Pembangunan Flyover di Titik Beririsan Jalur KA Dianggap Solusi Efektif untuk Mencegah Kecelakaan

Latest Program – Kota Tangerang, Banten, kembali menjadi sorotan setelah rencana pembangunan flyover atau simpang tidak sebidang (STS) di Jalan Sudirman mengemuka. Rencana ini diusulkan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) untuk mengatasi potensi kecelakaan yang sering terjadi akibat pengemudi menerobos palang pintu kereta api. Anggota DPRD Kota Tangerang, Apanudin, menyambut baik langkah tersebut, menganggapnya sebagai solusi permanen untuk mengurangi risiko tabrakan di perlintasan sebidang. “Pembangunan flyover di titik beririsan dengan jalur KA sangat penting karena mampu mengurangi kesempatan pengendara melanggar aturan,” ujarnya pada hari Minggu.

Kecelakaan Truk di JPL 21 Jadi Penyebab Utama Perhatian

Kasus kecelakaan pada Februari 2026 menjadi titik balik perhatian publik terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur tersebut. Saat itu, Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta menabrak truk di perlintasan sebidang JPL 21 Stasiun Poris dan Baticeper. Menurut informasi, truk tersebut terjebak di rel dan tidak sempat bergerak, sehingga KA melintas dengan kecepatan tinggi, mengakibatkan tabrakan. “Kasus ini menegaskan betapa rentannya perlintasan sebidang terhadap ancaman kecelakaan,” jelas Apanudin, yang menambahkan bahwa perlintasan tersebut sering menjadi penyebab kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan.

Pembangunan Flyover Dikembangkan untuk Perbaikan Keselamatan dan Aliran Lalu Lintas

Apanudin menekankan bahwa perencanaan flyover tidak hanya fokus pada pengurangan kemacetan, tetapi juga pada peningkatan keselamatan pengguna jalan. “Tindakan menerobos palang pintu kereta api terus terjadi, sehingga perlu solusi yang lebih permanen,” katanya. DPRD Kota Tangerang menyarankan agar pembangunan tidak hanya terpusat di Jalan Sudirman, tetapi juga diperluas ke Jalan Maulana Hasanuddin yang menghubungkan Batuceper dan Poris. Langkah ini dianggap strategis untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur yang telah lama menjadi masalah, terutama di sepanjang jalur Commuter Line Duri-Tangerang.

“Pembangunan flyover pada titik yang beririsan dengan jalur kereta api merupakan kebutuhan mendesak mengingat tingginya kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut,” kata Apanudin.

Menurut Apanudin, kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api tidak hanya disebabkan oleh kemacetan, tetapi juga kurangnya kesadaran pengendara. “Kami berharap kajian lalu lintas benar-benar matang agar solusi yang diusulkan bisa berdampak optimal,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa DPRD mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan kota, baik yang melibatkan provinsi maupun pusat, tetapi meminta proses perencanaan dilakukan secara lebih cermat.

Penilaian dari Pihak Pusat: Urgensi Pembangunan Flyover

Direktur Lalu Lintas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Rudi Irawan, menilai bahwa proyek STS Sudirman memang memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi. “Kawasan ini selama ini sering mengalami antrian panjang, sehingga pembangunan flyover menjadi prioritas untuk mempercepat aliran kendaraan dan meningkatkan keselamatan masyarakat,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pengurangan perlintasan sebidang tidak hanya menguntungkan pengendara, tetapi juga mengurangi risiko kecelakaan yang bisa merugikan nyawa.

“STS ini menjadi prioritas, bukan hanya untuk kelancaran lalu lintas, tetapi juga untuk melindungi keselamatan pengguna jalan,” kata Rudi Irawan.

Menurut Rudi, kawasan Sudirman yang merupakan titik kritis perlintasan antara jalan raya dan jalur kereta api, memerlukan solusi infrastruktur yang signifikan. “Dengan adanya flyover, kendaraan dapat melewati jalur KA tanpa terhambat, sehingga kecelakaan bisa diminimalkan,” tambahnya. Ia menambahkan bahwa kajian lalu lintas dan keselamatan harus menjadi acuan utama dalam perencanaan.

Detil Proyek dan Target Waktu

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, Yeti Rohaeti, menyampaikan bahwa proyek STS Sudirman memiliki panjang sekitar 600 meter dan membutuhkan anggaran hingga Rp80 miliar. “Pemerintah Kota telah mempercepat pelaksanaan dari target 2028 menjadi 2027,” jelasnya. Ia menjelaskan bahwa saat ini, berbagai dokumen pendukung seperti rencana rekayasa lalu lintas, detail engineering design (DED), analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan proses pembebasan lahan sedang dalam tahap penyusunan.

“Jika seluruh dokumen lengkap, pembangunan fisik dapat dimulai pada pertengahan tahun 2027,” kata Yeti.

Pembebasan lahan akan dimulai setelah DED selesai disusun, menurut Yeti. Proses ini diharapkan dapat berjalan lancar dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Ia menambahkan bahwa proyek ini juga merupakan bagian dari upaya kota untuk membangun infrastruktur yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan penduduk. “Dengan adanya flyover, kota bisa mengurangi konflik antara transportasi jalan dan kereta api,” ujarnya.

Langkah Konsisten untuk Peningkatan Infrastruktur Kota

Pembangunan flyover ini dianggap sebagai langkah konsisten dalam mengatasi masalah lalu lintas yang sudah lama mengganggu arus perjalanan warga. Dengan adanya STS, pengemudi tidak lagi terjebak di titik perlintasan yang rawan kecelakaan. “Proyek ini memberikan harapan baru bagi masyarakat yang sehari-hari merasakan tekanan kemacetan di Jalan Sudirman,” ujar Apanudin. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pihak daerah dan pusat dalam mempercepat pelaksanaan.

Direktur Lalu Lintas Kementerian Perhubungan mengingatkan bahwa proyek ini perlu disusun secara rapi dan terpadu agar tidak menimbulkan masalah baru. “Kami mengapresiasi upaya pemerintah Kota Tangerang, tetapi tetap memastikan bahwa semua aspek lalu lintas dan keselamatan dipertimbangkan secara matang,” kata Rudi Irawan. Yeti Rohaeti menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menyempurnakan dokumen-dokumen pendukung agar proyek bisa segera dilaksanakan.

Proyek STS Sudirman bukan hanya solusi untuk mengurangi kecelakaan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi transportasi di Kota Tangerang. Dengan membangun flyover di titik beririsan dengan jalur KA, pengendara dapat melewati area tersebut lebih aman dan cepat, sehingga mengurangi risiko tabrakan serta waktu tunggu. “Ini merupakan kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkas Apanudin.