Ini Kata TNI AD Terkait Film “Pesta Babi” di Papua

TNI AD Ajak Masyarakat Tetap Bijak Menghadapi Keluarnya Film Dokumenter

Main Agenda – Jakarta – Angkatan Darat (AD) TNI mengeluarkan pesan kepada warga Papua agar tetap berhati-hati dalam menyikapi pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” yang dibuat oleh Dandhy Dwi Laksono. Kapendam XVII/Cenderawasih mengatakan bahwa film tersebut harus disikapi dengan bijak, terutama karena bisa menyampaikan pesan yang tidak seimbang atau menimbulkan perbedaan narasi di tengah masyarakat.

“Kami mengajak warga untuk cerdas dalam memilah informasi. Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat,” ujar Kapendam dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kewajiban Sertifikasi Film dan Pemantauan oleh TNI AD

Dalam upaya menjaga harmoni sosial, TNI AD menekankan bahwa setiap film yang dipertontonkan secara luas harus memenuhi persyaratan hukum. Menurutnya, UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mewajibkan adanya Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai bukti bahwa isi film telah diperiksa dan disesuaikan dengan nilai-nilai nasional.

Kapendam mengingatkan bahwa pemutaran film tanpa sertifikasi resmi dapat memicu perbedaan pendapat yang tidak sehat. “Jika belum ada sertifikasi resmi, maka pemutaran film tersebut tidak tepat dilakukan di ruang publik,” tambahnya. Ia juga menegaskan bahwa penggunaan ruang publik sebagai media pemutaran film perlu diperhatikan, karena bisa berdampak pada keamanan dan stabilitas wilayah.

TNI AD Berkomitmen dalam Pembangunan Wilayah Papua

Di sisi lain, Kapendam menyatakan bahwa kehadiran TNI di Papua tidak hanya berupa penjagaan keamanan, tetapi juga bagian dari upaya mendukung kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. “Kami menekankan bahwa situasi keamanan dan stabilitas sosial di Papua harus tetap dijaga, terlebih di tengah berbagai program pembangunan yang saat ini berjalan,” jelasnya.

Menurut Kapendam, TNI aktif dalam berbagai kegiatan seperti penyuluhan kesehatan, bantuan pendidikan, serta pembangunan fasilitas umum. Program-program tersebut bertujuan memperkuat hubungan antara institusi militer dan masyarakat setempat. “Prajurit TNI selama ini rutin menjalankan kegiatan sosial, seperti pelayanan kesehatan gratis, penyuluhan hidup sehat, hingga pendukungan program ketahanan pangan,” tambahnya.

Peringatan Soal Narasi Visual yang Tendensius

Kapendam juga memperingatkan bahwa visualisasi narasi yang tendensius tanpa verifikasi dari pihak berwenang bisa menimbulkan kesalahpahaman. “Penyebaran informasi visual yang tidak terverifikasi berpotensi mengganggu keharmonisan sosial dan memicu konflik antar kelompok,” katanya.

Dalam penjelasannya, Kapendam menyatakan bahwa film-film yang dirilis perlu memperhatikan konteks sosial dan politik di wilayah Papua. “Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua,” imbuhnya.

Ruang Diskusi Dihimbau Diarahkan ke Forum Edukatif dan Konstruktif

Sebagai upaya memperkuat kesadaran masyarakat, Kapendam mengajak tokoh-tokoh masyarakat, adat, serta pemuda untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu yang bisa merusak ketenangan wilayah. “Kami ajak mereka agar diskusi mengenai film ini dilakukan di forum yang lebih edukatif, legal, dan konstruktif,” kata Kapendam.

Dalam konteks ini, TNI AD berperan sebagai pihak yang menjembatani antara pemerintah dan warga. “Seluruh elemen masyarakat Papua perlu saling mendukung agar tidak ada konflik informasi yang memperumit situasi,” lanjutnya. Kapendam juga menegaskan bahwa TNI tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan bersama masyarakat.

Langkah Pemantauan untuk Memastikan Ketertiban Umum

TNI AD menyatakan akan terus memantau dinamika sosial dan politik di Papua sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum. “Kami melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak menyebabkan ketegangan di masyarakat,” jelas Kapendam.

Ia menambahkan bahwa keberadaan TNI di wilayah tersebut bertujuan mengamankan seluruh sektor, termasuk mengurangi risiko konflik yang bisa terjadi akibat dari isu-isu yang tidak terverifikasi. “Kehadiran TNI tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk memastikan keberhasilan berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan di Papua,” tegas Kapendam.

Komitmen TNI untuk Menciptakan Papua yang Aman dan Damai

Dalam konteks pembangunan, TNI AD menekankan bahwa partisipasinya tidak terbatas pada fungsi pertahanan, tetapi juga mencakup aspek pemberdayaan masyarakat. “Kami terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warga Papua melalui pendekatan humanis dan penuh kepedulian,” kata Kapendam.

Dengan berbagai program yang dilakukan, TNI AD menunjukkan komitmennya untuk bersama-sama membangun Papua yang aman, damai, dan sejahtera. “Semua kegiatan yang dilakukan prajurit TNI bertujuan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal,” tutupnya.