Bupati Nabire Terbitkan Surat Edaran untuk Penataan Distribusi BBM Subsidi

New Policy – Nabire, Papua — Bupati Nabire, Mesak Magai, meluncurkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.10.1/1061/Sek Tahun 2026, bertujuan mengoptimalkan pengelolaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di wilayah itu. Langkah ini diambil untuk memastikan BBM subsidi dialokasikan secara tepat kepada pengguna yang benar-benar membutuhkan, mengurangi antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan mencegah praktik penyalahgunaan. SE tersebut mulai berlaku pada 19 Juni 2026, kata Mesak dalam wawancara di Nabire, Sabtu, sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyaluran BBM subsidi.

Aturan untuk Kendaraan Dalam Daerah

Dalam SE tersebut, Pemkab Nabire menetapkan bahwa BBM subsidi hanya bisa dibeli oleh kendaraan yang memiliki pelat daerah Papua Tengah (PT) dan terdaftar secara resmi di kabupaten setempat. Kendaraan dua roda, empat roda, serta enam roda harus memenuhi syarat berupa barcode yang sesuai dengan data kendaraan dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang masih berlaku. Mesak menjelaskan, persyaratan ini bertujuan untuk memastikan BBM subsidi tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, seperti pedagang atau pengusaha yang memanfaatkan bahan bakar tersebut secara tidak semestinya.

“SE ini berlaku mulai 19 Juni 2026 sebagai upaya pemerintah daerah menata distribusi BBM subsidi sekaligus mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan yang selama ini memicu antrean panjang di sejumlah SPBU,” kata Mesak.

Kendaraan yang berasal dari luar daerah, seperti yang memiliki pelat dari provinsi lain, diberikan kesempatan selama satu bulan untuk melakukan mutasi ke wilayah Nabire. Setelah periode itu berakhir, pemda akan membatasi pembelian BBM subsidi bagi kendaraan tersebut, sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, kendaraan yang diproduksi sebelum tahun 2010 diberlakukan pembatasan maksimal dua kali dalam seminggu untuk pengisian bahan bakar.

Kelompok Kendaraan yang Terbatasi

Pemda juga memberlakukan pembatasan pada sejumlah kelompok kendaraan tertentu. Mesak menyebutkan, kendaraan dinas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, serta kendaraan milik perusahaan, dilarang membeli BBM subsidi. Selain itu, kendaraan berpelat luar Provinsi Papua Tengah dan yang menggunakan barcode namun STNK-nya telah berakhir masa berlaku juga tidak diperbolehkan mengakses BBM subsidi. “Kebijakan ini memastikan alokasi BBM subsidi hanya untuk kebutuhan masyarakat umum dan mengurangi ketimpangan distribusi,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penimbunan BBM subsidi secara ilegal oleh pelaku usaha di pinggir jalan. Mesak menegaskan bahwa pihak pengelola SPBU wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam SE tersebut. Apabila terjadi pelanggaran, pemerintah akan memberikan sanksi mulai dari teguran tertulis, pengurangan kuota, hingga pencabutan izin operasional sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan.

Sistem Ganjil-Genap untuk Pengisian BBM

Salah satu inovasi dalam SE tersebut adalah penerapan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM subsidi. Mesak menjelaskan bahwa kendaraan dengan nomor polisi ganjil dapat melakukan pengisian pada Senin, Rabu, dan Jumat, sementara kendaraan bernomor genap hanya dilayani pada Selasa, Kamis, dan Sabtu. “Sistem ini memastikan adanya pengaturan waktu yang terstruktur, sehingga antrian bisa dikelola secara lebih baik,” tambahnya.

Kebijakan ganjil-genap ini sejalan dengan upaya mengurangi kepadatan di SPBU. Mesak menjelaskan bahwa sistem tersebut dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan BBM subsidi tanpa mengorbankan akses masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga memperketat pengawasan terhadap pengecer yang menjual BBM subsidi secara bebas di jalanan. Pelanggaran akan ditindak tegas, termasuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap praktik penimbunan atau penampungan BBM subsidi secara ilegal.

“Kendaraan dengan nomor polisi ganjil dapat melakukan pengisian pada Senin, Rabu, dan Jumat, sedangkan kendaraan bernomor genap dilayani pada Selasa, Kamis, dan Sabtu,” katanya.

Pelaksanaan dan Harapan Kebijakan

Mesak menegaskan bahwa pengelola SPBU wajib memastikan seluruh aturan dalam SE dijalankan dengan ketat. “Pemda akan memastikan setiap SPBU menjalankan prosedur yang ditentukan, dan pelanggaran akan direspons secara proporsional,” tuturnya. Ia juga menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini memerlukan koordinasi antara pihak pemerintah, SPBU, serta masyarakat.

Kebijakan penataan distribusi BBM subsidi di Nabire diharapkan mampu memperbaiki manajemen penggunaan bahan bakar tersebut. Mesak menegaskan bahwa BBM subsidi adalah hak masyarakat, dan kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahan bakar tersebut tidak terbuang atau digunakan secara tidak tepat sasaran. “Kita ingin distribusi BBM di Nabire lebih tertib, adil, dan memenuhi kebutuhan sebagian besar masyarakat,” jelasnya.

Dalam konteks ekonomi, Mesak menyebutkan bahwa aturan ini juga akan mendorong penggunaan BBM subsidi oleh masyarakat yang lebih rentan. Pemda menekankan bahwa pelaksanaan SE ini harus disertai edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur dan memahami tujuan pengaturan distribusi BBM subsidi. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau dan menyesuaikan kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kebijakan untuk Masa Depan

SE tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat sistem distribusi BBM di Nabire. Dengan adanya pembatasan dan sistem ganjil-genap, Mesak yakin ketersediaan BBM bagi masyarakat akan lebih terjamin. “Kebijakan ini bukan hanya tentang mengurangi antrean, tapi juga memastikan BBM subsidi tidak digunakan untuk kebutuhan non-essensial,” katanya.

M