Wamendagri minta PIKI harus beri pengaruh bagi kebijakan publik

Key Discussion – Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) menjadi lembaga yang mampu memengaruhi pembuatan kebijakan publik. Dalam pidato yang disampaikan di Jakarta, Ribka mengatakan bahwa organisasi tersebut tidak hanya boleh beroperasi sebagai bentuk kegiatan formal, tetapi juga harus mampu berkontribusi nyata dalam menghasilkan ide-ide kreatif, pembentukan kader, serta kebijakan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. “Kami ingin PIKI bisa berpartisipasi aktif di bidang ini, sehingga mampu menciptakan warisan yang berkelanjutan untuk jangka waktu lima tahun dan bahkan lebih,” ujarnya.

Peran PIKI dalam membangun ekosistem kebijakan

Ribka menambahkan, keberhasilan PIKI sebagai organisasi bergantung pada kemampuannya dalam membangun lingkungan yang produktif. Ia menekankan bahwa para anggota PIKI, baik dari kalangan akademisi, profesional, atau pemangku kepentingan, harus memiliki tanggung jawab besar untuk menyumbangkan gagasan yang bermakna. “Ketika seseorang bergabung dengan PIKI, ia diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi organisasi melalui kontribusi konkret,” jelasnya. Ia juga mengingatkan bahwa PIKI harus menghindari kesan hanya sebagai kegiatan rutin tanpa tujuan strategis.

“Kami ingin PIKI ini menjadi organisasi yang mampu memengaruhi kebijakan,” kata Ribka yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PIKI.

Dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI di Jakarta pada Sabtu (6/6), Ribka menyampaikan pandangan tersebut sebagai bagian dari diskusi tentang peran organisasi tersebut dalam mendorong kebijakan yang berdampak sosial. Menurutnya, PIKI harus menjadi platform yang mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk menciptakan solusi terhadap tantangan bangsa. “Pilihlah individu yang mampu mengimplementasikan visi PIKI dengan tepat,” lanjut Ribka, yang dikenal dengan nama panggilan Ara.

Fokus pada isu kemiskinan

Ribka menyoroti bahwa salah satu tantangan utama yang harus diatasi PIKI adalah masalah kemiskinan. Ia menegaskan bahwa organisasi tersebut perlu berperan dalam menghasilkan konsep kebijakan yang dapat menjawab berbagai permasalahan di tingkat nasional. “Kemiskinan adalah isu yang sangat relevan, dan PIKI harus menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi dampaknya,” tuturnya. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa anggota PIKI harus memiliki kompetensi serta komitmen untuk menjawab tantangan masyarakat secara kolektif.

“Ada sesuatu legasi yang harus kita tinggalkan untuk lima tahun dan bahkan seterusnya,” kata Ribka dalam keterangan resmi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PIKI Maruarar Sirait meminta Ribka membantu mengidentifikasi tokoh-tokoh potensial di wilayah Indonesia Timur. Ia menekankan bahwa pemilihan kader yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visinya. “Kami mengharapkan adanya peran aktif dari tokoh-tokoh lokal yang memiliki integritas dan semangat membangun,” ujar Sirait. Menurutnya, para pemimpin yang ditempatkan di daerah harus mampu menyelaraskan aspirasi lokal dengan kebijakan nasional.

Menurut Ribka, keberhasilan PIKI tidak hanya tergantung pada visi yang diusung, tetapi juga pada keakuratan dalam memilih sumber daya manusia yang mampu menjalankan tugas tersebut. Ia mencontohkan bahwa keberadaan kader yang berkualitas akan memungkinkan organisasi mewujudkan efisiensi dalam implementasi kebijakan. “Jadi, tolong pilih orang-orang yang memang bisa menjalankan visi-misi PIKI ini,” tambah Ara.

Kemitraan dan pengaruh kolektif

Dalam diskusi tersebut, Ribka juga menekankan pentingnya kemitraan antar-lembaga untuk memperkuat pengaruh PIKI. Ia menyarankan bahwa organisasi tersebut harus terus berinteraksi dengan berbagai stakeholder, termasuk lembaga pemerintah, institusi pendidikan, serta masyarakat. “Kolaborasi ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan PIKI tidak hanya menjadi ide, tetapi juga bisa diterapkan secara nyata,” ujarnya. Menurut Ribka, keberhasilan organisasi intelijen Kristen ini harus diukur berdasarkan kemampuannya dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

“Ketika kita ada dalam organisasi ini, berarti kita membawa tanggung jawab yang besar,” kata Ribka yang juga Wakil Ketua Umum PIKI.

Sementara itu, Maruarar Sirait mengingatkan bahwa kemiskinan tidak hanya menjadi tantangan ekonomi, tetapi juga masalah struktural yang memerlukan pendekatan multidimensi. Ia menyatakan bahwa PIKI harus terlibat aktif dalam merancang strategi penanggulangan kemiskinan, termasuk memperkuat partisipasi warga terpinggirkan dalam pengambilan keputusan. “Kebijakan yang dihasilkan harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat,” imbuh Sirait. Ia juga menyoroti bahwa PIKI perlu menjadi bentuk kekuatan intelektual yang bisa diandalkan oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan.

Dalam konteks ini, Ribka menggarisbawahi bahwa PIKI tidak boleh hanya fokus pada kegiatan internal, tetapi harus menjadi bagian dari sistem kebijakan nasional. Ia mencontohkan bahwa organisasi tersebut perlu mengembangkan kapasitas anggotanya dalam bidang kajian sosial, ekonomi, dan politik. “PIKI harus menjadi pelaku utama dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan PIKI akan menjadi benchmark bagi organisasi intelijen lainnya di Indonesia.

Menurut Ribka, keberadaan PIKI juga penting dalam membentuk lingkungan politik yang sehat. Organisasi ini, katanya, dapat menjadi pengawas yang objektif dalam menilai kinerja pemerintah dan menawarkan alternatif solusi. “Kami ingin PIKI menjadi suara yang kuat bagi kepentingan rakyat,” katanya. Ia menegaskan bahwa PIKI harus terus berinovasi dalam cara menyampaikan aspirasi masyarakat, baik melalui riset, diskusi, maupun kerja sama langsung dengan lembaga pemerintah.

Langkah strategis untuk masa depan

Ribka mengungkapkan bahwa strategi jangka panjang PIKI harus memprioritaskan pengembangan kader yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik. Ia menyebutkan bahwa para anggota harus memiliki kemampuan analitis, komunikasi, dan kepemimpinan yang tangguh. “PIKI harus menjadi lembaga yang mampu menjawab tantangan masa depan dengan solusi yang inovatif,” ujarnya. Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya pendidikan politik dan kebijakan bagi anggota PIKI, agar mereka bisa menjadi pengambil keputusan yang mandiri.

Dalam kesimpulan, Ribka meminta PIKI untuk menjadi bagian dari kebijakan nasional yang inklusif. Organisasi tersebut, menurutnya, harus mampu menjembatani antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. “Kami ingin PIKI mampu memberikan dampak yang nyata dalam membangun bangsa ini,” pungkasnya. Dengan demikian, keberadaan PIKI tidak hanya sekadar kegiatan rutin, tetapi juga menjadi peran strategis dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.