Pemkab Solok-Tanah Datar sepakat jaga kondusivitas perbatasan

Main Agenda –

Solok – Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, berlangsung di Guest House Rumah Dinas Bupati Solok, Sabtu. Kedua pemimpin daerah mengambil kesempatan untuk mendiskusikan langkah-langkah kolaboratif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara kedua kabupaten untuk mencegah konflik serta memastikan percepatan pembangunan di kedua daerah.

Membangun Kemitraan untuk Kepentingan Bersama

Bupati Solok Jon Firman Pandu menekankan bahwa pemerintah daerah berperan aktif dalam mencari solusi agar tidak muncul gesekan di masyarakat. “Kita harus memastikan hubungan kekeluargaan antarwarga kedua kabupaten tetap harmonis, karena keberlanjutan persatuan adalah prioritas utama,” ujarnya dalam rapat yang dihadiri oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra.

Kita harus memastikan hubungan kekeluargaan antarwarga kedua kabupaten tetap harmonis, karena keberlanjutan persatuan adalah prioritas utama.

Jon Firman menjelaskan bahwa Solok dan Tanah Datar memiliki ikatan sejarah, sosial, serta budaya yang kuat. Hal ini memperkuat tanggung jawab bersama dalam menjaga kestabilan wilayah perbatasan. “Situasi di wilayah yang menjadi batas antara kedua kabupaten sangat sensitif, sehingga perlunya koordinasi yang terus-menerus untuk menghindari kekacauan,” tambahnya.

Menurut Jon, masalah batas wilayah yang sering diperdebatkan publik harus dikelola dengan pendekatan yang inklusif. “Solusi harus berlandaskan komunikasi dua arah, musyawarah terbuka, serta menghormati proses yang sedang dijalani oleh pemerintah pusat,” katanya. Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan kepentingan masyarakat dalam setiap langkah pengambilan keputusan.

Pembangunan Batalion TNI sebagai Dukungan Keamanan

Di sisi lain, Jon Firman menyampaikan dukungan terhadap rencana pembangunan batalion Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan. Menurutnya, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap keamanan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses dan perlindungan terhadap sumber daya alam.

Kabupaten Tanah Datar, melalui Bupati Eka Putra, menyambut baik inisiatif tersebut. “Kehadiran batalion TNI dapat memperkuat kekuatan pertahanan wilayah kita, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik,” ujarnya. Eka juga menekankan bahwa komunikasi antar daerah harus menjadi prioritas untuk mencegah kesalahpahaman dan membangun kepercayaan bersama.

Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan menyerahkan proses penyelesaiannya kepada pemerintah pusat. Yang paling penting adalah menjaga persatuan dan ketenangan masyarakat di kedua wilayah.

Eka Putra menyatakan bahwa kunjungan ke Solok bukan hanya upaya mempererat hubungan antar daerah, tetapi juga menggambarkan komitmen terhadap kerja sama yang lebih luas. “Kita harus menghindari konflik yang bisa merusak persatuan, terutama di daerah perbatasan yang memiliki keberagaman budaya dan etnis,” katanya.

Kedua pemimpin daerah sepakat bahwa penyelesaian batas wilayah harus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan kebijakan nasional. Eka menambahkan, pemerintah daerah siap memfasilitasi dialog dengan pihak lain untuk memastikan keputusan yang adil dan menjaga kondusivitas di masyarakat.

Peran Sosial dan Ekonomi dalam Pembangunan Daerah

Pertemuan ini juga membahas peluang kerja sama di berbagai sektor pembangunan, terutama bidang pertanian. Jon Firman mengungkapkan bahwa pertanian menjadi salah satu sektor strategis yang bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan warga kedua kabupaten. “Pertanian memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi dan distribusi hasil pertanian, terlebih jika ada koordinasi yang baik antar daerah,” katanya.

Bupati Tanah Datar Eka Putra menyetujui rencana kerja sama tersebut. “Pertanian tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga bisa menjadi penggerak ekonomi sekaligus penopang keberlanjutan lingkungan,” ujarnya. Ia mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, sehingga mampu memperkuat daya tahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua pemerintah daerah juga sepakat bahwa komunikasi dan koordinasi harus ditingkatkan. Mereka menegaskan pentingnya mengedepankan kepentingan bersama dalam setiap kebijakan yang berdampak pada wilayah perbatasan. “Dengan sinergi yang lebih kuat, kita bisa menghadapi tantangan bersama dan membangun keberlanjutan di masa depan,” kata Jon Firman.

Langkah Strategis untuk Masa Depan

Sebagai langkah konkret, Pemkab Solok dan Pemkab Tanah Datar menyetujui beberapa rencana kerja sama. Salah satunya adalah pembentukan tim koordinasi yang akan mengawasi pengelolaan wilayah perbatasan. Tim ini akan bertugas memastikan bahwa kebijakan di tingkat kabupaten selaras dengan arahan pemerintah pusat.

Jon Firman juga menyebut bahwa kolaborasi ini bisa menciptakan peluang baru dalam pengembangan infrastruktur. “Kita perlu membangun jalan-jalan penghubung yang lebih baik, sehingga memudahkan akses dan mobilitas masyarakat,” katanya. Pemkab Tanah Datar, di sisi lain, menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam setiap inisiatif pembangunan.

Eka Putra menambahkan bahwa pemerintah daerah akan menjaga komunikasi terus-menerus dengan warga di wilayah perbatasan. “Kita perlu melakukan konsultasi rutin dengan masyarakat, agar semua kebijakan tidak menimbulkan kekacauan,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat adalah pihak yang paling terdampak dari setiap perubahan di wilayah perbatasan.

Menyusul pertemuan tersebut, kedua kepala daerah berharap kemitraan yang terjalin bisa berlanjut dalam bentuk program yang lebih spesifik. Mereka menyetujui untuk melanjutkan diskusi di tingkat lebih tinggi, terutama dalam rangka menyelesaikan masalah batas wilayah secara keseluruhan.

Dengan berbagai langkah yang diambil, Pemkab Solok dan Tanah Datar memperkuat komitmen untuk menjaga kondusivitas wilayah. Mereka berharap kerja sama ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan terkait batas administratif. Kedua pemerintah daerah sepakat bahwa keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban akan menjadi dasar untuk membangun kesejahteraan bersama.