalam AI dapat memengaruhi cara teknologi tersebut digunakan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan hukum. “Dengan adanya kepedulian terhadap etika, kita bisa memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan bertanggung jawab,” imbuhnya.

Langkah Strategis untuk Global Ethics Forum

Nazar Patria mendukung rencana penyelenggaraan Global Ethics Forum di Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Ia berharap acara tersebut bisa menjadi wadah untuk menyatukan pandangan internasional mengenai pentingnya etika dalam pengembangan teknologi. “Dalam hal ini, saya mendukung penyelenggaraan Global Ethics Forum di Indonesia karena diharapkan bisa melahirkan kesepakatan di tingkat global agar etika bisa berada dalam posisi yang lebih strategis,” kata Nezar. Ia menambahkan bahwa forum tersebut juga menjadi momentum untuk mendorong kolaborasi antar negara dalam mengatasi risiko-risiko etis yang muncul dari AI.

Menurutnya, AI generative yang berbasis Large Language Model (LLM) saat ini sangat bergantung pada model-model yang dibuat oleh negara-negara barat. Hal ini bisa mengakibatkan ketidaksesuaian antara nilai-nilai etika yang diterapkan dalam pengembangan teknologi dengan konteks lokal Indonesia. “Dengan model-model yang dikembangkan di luar negeri, kita harus memastikan bahwa etika menjadi komponen utama dalam mengatur penggunaan teknologi tersebut di dalam negeri,” jelas Nezar. Ia juga menekankan bahwa regulasi yang dihasilkan dari diskusi etika harus mampu mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam kesimpulannya, Nezar Patria mengatakan bahwa tata kelola AI yang baik tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada keberlanjutan nilai-nilai etika. “Regulasi yang dihasilkan dari diskusi etika harus mampu mengukuhkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, tetapi juga sesuai dengan konteks dan kebutuhan Indonesia,” tutur dia. Ia menambahkan bahwa partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan teknologi dan masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan sistem AI yang lebih transparan dan inklusif.