Pembatasan Paylater Dukung Perlindungan Konsumen, Kata Ekonom

Special Plan – Jakarta – Menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membatasi layanan paylater hanya untuk bank umum dan perusahaan pembiayaan menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan bagi konsumen. Kebijakan ini, menurutnya, diharapkan mampu mengurangi risiko penyaluran pembiayaan yang tidak terkendali, serta mendorong transparansi dan pengawasan lebih ketat di sektor keuangan.

“Dari sisi konsumen, kebijakan ini berpotensi meningkatkan perlindungan karena proses penyaluran pembiayaan akan lebih terstandarisasi melalui manajemen risiko yang lebih ketat, transparansi yang lebih baik, dan pengawasan yang lebih intensif,” jelas Rizal saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Dalam penjelasannya, Rizal menekankan bahwa pembatasan ini tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan. Ia menyebutkan bahwa tata kelola yang lebih baik akan mencegah terjadinya overleverage, yakni situasi di mana jumlah pinjaman melebihi kemampuan pembayaran peminjam. Hal ini terutama penting mengingat daya beli masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya suku bunga dan ketidakpastian ekonomi global.

OJK, dalam keterangan resmi Rabu (17/6) lalu, memberikan masa peralihan bagi pelaku usaha jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan. Masa peralihan tersebut memungkinkan mereka untuk menyesuaikan operasional dan mengalihkan portofolio ke dalam ranah yang lebih teratur. Pihak OJK juga menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko sistemik yang mungkin muncul akibat pertumbuhan pembiayaan digital yang pesat.

“Data OJK menunjukkan outstanding BNPL perbankan masih tumbuh di atas 30 persen secara tahunan, sehingga penguatan pengawasan menjadi penting agar ekspansi pembiayaan tidak menimbulkan risiko sistemik di kemudian hari,” tambah Rizal.

Kebijakan OJK ini juga diharapkan mendorong terbentuknya ekosistem paylater yang lebih sehat dan kredibel. Paylater, atau yang lebih dikenal sebagai Buy Now Pay Later (BNPL), kini menjadi bagian penting dari pembiayaan digital. Dengan pembatasan tersebut, Rizal berharap para konsumen dapat lebih mudah memahami mekanisme pinjaman, serta menghindari kelebihan utang yang bisa berdampak negatif pada keuangan pribadi.

Meskipun penguatan regulasi dianggap bermanfaat, Rizal mengingatkan regulator untuk tidak menghambat inovasi financial technology (fintech) dan pertumbuhan ekonomi digital. Kebijakan ini akan memengaruhi penyesuaian model bisnis dan hubungan kemitraan antara pengguna dan merchant. Namun, di sisi lain, ia meyakini bahwa langkah ini jangka panjang akan menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan inklusi keuangan.

“Tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan inklusi keuangan agar akses pembiayaan digital tetap luas tanpa mengorbankan stabilitas sektor keuangan,” ujarnya.

Pembatasan layanan paylater oleh OJK terjadi setelah berbagai pertumbuhan pesat dalam sektor pembiayaan digital. Di tahun 2023, outstanding BNPL dari perbankan mencapai pertumbuhan hampir 30 persen, menunjukkan tingkat kebutuhan masyarakat akan pembiayaan fleksibel. OJK menilai hal ini wajib dikendalikan agar tidak berdampak negatif pada keuangan nasional. Kebijakan yang berlaku sejak pertengahan 2023 memberikan waktu hingga 31 Desember 2027 bagi pelaku usaha jasa keuangan non-bank untuk menyesuaikan diri. Masa peralihan ini memberikan ruang bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk memutuskan apakah akan terus beroperasi dalam bentuk paylater atau beralih ke model pembiayaan lain.

Menurut Rizal, kebijakan OJK juga mencerminkan langkah proaktif dalam mengantisipasi risiko yang mungkin muncul dari penyedia layanan paylater. Dengan membatasi akses hanya pada bank umum dan perusahaan pembiayaan, OJK berusaha memastikan bahwa layanan ini memiliki sertifikasi dan regulasi yang kuat. Di sisi lain, pelaku usaha jasa keuangan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut diberikan waktu untuk menyesuaikan diri, sehingga tidak langsung kehilangan pangsa pasar.

Sejumlah pelaku usaha jasa keuangan menyambut baik kebijakan ini karena memberikan kepastian hukum. Namun, mereka juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap ekosistem usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan layanan paylater sebagai alat promosi. Perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan bahwa masa peralihan akan memberikan kesempatan untuk menyesuaikan sistem operasional tanpa kehilangan konsumen secara tiba-tiba. Di sisi lain, konsumen diharapkan lebih waspada dalam menggunakan layanan paylater, karena kebijakan ini memperketat prosedur pengajuan dan pengelolaan kredit.

Rizal menambahkan bahwa kebijakan OJK akan menjadi acuan bagi pengembangan teknologi keuangan di masa depan. Dengan keterlibatan lembaga keuangan yang lebih besar, ia meyakini bahwa sistem pembiayaan digital akan menjadi lebih terpercaya. Namun, ia menekankan bahwa regulasi harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, agar tidak terlalu kaku.

OJK juga mengungkapkan bahwa selama masa peralihan, pelaku usaha jasa keuangan yang tidak termasuk bank umum dan perusahaan pembiayaan tetap bisa beroperasi, asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini bertujuan untuk menghindari gangguan pada pasar, sekaligus memberikan waktu bagi para pelaku usaha untuk menyesuaikan diri. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong transformasi industri yang lebih sehat.

Sejumlah ekonom menyambut baik kebijakan ini sebagai upaya mengurangi risiko yang tidak terduga. Di tengah pertumbuhan cepat fintech, pelaku usaha jasa keuangan perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan kelebihan beban pada konsumen. Rizal menilai bahwa pembatasan ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pembiayaan digital tetap berjalan secara berkelanjutan. Dengan manajemen risiko yang lebih baik, ia meyakini bahwa konsumen akan lebih terlindungi dari penipuan atau praktik keuangan yang tidak sehat.

Secara keseluruhan, kebijakan OJK dianggap sebagai langkah penting dalam mengatur pertumbuhan pembiayaan digital. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat perlindungan konsumen, tetapi juga menjaga stabilitas sektor keuangan. Meskipun ada tantangan dalam menerapkan kebijakan ini, Rizal yakin bahwa dengan pengawasan yang lebih baik, pertumbuhan paylater bisa berjalan sehat dan berkelanjutan.