Satgas Pangan Polda Papua Imbau Pedagang Tidak Timbun Minyak Goreng

Satgas Pangan Polda Papua imbau pedagang – Jayapura, Kamis – Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) yang dibentuk oleh Polda Papua memberikan peringatan kepada para pedagang untuk tidak menimbun stok minyak goreng serta meningkatkan harga jualnya, terutama bagi produk yang mendapatkan subsidi pemerintah. Langkah ini diambil guna mencegah kelangkaan dan memastikan akses minyak goreng tetap terjaga bagi masyarakat. Tim Satgas Pangan melakukan pengawasan ketat di berbagai pasar, termasuk Pasar Hamadi, untuk mengamati kondisi pasokan dan harga minyak goreng. Dalam sebuah pernyataan, Kasatgas Pangan Polda Papua, Kombes Rama Samtama Putra, menjelaskan bahwa pemantauan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan barang dan mengendalikan fluktuasi harga.

Pemantauan untuk Pastikan Stok Minyak Goreng Tetap Terjaga

Pemantauan dilakukan secara rutin oleh Satgas Pangan Polda Papua, dengan fokus pada minyak goreng subsidi yang memiliki merek MinyaKita. “Kami memantau pasokan dan harga untuk memastikan minyak goreng tidak langka di tengah masyarakat,” kata Rama Samtama Putra, yang juga menjabat sebagai Dirkrimsus Polda Papua. Ia menegaskan bahwa tindakan penimbunan oleh pedagang berpotensi menyebabkan kenaikan harga yang signifikan, yang bisa merugikan konsumen, terutama keluarga miskin atau pemangku kebutuhan dasar.

“Monitoring dilakukan untuk memastikan ketersediaan komoditi tersebut sekaligus memantau harganya,” ujar Rama Samtama Putra. Pemantauan ini tidak hanya fokus pada stok, tetapi juga melibatkan analisis terhadap pola penjualan dan harga jual di berbagai toko dan warung. Dari hasil pengawasan, terungkap bahwa pasokan minyak goreng subsidi di Jayapura masih terjaga. Namun, ada perbedaan harga antara pedagang yang bekerja sama dengan Bulog dengan yang tidak. Harga jual yang diterapkan pedagang yang tergabung dengan Bulog sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Sementara itu, pedagang lain menjual produk dengan harga lebih tinggi, bahkan hingga Rp22.000 per liter.

Dalam situasi ini, Satgas Pangan berupaya mengkoordinasikan antara pengusaha, Bulog, dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan harga. “Kami mengimbau agar pedagang tidak menimbun stok, karena itu bisa mengganggu akses masyarakat,” tambah Rama. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan tim khusus untuk mengawasi distribusi minyak goreng, terutama di daerah-daerah yang rawan kesulitan pasokan. Kombes Rama juga menyoroti peran Bulog dalam memastikan pasokan stabil, karena perusahaan tersebut bertugas sebagai penyedia logistik pangan nasional.

Kebutuhan Minyak Goreng dan Dampak pada Masyarakat

Minyak goreng menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat, terutama di wilayah terpencil seperti Papua. Fatimah, seorang ibu rumah tangga yang berbelanja di Pasar Hamadi, mengungkapkan bahwa meskipun pasokan MinyaKita masih cukup, beberapa pedagang tidak menjual produk tersebut sesuai dengan HET. “Sebagian besar pedagang menjual MinyaKita dengan harga Rp20.000 hingga Rp22.000 per liter, sementara yang sesuai HET hanya menjual dua liter per pembeli,” katanya. Fatimah bermukim di kawasan Argapura, Jayapura, dan menuturkan bahwa kondisi ini memengaruhi daya beli masyarakat, terutama para ibu-ibu rumah tangga yang sering menjadi pengambil keputusan belanja.

“Tidak semua pedagang menjual minyak goreng merk MinyaKita sesuai HET karena sebagian besar menjual dengan harga Rp20.000 per liter hingga Rp22.000 per liter,” ungkap Fatimah. Ia menambahkan bahwa kebijakan harga yang berbeda tersebut mencerminkan ketimpangan di pasar, meskipun stok produk masih aman. Menurutnya, pedagang yang menaikkan harga sebagian besar tidak melakukan pembatasan jumlah penjualan, sehingga masyarakat terkadang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Satgas Pangan Polda Papua mengakui bahwa pasokan MinyaKita di Jayapura aman, setelah Bulog menyalurkan 90.000 liter melalui lima kontainer. “Ketersediaan MinyaKita sudah terjaga, karena Bulog telah menyelesaikan pengiriman,” jelas Rama Samtama Putra. Namun, ia menekankan bahwa pihaknya tetap memantau ketat agar tidak ada upaya penimbunan yang berlebihan. “Jika stok berkurang, kami akan mengambil tindakan tegas,” tegasnya. Imbauan ini juga diberikan kepada para distributor dan toko ritel, agar mereka tidak memperkuat dominasi harga yang tinggi di pasar.

Di sisi lain, Satgas Pangan sedang berupaya memperluas kerja sama dengan pihak terkait, termasuk dinas perindustrian dan perdagangan setempat, untuk menekan praktek monopoli harga. Kombes Rama Samtama Putra menuturkan bahwa kelangkaan minyak goreng bisa berdampak signifikan pada daya beli masyarakat, terutama saat musim kemarau atau harga bahan baku naik. “Kami ingin menghindari situasi kritis, jadi pemantauan ini harus terus dilakukan,” katanya. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan harga minyak goreng tetap stabil dan bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Menurut data dari Satgas Pangan, minyak goreng subsidi yang bersubsidi tetap menjadi prioritas dalam distribusi, karena sangat penting bagi kebutuhan sehari-hari. Sejumlah trader yang bekerja sama dengan Bulog diwajibkan menjual produk sesuai HET, sebagai upaya menjaga transparansi harga. Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya diikuti oleh semua pedagang, yang berdampak pada kenaikan harga di sebagian toko. Satgas Pangan juga berencana melakukan sosialisasi lebih luas ke masyarakat, agar mereka memahami dampak dari praktek penimbunan oleh para pedagang.

Pemantauan harga dan stok ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menstabilkan inflasi dan menjaga kesejahteraan rakyat. Dengan ketersediaan minyak goreng yang cukup, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kelangkaan. “Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan dasar tetap terpenuhi,” ujar Rama Samtama Putra. Ia menambahkan bahwa Satgas Pangan akan terus memperketat pengawasan, terutama di tengah lonjakan permintaan di musim tertentu.