Wamendagri Ingatkan Kepala Daerah Jangan Abaikan Program Swasembada Pangan

Topics Covered – Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengingatkan seluruh kepala daerah agar tetap fokus pada program swasembada pangan nasional, meskipun terdapat tekanan dari janji politik yang dijanjikan di tingkat lokal. Dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan di Jakarta, Sabtu, Bima menekankan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi penting untuk menjaga konsistensi harga serta kelimpahan bahan pangan, terlepas dari perubahan dinamika global yang berdampak pada pasar. “Kita mengajak para pemimpin daerah untuk lebih intensif memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mereka dalam mendorong keberhasilan program swasembada pangan,” ujarnya.

Optimalkan APBD untuk Pendekatan Kebutuhan Masyarakat

Bima Arya menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perlu digunakan secara efektif, terutama melalui alokasi belanja tidak terduga (BTT), untuk memastikan intervensi pasar berjalan lancar. Ia menyoroti bahwa BTT bisa menjadi alat strategis dalam meningkatkan ketersediaan pangan, baik melalui peningkatan produksi maupun pendistribusian. “Kita perlu memastikan bahwa penggunaan APBD tidak hanya sekadar untuk kepentingan administratif, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” katanya. Menurut Bima, keberhasilan swasembada pangan tidak bisa tercapai tanpa partisipasi aktif daerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Karena di situ nanti akan terlihat data-datanya,” ujarnya.

Bima menekankan bahwa kepala daerah harus memiliki kepekaan terhadap kondisi aktual masyarakat, termasuk keluhan dan kebutuhan mereka. Dengan turun langsung ke lapangan, mereka bisa memperoleh wawasan yang lebih akurat dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Selain itu, kegiatan seperti ini juga memungkinkan pemimpin daerah untuk melihat langsung tantangan yang dihadapi oleh petani, pedagang, dan masyarakat umum. Dengan data yang diperoleh, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan. “Kita perlu mengutamakan keberlanjutan program swasembada pangan, tidak hanya pada masa krisis tetapi juga dalam keadaan normal,” tambah Bima.

Menurut Wamendagri, pemantauan terhadap jalur distribusi bahan pangan harus menjadi prioritas bagi para kepala daerah. Ia mencontohkan bahwa keberhasilan distribusi ketergantungan pada koordinasi yang baik antara penyedia dan penerima. “Kepala daerah wajib aktif mengawasi setiap tahap produksi, pengangkutan, dan pemasaran,” ujarnya. Bima juga meminta para pemimpin daerah untuk rutin mengecek harga komoditas pangan, agar setiap fluktuasi harga dapat segera diidentifikasi dan dikelola. Dengan cara ini, potensi gangguan pasokan bisa diantisipasi lebih dini, sehingga tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

Penguatan Keterlibatan Daerah dalam Pengendalian Inflasi

Pemerintah pusat, kata Bima, telah terus memperkuat pengawasan terhadap inflasi melalui rapat koordinasi rutin yang dimulai sejak 24 Oktober 2022. Ia menambahkan bahwa lembaga seperti Bank Indonesia telah berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem pangan, baik dari segi produksi hulu maupun distribusi hilir. “Mudah-mudahan kita kawal bersama gerakan ini, dan tetap berlanjut di daerah lain,” ujarnya. Kemendagri menurutnya siap berperan sebagai mitra dalam mengawal keberhasilan program tersebut.

Dalam konteks ini, Bima Arya juga menyoroti penerapan mekanisme insentif fiskal yang berbasis penghargaan dan evaluasi (stick and carrot). Ia menjelaskan bahwa mekanisme ini memberikan dorongan tambahan bagi daerah-daerah untuk lebih proaktif dalam menjaga harga pangan. “Dengan insentif yang diberikan, daerah akan lebih termotivasi untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga,” katanya. Tidak hanya itu, Bima juga mengingatkan bahwa keberhasilan swasembada pangan sangat bergantung pada komitmen politik dan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

“Kita perlu memastikan bahwa penggunaan APBD tidak hanya sekadar untuk kepentingan administratif, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” katanya.

Bima Arya memperkenalkan bahwa selain koordinasi dengan pemerintah pusat, daerah juga harus melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta dalam mengembangkan program swasembada pangan. Ia menyebutkan bahwa kerja sama lintas sektor akan memperkuat kemampuan daerah dalam merespons perubahan dinamika pasar. “Kepala daerah harus menjadi penghubung antara petani, produsen, dan konsumen,” ujarnya. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memperhatikan kondisi ekonomi daerah, termasuk tingkat kemiskinan dan akses masyarakat terhadap bahan pangan.

Pada sisi lain, Bima Arya mengingatkan bahwa program swasembada pangan adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus tetap menjadi prioritas, meskipun terdapat kepentingan politik lokal. Ia mencontohkan bahwa beberapa daerah sempat mengabaikan program ini untuk fokus pada isu-isu lain. “Hal ini bisa berdampak negatif pada keberlanjutan kebijakan pangan nasional,” tambahnya. Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah untuk tidak hanya mendorong pangan swasembada secara nasional, tetapi juga menerapkan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat setempat.

Kebutuhan untuk menjaga stabilitas harga pangan kian menjadi isu utama dalam konteks inflasi yang terus meningkat. Bima Arya menyatakan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif daerah. “Kita perlu membangun sistem yang solid dan berkelanjutan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa keterlibatan kepala daerah dalam program swasembada pangan tidak hanya bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kredibilitas pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional.

Langkah-Langkah untuk Mewujudkan Swasembada Pangan

Bima Arya meminta kepala daerah untuk mengevaluasi penggunaan APBD secara berkala, agar tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia. Ia juga menekankan perlunya menyusun rencana jangka panjang dalam menghadapi tantangan ekonomi global. “Kepala daerah wajib menjadi pelaku utama dalam upaya swasembada pangan, bukan hanya sebagai pengamat,” katanya. Selain itu, ia menyarankan pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan infrastruktur pertanian, seperti akses ke air bersih, teknologi pertanian, dan transportasi yang memadai.

Menurut Bima, pengawasan harga pangan juga harus dilakukan secara berkala, baik melalui penyusunan data harian maupun survei rutin. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta distribusi pangan menjadi kunci utama untuk menjamin keberlanjutan program ini. “Kita harus memastikan bahwa semua stakeholder terlibat dalam menjaga ketersediaan dan ketersediaan bahan pangan,” ujarnya. Bima juga mengapresiasi keberhasilan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, yang dianggap sebagai kontribusi penting dalam menjaga kestabilan sistem pangan nasional.

Dengan