Key Discussion: Kemenhut siapkan program pemulihan kebun kopi pascabencana di Aceh
Kemenhut Rancang Program Pemulihan Kebun Kopi Gayo Pasca Bencana di Aceh
Key Discussion – Aceh, sebuah provinsi di ujung barat Indonesia, tengah berjuang untuk memulihkan sektor pertanian kopi yang terpuruk akibat bencana alam berupa tanah longsor dan banjir yang melanda beberapa wilayahnya. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkomitmen untuk memberikan dukungan khusus melalui program terpadu yang bertujuan memulihkan kebun kopi Gayo, yang merupakan salah satu komoditas unggulan nasional. Program ini dirancang berdasarkan skema agroforestri, suatu pendekatan pertanian berkelanjutan yang mengintegrasikan tanaman kopi dengan vegetasi alami untuk meningkatkan ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat setempat.
Langkah Strategis Melalui Penguatan Sosial
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Kamis, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa Kemenhut akan mendorong pemulihan ekosistem dan ekonomi di kawasan terdampak bencana. Menurutnya, program ini akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, yang menekankan kerja sama intensif dengan petani lokal. Rohmat menjelaskan, skema pendampingan ini bertujuan membantu masyarakat dalam merenovasi kebun kopi mereka yang rusak akibat bencana, sambil menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Kami melalui Ditjen Perhutanan Sosial akan menyusun program dan anggaran yang konkret, agar kebun kopi berbasis agroforestri di Dataran Tinggi Gayo bisa bangkit kembali setelah mengalami kerusakan akibat longsor dan banjir,” ujar Rohmat Marzuki.
Program ini tidak hanya fokus pada pemulihan fisik tanah, tetapi juga melibatkan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Rohmat menekankan pentingnya keterlibatan petani langsung dalam proses rehabilitasi, agar mereka bisa memperoleh keahlian dan alat untuk memperbaiki produktivitas kebun. Dengan pendekatan ini, Kemenhut berharap bisa mengurangi ketergantungan pada bantuan luar, sekaligus mendorong pengelolaan hutan yang lebih inklusif.
Wilayah Terdampak dan Alokasi Dana
Wilayah yang menjadi prioritas dalam program ini mencakup Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, serta Gayo Lues. Rohmat mengungkapkan, bencana tahun 2025 telah merusak luas area hutan dan lahan pertanian, terutama di Dataran Tinggi Gayo, yang dikenal sebagai daerah penghasil kopi khas Indonesia. Untuk mendanai pemulihan tersebut, Kemenhut tidak hanya mengandalkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN, tetapi juga mengusulkan pendanaan tambahan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Kementerian Keuangan.
Dana yang diusulkan mencapai senilai Rp8 triliun, yang akan dialokasikan untuk mengembangkan kebun kopi secara berkelanjutan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Rohmat menyebutkan bahwa anggaran ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur, menyediakan benih kopi tahan banting, serta melatih masyarakat dalam teknik pertanian yang ramah lingkungan. “Ini adalah langkah strategis untuk memastikan ketahanan ekonomi petani, sekaligus melindungi ekosistem hutan yang rusak,” tambahnya.
Komitmen untuk Tidak Menunda Realisasi Anggaran
Selain itu, Rohmat menegaskan bahwa Kemenhut akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait agar usulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2026 segera terealisasi. Ia menyoroti bahwa keterlambatan dalam pencairan dana bisa memperlambat proses pemulihan, terutama di tengah krisis yang masih terus berlanjut. “Bencana terjadi di tahun 2025, jadi logis jika ABT diusulkan untuk tahun 2026. Tapi jangan sampai dana ini justru ditunda hingga tahun 2027,” kata Rohmat.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alexendra Lukman memberikan pernyataan yang menegaskan kebutuhan dana segera dialokasikan. “Kami berharap program ini bisa dijalankan secara konkret, agar masyarakat Aceh dan sekitarnya tidak terus-menerus menanggung dampak ekonomi bencana,” ujarnya. Dalam rapat yang dihadiri mayoritas anggota DPR, Alexandra menyoroti bahwa luas area hutan yang rusak mencapai 1,2 juta hektare, yang berpotensi menyebabkan permasalahan lingkungan dan ekonomi jangka panjang. Anggota parlemen lainnya juga sepakat bahwa dana pemulihan harus dikelola dengan transparan, agar efektivitasnya terjaga.
“Bencana alam adalah tantangan besar, tetapi kita punya kemampuan untuk bangkit. Anggaran ini bukan sekadar dana, tapi langkah nyata untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang terdampak,” kata Alexandra.
Program pemulihan kebun kopi Gayo ini juga bertujuan mengurangi risiko bencana berulang di masa depan. Dengan memperkuat sistem pemantauan lahan, mengelola kawasan hutan secara lebih ketat, serta menegakkan hukum lingkungan, Kemenhut berupaya mencegah kejadian serupa. Rohmat menjelaskan bahwa selain bantuan material, perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya kelestarian hutan dalam menciptakan lingkungan yang stabil.
Langkah-Langkah Penguatan Sistem Pemantauan
Dalam memperbaiki kondisi hutan yang rusak, Kemenhut akan memperkuat sistem pemantauan bukaan lahan, serta mengintegrasikan kebijakan lingkungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Rohmat menambahkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. “Kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini sendirian. Masyarakat harus menjadi bagian aktif dari solusi yang dibuat,” ujarnya.
Kebun kopi Gayo bukan hanya menjadi sumber penghidupan bagi ribuan petani, tetapi juga simbol identitas daerah yang mengandung nilai budaya dan ekonomi. Dengan pemulihan yang berkelanjutan, Kemenhut berharap bisa membangun ketahanan ekosistem sekaligus ekonomi, sehingga masyarakat tidak lagi rentan terhadap risiko bencana. Rohmat menyebutkan bahwa program ini akan menjadi acuan bagi kebijakan serupa di wilayah lain yang terdampak serupa.
Dengan dana yang mencapai Rp8 triliun, Kemenhut yakin bahwa pemulihan kawasan hutan bisa dilakukan secara massal. Namun, Rohmat juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjaga konsistensi pelaksanaan. “Kita harus menegaskan bahwa pemulihan bukan hanya kegiatan jangka pendek, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
Program ini diharapkan bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah bisa memadukan upaya lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan agroforestri, Kemenhut berupaya menciptakan ekosistem yang lebih resilient, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Rohmat menegaskan bahwa kebun kopi Gayo adalah bagian dari ekosistem hutan yang vital, dan pemulihannya adalah investasi untuk masa depan.