Bambang Soesatyo: Reformasi Polri Perlu Disertai Penguatan Kompolnas

Solving Problems – Jakarta – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal, yang harus berjalan selaras dengan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurut dia, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi institusi penegak hukum, Indonesia membutuhkan lembaga pengawasan yang memiliki wewenang kuat, independensi, serta dukungan dari masyarakat yang tinggi.

“Polri sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban memerlukan sistem pengawasan yang efektif dan transparan,” ungkap Bamsoet, Minggu lalu. Ia menambahkan, kinerja Polri yang baik tidak bisa terlepas dari adanya pengawasan eksternal yang mampu menjaga kualitas profesionalisme dan membangun kepercayaan publik.

“Prinsip check and balances harus terus dijalankan seiring penguatan kapasitas internal Polri, agar profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terus meningkat,” jelas Bamsoet.

Kampanye reformasi Polri yang sedang berlangsung, menurut Bamsoet, justru memperkuat urgensi penguatan Kompolnas. Survei nasional beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap Polri terus berubah, terutama karena dampak dari berbagai kasus korupsi, abuse of power, atau pelanggaran hukum lainnya. Kondisi ini membawa dampak signifikan terhadap citra kepolisian, sehingga keberadaan Kompolnas dinilai semakin penting.

Menurut Bamsoet, saat ini Kompolnas masih menghadapi tantangan utama dalam hal wewenang. Meskipun lembaga tersebut memiliki peran penting, fungsi yang diberikan terbatas pada rekomendasi dan konsultasi, sehingga daya tindak lanjutnya kurang optimal. “Dengan wewenang yang hanya rekomendatif, Kompolnas sulit memberikan pengaruh maksimal dalam memperbaiki kinerja Polri,” ujarnya.

Kompolnas, menurut dia, perlu memiliki posisi kelembagaan yang lebih kuat untuk bisa menjalankan tugasnya secara maksimal. Hal ini bertujuan agar masyarakat percaya bahwa lembaga pengawas eksternal bisa memberikan perlindungan dan akuntabilitas terhadap tindakan Polri. “Penguatan Kompolnas bukan untuk menggantikan fungsi internal Polri, melainkan memastikan pengawasan eksternal lebih efektif,” tegas Bamsoet.

Kasus Penegakan Hukum dan Tantangan Baru

Bamsoet menyoroti bahwa dalam era demokrasi modern, masyarakat menuntut adanya mekanisme pengawasan yang mampu mengelola setiap laporan, pengaduan, maupun dugaan pelanggaran secara transparan. “Kompolnas harus menjadi bagian dari sistem penegakan hukum yang modern dan bisa menjawab harapan masyarakat,” katanya.

“Polri yang kuat harus selalu berdampingan dengan sistem pengawasan yang kuat. Keduanya saling melengkapi, tujuannya sama, yaitu menegakkan hukum dengan profesional dan memperoleh kepercayaan masyarakat,” ucap Bamsoet.

Dalam konteks ini, Bamsoet menilai Kompolnas harus dijalankan dengan lebih baik. Ia mengatakan bahwa lembaga ini perlu memiliki kekuatan hukum yang lebih luas, bukan hanya berdasarkan peraturan presiden. “Jika Kompolnas hanya berada di bawah peraturan presiden, wewenangnya akan terbatas dan sulit memberikan kontribusi signifikan,” jelasnya.

Kapasitas Kompolnas juga perlu ditingkatkan, baik secara sumber daya manusia maupun mekanisme kerja. Menurut Bamsoet, lembaga tersebut harus mampu menangani berbagai laporan dengan independen dan tanpa pengaruh dari pihak dalam. “Dengan penguatan Kompolnas, bisa diharapkan adanya transparansi dalam penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran,” tambahnya.

Pelajaran dari Negara Lain

Bamsoet merujuk pada pengalaman negara-negara seperti Jepang dan Inggris, di mana lembaga pengawas independen menjadi bagian integral dalam memperkuat legitimasi institusi kepolisian. “Negara-negara tersebut berhasil meningkatkan kualitas layanan kepolisian dengan adanya pengawasan eksternal yang aktif dan terpercaya,” paparnya.

“Kompolnas perlu memiliki dasar hukum yang lebih kuat, seperti undang-undang, agar kekuasaannya bisa dirancang secara komprehensif dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Bamsoet.

Dalam pembahasan ini, Bamsoet menekankan bahwa hukum harus menjadi landasan yang jelas untuk memastikan Kompolnas bisa menjalankan fungsinya secara optimal. “Kita harus mengubah keberadaan Kompolnas dari sekadar lembaga rekomendatif menjadi institusi yang memiliki wewenang penuh,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam reformasi Polri, masyarakat tidak hanya ingin lembaga kepolisian yang lebih profesional, tetapi juga transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan. “Jika Kompolnas tidak diperkuat, maka kepercayaan publik kepada Polri bisa terganggu,” ucapnya.

Bamsoet menambahkan bahwa penguatan Kompolnas tidak bisa dipisahkan dari upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum secara keseluruhan. Dengan sistem pengawasan yang lebih modern, lembaga ini diharapkan bisa menjadi pelindung hak-hak masyarakat serta pengawal keadilan. “Reformasi Polri dan Kompolnas harus saling mendukung agar tujuan utama penegakan hukum bisa tercapai,” pungkas Bamsoet.

Keberadaan Kompolnas juga dianggap sebagai jembatan antara lembaga kepolisian dan masyarakat. Dengan kekuatan hukum yang lebih kuat, lembaga ini bisa menjadi saksi dalam proses reformasi dan memastikan bahwa Polri tetap menjadi institusi yang bisa dipercaya. “Saya yakin, dengan penguatan Kompolnas, kepolisian Indonesia akan menjadi lebih baik dan mampu memenuhi harapan masyarakat,” ujarnya.

Kata Bamsoet, kunci keberhasilan reformasi kepolisian terletak pada keseimbangan antara penguatan internal dan pengawasan eksternal. “Tanpa pengawasan yang independen, reformasi Polri bisa berjalan tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat,” lanjutnya. Ia menegaskan bahwa Kompolnas perlu menjadi bagian dari sistem yang lebih kuat, sehingga bisa berperan aktif dalam menghadirkan keadilan yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan adanya Kompolnas yang lebih kuat, diharapkan masyarakat tidak hanya melihat Polri sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang transparan, akuntabel, dan dipercaya. “Ini adalah langkah penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas Polri,” pungkas Bamsoet.