Topics Covered: Implementasi HAM Harus Nyata di Banten

Pentingnya Praktik HAM yang Terukur

Topics Covered – Dalam wawancara di Jakarta, Jumat (22/5), anggota Komisi XIII DPR Marinus Gea meminta pemerintah provinsi Banten memastikan program Hak Asasi Manusia (HAM) benar-benar berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Menurutnya, isu HAM bukan sekadar dokumen formal, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan yang nyata dan dapat dinikmati oleh warga. Pernyataan ini disampaikan saat ia bertemu dengan Kanwil KemenHAM Banten, Kamis (21/5), sebagai bagian dari upaya mengawasi penerapan HAM di daerah industri.

“HAM ini bagian dari agenda Presiden Prabowo. Jadi, implementasinya harus menjadi realita, bukan sekadar angka atau laporan administratif,” ujarnya.

Marinus menekankan bahwa keberhasilan penerapan HAM bergantung pada keterlibatan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga legislatif. Ia meminta KemenHAM Banten tidak hanya berfokus pada pelaporan, tetapi juga mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam setiap kebijakan yang dirancang, terutama dalam bidang perlindungan buruh dan keadilan sosial.

Keterlibatan Kanwil HAM dalam Pembangunan Daerah

Kanwil KemenHAM Banten menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan DPR. Ia mengakui bahwa program sosialisasi HAM kepada 65 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih perlu evaluasi agar lebih efektif. Marinus berpendapat bahwa kebijakan di tingkat daerah harus selaras dengan prinsip HAM, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara nyata.

“Keterlibatan Kanwil HAM sejak penyusunan visi dan misi calon kepala daerah bisa menjadikan HAM sebagai prioritas utama dalam pembangunan wilayah,” imbuh Marinus.

Ia juga mengingatkan bahwa KemenHAM perlu terus berkoordinasi dengan lembaga legislatif untuk memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan nilai-nilai HAM. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mengetahui tentang HAM, tetapi juga bisa merasakan keterwakilan hak-hak mereka dalam setiap keputusan pemerintah.

Prioritas Nasional yang Harus Diterapkan

Dalam diskusi, Marinus menyoroti bahwa HAM harus menjadi prioritas nasional yang konsisten. Ia menekankan bahwa program penguatan HAM tidak boleh hanya berjalan secara terpisah dari kebijakan pembangunan. “HAM bukan sekadar tugas kementerian, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah,” tambahnya.

“HAM harus dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya ditulis di dokumen. Ini adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan,” terang Marinus.

Menurutnya, inisiatif seperti sosialisasi HAM kepada UMKM dan penyusunan regulasi daerah perlu dirancang lebih tepat agar benar-benar mendorong penguatan hak-hak warga. Ia menilai bahwa keberhasilan program ini tergantung pada komitmen semua pihak untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM secara nyata.

Kanwil KemenHAM Banten menyatakan akan berupaya memperbaiki strategi sosialisasi agar lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Pihaknya juga berharap DPR dapat terus memantau pelaksanaan HAM di tingkat daerah. “Kami berkomitmen untuk menjadi mitra aktif dalam memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat,” ujar salah satu perwakilan Kanwil tersebut.