Wamenpar sebut KDKMP perkuat desa wisata dan UMKM

New Policy – Jakarta – Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengungkapkan bahwa pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berpotensi meningkatkan kinerja desa wisata serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas, kompetitif, dan ramah lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan saat Wamenpar hadir dalam peresmian 1.061 KDKMP oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Nglawak, Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5). Acara tersebut menjadi kesempatan untuk menegaskan peran penting koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.

Sinergi antara Pariwisata dan Koperasi

Menurut keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu, Ni Luh Puspa menekankan bahwa desa wisata memiliki peluang besar untuk berkembang seiring peningkatan koperasi desa. Keduanya dianggap saling melengkapi, karena keduanya bergantung pada partisipasi aktif warga dan manfaat langsung yang diberikan kepada masyarakat. “Langkah ini dinilai sangat krusial dalam meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat pedesaan, memperluas peluang usaha, serta memfasilitasi pertumbuhan UMKM secara signifikan,” ujar Ni Luh dalam wawancara.

“Inisiatif ini sangat penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, membuka peluang usaha, dan mendukung tumbuhnya UMKM di daerah,” kata Ni Luh Puspa.

Dalam penguatan KDKMP, Kementerian Pariwisata menyatakan telah berkolaborasi erat dengan Kementerian Koperasi. Kemenpar menyediakan data dan informasi terkait potensi destinasi wisata, khususnya desa dan kampung wisata, serta komunitas dan kelompok pariwisata lokal. Data tersebut dijadikan dasar pengembangan usaha koperasi yang sesuai dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah. “Dengan adanya data yang terstruktur, kita dapat memastikan koperasi berkembang sesuai kebutuhan ekonomi daerah,” tambah Ni Luh.

Program KDKMP dan Jejaring Desa Wisata

Menurut Ni Luh, sinergi antara KDKMP dan desa wisata diharapkan menjadi pendorong utama bagi keberlanjutan ekonomi pedesaan. Sinergi ini meliputi pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan infrastruktur, pelestarian budaya dan lingkungan, serta penciptaan lapangan kerja. Selain itu, promosi pariwisata yang berbasis komunitas menjadi bagian integral dari upaya ini. Dari 1.061 KDKMP yang diresmikan Presiden Prabowo, sebanyak 30 koperasi tergabung dalam Jejaring Desa Wisata (Jadesta) yang dikelola Kementerian Pariwisata.

Kementerian Pariwisata juga berkomitmen untuk mendampingi pengembangan produk pariwisata yang dikelola koperasi. Pendekatan ini mencakup baik barang atau jasa yang terkait langsung dengan wisata, maupun layanan pendukung lainnya. Dalam hal itu, Kemenpar memastikan bahwa keberadaan KDKMP akan memberikan fondasi usaha yang solid, sehingga mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Dalam wawancara, Ni Luh menyoroti bahwa KDKMP memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan pariwisata dengan kegiatan ekonomi masyarakat. “Koperasi ini bisa menjadi wadah untuk mengelola sumber daya lokal, termasuk seni, pertanian, dan keunikan budaya, menjadi produk wisata yang bernilai ekonomis,” tambahnya. Hal ini sejalan dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi, yang selama ini dianggap masih kurang optimal.

Presiden Prabowo: KDKMP sebagai kekuatan ekonomi rakyat

Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian KDKMP mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian rakyat melalui pengembangan koperasi desa yang produktif dan terpadu. “Keberadaan KDKMP di berbagai lokasi akan membantu mendorong perekonomian Indonesia mulai dari tingkat desa,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.

“MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dan Program Pembangunan Bumdes (MBG) akan menjadi kekuatan baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pendekatan ini dianggap sebagai jawaban atas sistem ekonomi yang selama ini dominan dikuasai oleh pemodal besar. “Dengan KDKMP, masyarakat desa memiliki akses lebih mudah untuk membangun usaha yang berkelanjutan,” tambah Presiden.

Kolaborasi antara Kemenpar dan Kemenkoop juga mencakup penguatan sarana dan prasarana pendukung. Langkah ini bertujuan agar koperasi desa mampu beroperasi secara efisien, baik dalam aspek pengelolaan keuangan maupun pengembangan produk. Selain itu, Presiden menegaskan bahwa ke depan koperasi desa akan menjadi pusat layanan keuangan rakyat, melalui akses kredit murah bagi warga setempat. “Ini akan memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta mendorong industrialisasi yang berbasis desa di seluruh Indonesia,” tambahnya.

KDKMP dan Visi Pariwisata Berkelanjutan

Kehadiran KDKMP diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan model pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Ni Luh Puspa menyatakan bahwa keberhasilan KDKMP tergantung pada keberlanjutan proyek yang dikembangkan. “Koperasi harus memiliki kekuatan untuk bertahan dalam jangka panjang, baik secara finansial maupun sosial,” katanya.

Presiden Prabowo juga menyoroti bahwa KDKMP akan menjadi pilar dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih merata. “Dengan adanya koperasi yang terstruktur, kita bisa mengembangkan destinasi wisata secara lebih efektif, karena masyarakat memiliki peran aktif dalam pengelolaannya,” ujar Presiden. Ia menambahkan bahwa keberadaan KDKMP tidak hanya meningkatkan kualitas pariwisata, tetapi juga memperkuat keberdayaan warga desa dalam mengelola sumber daya lokal mereka.

Kegiatan peresmian ini menjadi titik awal dari implementasi KDKMP yang akan dil