Anggota DPRD Jember yang Merokok Saat Rapat Menyesal dan Minta Maaf

Peristiwa yang Viral

Topics Covered – Jakarta – Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Ahmad Syahri As Sidiqi, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah video rekamannya terbongkar. Dalam video tersebut, Syahri terlihat merokok sambil bermain gim di ponsel selama rapat resmi yang membahas isu stunting di wilayah Jember. Perilaku ini dianggap tidak sopan oleh banyak pihak, mengingat rapat tersebut bertujuan untuk mendiskusikan masalah kesehatan yang krusial bagi masyarakat. Meski sempat menyesal, Syahri mengklaim bahwa tindakannya tersebut baru pertama kali terjadi dan ia berkomitmen untuk tidak mengulanginya.

“Saya cukup menyesal sekali, menyesal sekali berbuat seperti itu dan tidak akan mengulangi,” ujar Syahri seusai menghadiri sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra di Jakarta, Jumat.

Kasus ini mencuat setelah video Syahri viral di media sosial. Tindakan yang dianggap kurang profesional tersebut memicu respons cepat dari Partai Gerindra. Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra telah memutuskan hukuman berupa teguran keras sebagai tindakan terakhir terhadap Syahri. Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember, Ahmad Halim, pihaknya sedang memproses sidang etik terhadap anggota tersebut. Pemecatan menjadi ancaman jika Syahri kembali melanggar aturan.

Proses Sidang Etik

Ketua Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Fikrah Auliaurrahman, menjelaskan bahwa Syahri telah dinyatakan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Keputusan ini diambil setelah pihak Majelis Kehormatan melakukan pemeriksaan terhadap pengadu, teradu, serta saksi-saksi yang terlibat. Sidang tersebut disepakati oleh lima majelis yang menjadi bagian dari struktur pengambilan keputusan Partai Gerindra. “Majelis Kehormatan Partai Gerindra pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 telah memeriksa pengadu, teradu, serta saksi dan bukti-bukti, memutus permasalahan pelanggaran AD/ART Partai Gerindra,” kata Fikrah di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Jumat.

Proses sidang etik ini merupakan bagian dari upaya Partai Gerindra untuk menjaga integritas anggota dewan. Meski Syahri sudah meminta maaf, pihak DPC Jember masih menunggu hasil dari sidang yang diadakan di DPRD Jember. Hal ini menunjukkan bahwa kasus tersebut tidak hanya menimpa Syahri secara individu, tetapi juga menjadi sorotan bagi seluruh lembaga legislatif di daerah tersebut.

Pelanggaran di Bawah Perspektif Partai

Dalam konteks AD/ART Partai Gerindra, tindakan Syahri dianggap bertentangan dengan standar kesopanan dan profesionalisme yang diharapkan dari anggota dewan. Meski tidak ada aturan eksplisit yang melarang merokok selama rapat, perilaku ini dianggap mengurangi kredibilitas partai dan membuat masyarakat meragukan komitmen anggota dewan terhadap tugas mereka. Fikrah menekankan bahwa keputusan Majelis Kehormatan didasarkan pada perbuatan Syahri yang dianggap cukup memalukan.

Kasus ini juga menjadi contoh bagaimana perhatian publik terhadap kebiasaan anggota dewan semakin tinggi. Dalam era digital, satu aksi tidak sopan bisa langsung menyebar ke seluruh Indonesia hanya dalam hitungan jam. Syahri, sebagai salah satu dari 24 anggota DPRD Jember yang berasal dari Partai Gerindra, harus menanggung konsekuensi dari tindakannya tersebut. DPP Partai Gerindra menegaskan bahwa teguran keras merupakan langkah terakhir, dan jika ada pelanggaran berulang, maka Syahri akan dipecat dari jabatannya.

Respons dari Masyarakat dan Media

Rekaman video yang memperlihatkan Syahri merokok saat rapat memicu berbagai tanggapan dari masyarakat dan media. Banyak orang menganggap tindakan ini tidak sesuai dengan gambaran seorang anggota dewan yang diharapkan menjadi teladan. Selain itu, kejadian ini juga mengingatkan bahwa setiap anggota dewan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. “Kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas seorang anggota dewan,” tulis salah satu media lokal dalam artikelnya.

Di sisi lain, ada pihak yang memandang bahwa tindakan Syahri tidak sepenuhnya melanggar aturan. Mereka menyebutkan bahwa merokok di tengah rapat mungkin dianggap wajar, terutama jika ruang rapat tersebut tidak memiliki larangan merokok. Namun, argumentasi ini tidak cukup mengurangi dampak dari kejadian tersebut, yang telah menimbulkan kritik tajam terhadap partai Gerindra dan anggota dewan yang bersangkutan.

Upaya Pemulihan dan Konsensus Internal

Meski sudah mengakui kesalahan, Syahri mengatakan bahwa ia berusaha memperbaiki sikapnya. “Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang membuat masyarakat merasa kecewa,” ujarnya. Upaya ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki reputasi partai Gerindra di Jember. Sebagai anggota dewan, Syahri juga diwajibkan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk aturan mengenai kehadiran dan keaktifan selama rapat.

Proses sidang etik yang dijalani Syahri menunjukkan bagaimana Partai Gerindra menangani pelanggaran internal. Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra bersama dengan DPC Jember sepakat untuk memproses kasus ini secara transparan. Ketua DPC Jember, Ahmad Halim, mengatakan bahwa pihaknya sedang menunggu keputusan dari DPRD Jember untuk memutuskan apakah Syahri layak diberi sanksi lebih lanjut. “Kita akan mengikuti semua prosedur hukum yang telah disepakati,” tambah Halim.

Kasus ini juga menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kebebasan anggota dewan dan etika profesional. Sebagian orang berpendapat bahwa anggota dewan perlu diberikan ruang untuk bersikap lebih santai, sementara yang lain menekankan pentingnya disiplin di setiap kesempatan. Namun, kejadian ini tetap menjadi pembelajaran bahwa pengawasan internal partai harus lebih ketat, terut