Wamendagri Apresiasi Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Tanjungpinang – Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, memberikan apresiasi terhadap kestabilan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2025. Pada kuartal IV, kinerja ekonomi daerah mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 7,89 persen, yang berada di peringkat empat tertinggi nasional. “Capaian ini membuktikan Kepri sebagai salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya dalam sambutan daring dari Jakarta selama acara Pembukaan Musrenbang RKPD Kepri 2027 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin.

Bima juga menyoroti bahwa Kabupaten Anambas menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun lalu, dengan angka 17,36 persen. Meski demikian, ia menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi di Kepri belum merata. Sebagai contoh, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga mencatatkan pertumbuhan rendah, masing-masing sebesar 3,31 persen dan 3,53 persen.

“Pertumbuhan ekonomi belum mencakup semua wilayah, sehingga masih perlu diperbaiki,” tambah Bima.

Dalam sambutannya, Bima juga memuji pengendalian inflasi Kepri 2025 yang tercatat 3,54 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi tersebut terus menurun sejak 2020, sementara indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai 80,53, menempati urutan ketiga tertinggi di Indonesia setelah Jakarta dan Yogyakarta.

Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa gini ratio dan jumlah penduduk miskin di Kepri secara umum masih dalam kondisi yang baik. Ia juga menyebut Kepri sebagai salah satu provinsi dengan kondisi fiskal kuat, berkat pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 54 persen, lebih tinggi dari dana transfer pusat yang hanya 45 persen. Namun, realisasi belanja daerah di 2025 masih relatif rendah, mencapai 16,97 persen, atau urutan 10 nasional.

“Belanja daerah perlu menjadi prioritas agar keberlanjutan pembangunan dapat terjaga,” kata Bima.

Bima menambahkan bahwa pemerintah pusat berupaya memastikan Indonesia keluar dari ketergantungan pendapatan kelas menengah. Di tengah tantangan geopolitik global, seperti kenaikan harga BBM dan bahan pangan, ia menegaskan dukungan terhadap kemandirian nasional dan daerah. “Target kita adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7-8 persen hingga 2029,” tutur Wamendagri.