Pemkot Jayapura Perkuat Tata Kelola Objek Wisata Berbasis Masyarakat

Pemkot Jayapura perkuat tata kelola objek – Kota Jayapura, Papua – Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pariwisata terus mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan objek wisata yang berlandaskan partisipasi masyarakat lokal. Upaya ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya setempat. Wakil Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard Nahumury, menjelaskan bahwa program ini mencakup pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat dalam mengelola sektor pariwisata secara mandiri.

Inisiatif untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Nahumury, dalam wawancara di Jayapura pada hari Sabtu, menyatakan bahwa pelatihan dilaksanakan di sepuluh kampung adat yang tersebar di daerah tersebut. “Langkah ini bertujuan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan wisata,” ujarnya. Menurutnya, kampung adat menjadi pusat pengelolaan wisata yang diharapkan dapat menjadikan masyarakat sebagai pengelola utama, bukan hanya pengunjung.

“Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta melestarikan lingkungan dan budaya lokal,”

Program pelatihan ini dianggap penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas wisata. Nahumury menekankan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar meningkatkan penghasilan, tetapi juga memperkuat identitas budaya serta menjaga kebersihan dan keamanan destinasi wisata.

Kelompok Sadar Wisata sebagai Pilar Utama

Nahumury menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis) menjadi fokus utama. “Dengan manajemen yang lebih baik, destinasi wisata akan lebih menarik dan layak dikunjungi oleh wisatawan,” katanya. Ia menambahkan bahwa Pokdarwis diharapkan dapat mengubah cara pengelolaan objek wisata dari sistem tradisional ke arah yang lebih profesional.

“Melalui pengelolaan yang profesional, sektor ini akan menjadi motor penggerak ekonomi baru yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat kampung,”

Dinas Pariwisata juga memberikan pendampingan dalam penerapan teknik pengelolaan berbasis komunitas. Ini melibatkan pembagian tugas antara pemerintah dan warga, seperti pengumpulan data wisatawan, pengaturan jam operasional, serta monitoring kualitas layanan. “Kolaborasi ini mengurangi beban pemerintah sekaligus membangun daya tahan destinasi wisata,” imbuhnya.

Strategi Jangka Panjang untuk Pariwisata Berkelanjutan

Upaya pengelolaan wisata oleh masyarakat diperkuat dengan langkah-langkah sinergis dari berbagai pihak. Nahumury menyebut bahwa pemerintah terus mendorong kerja sama antara Pokdarwis, pengelola wisata, dan instansi terkait untuk menciptakan destinasi yang lebih menarik dan berdaya saing. “Pariwisata yang berkualitas memerlukan pengelolaan yang terpadu, bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat,” ujarnya.

“Karena penataan destinasi wisata sangat penting untuk mengoptimalkan potensi daerah sehingga kami berharap masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam menata destinasi wisata menjadi lebih baik,”

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Pemkot Jayapura sedang membangun sistem pemantauan yang lebih transparan. Metode ini melibatkan penggunaan teknologi dan laporan berkala dari setiap kampung adat. “Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan adalah kunci keberhasilan,” lanjutnya. Selain itu, pelatihan dilengkapi dengan program pengembangan keahlian seperti manajemen krisis, pemasaran lokal, dan pengelolaan sumber daya alam.

Keseimbangan antara Pengembangan dan Pengawetan Budaya

Nahumury menyoroti bahwa objek wisata yang berbasis masyarakat tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga pada pelestarian budaya. “Kampung adat harus tetap menjaga tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal mereka,” katanya. Ia menjelaskan bahwa wisatawan yang datang tidak hanya menghabiskan waktu di lokasi wisata, tetapi juga memperoleh pengalaman budaya yang unik.

Program ini diharapkan dapat menjadi contoh dalam pengembangan pariwisata di wilayah lain. “Jayapura memiliki potensi alam dan budaya yang luar biasa, dan kita ingin memastikan pengelolaannya berkelanjutan,” ujarnya. Ia juga menyebut bahwa keterlibatan masyarakat akan mengurangi dampak negatif dari pengembangan pariwisata, seperti kerusakan lingkungan dan kehilangan identitas budaya.

Peran Pokdarwis dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Kelompok sadar wisata diharapkan dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Nahumury menjelaskan bahwa para anggota Pokdarwis diberikan pelatihan dalam hal keselamatan, kebersihan, serta pengelolaan sumber daya lokal. “Dengan kemampuan yang lebih baik, mereka bisa menjaga kualitas pengalaman wisatawan,” katanya.

Di sisi lain, Pemkot Jayapura juga menggandeng lembaga swadiri dan organisasi lokal untuk memberikan dukungan teknis dan finansial. “Kerja sama ini memastikan bahwa semua aspek pariwisata terpenuhi secara menyeluruh,” ujarnya. Selain itu, pihaknya sedang merancang sistem insentif bagi masyarakat yang aktif dalam pengelolaan wisata, seperti penghargaan berupa bantuan modal atau pelatihan lanjutan.

Dengan pendekatan ini, Pemkot Jayapura bertujuan menciptakan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan ekonomi, tetapi juga menjadi media untuk memperkuat persatuan masyarakat. “Kampung adat tidak hanya tempat wisata, tetapi juga pusat kehidupan sosial dan budaya yang perlu dijaga,” tegasnya. Program yang diterapkan saat ini diharapkan bisa menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia, khususnya yang memiliki kekayaan budaya dan alam yang serupa.

Kebijakan pengelolaan wisata berbasis masyarakat ini juga diharapkan bisa meningkatkan daya saing Kota Jayapura dalam dunia pariwisata nasional. Nahumury menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata akan terlihat dalam jumlah pengunjung yang meningkat, sekaligus peningkatan kualitas layanan yang disajikan. “Kami ingin wisatawan merasa nyaman dan puas, sehingga mau kembali serta merekomendasikan Kota Jayapura kepada orang lain,” ujarnya.