Urgensi transformasi PNM menjadi bank khusus UMKM

Jakarta – Transformasi Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi lembaga keuangan khusus yang fokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diusulkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan yang terus-menerus menghambat pertumbuhan sektor riil, terutama dalam konteks target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Dalam situasi ini, restrukturisasi lembaga keuangan bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak.

Kontradiksi dalam struktur organisasi

Pemindahan kepemilikan PNM dari Danantara ke Kementerian Keuangan memiliki makna strategis. Di bawah naungan Danantara, PNM terjebak dalam logika bisnis yang mengutamakan imbal hasil untuk pemegang saham. Namun, lembaga ini seharusnya menjadi pelayan publik yang menjawab kebutuhan jutaan pelaku usaha mikro. Dua beban berlawanan ini menciptakan hambatan struktural yang memperumit upaya PNM dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

Apabila kita menganalisis anatomi sistem keuangan secara objektif, terdapat ironi yang sering terlewat. Bank-bank BUMN besar umumnya menghabiskan sebagian besar pendapatan tahunan untuk biaya internal, bukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

Angka yang mengejutkan: efisiensi PNM

Di sisi lain, data operasional PNM menunjukkan angka efisiensi yang berbeda jauh. Hingga akhir Desember 2025, jumlah nasabah aktif mencapai 16,1 juta orang. Beban operasional dalam setahun sebesar Rp13,02 triliun menunjukkan bahwa biaya layanan per nasabah hanya sekitar Rp808 ribu per tahun, atau Rp67 ribu per bulan. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan model perbankan konvensional yang menghabiskan biaya operasional hingga 63–72 persen dari pendapatan operasional.

Perbedaan ini membuktikan bahwa PNM lebih lincah dan responsif dalam mengakses pasar usaha kecil. Transformasi ke bentuk bank khusus UMKM seharusnya menjadi peluang untuk memanfaatkan efisiensi ini sebagai fondasi baru dalam memperkuat dukungan keuangan bagi sektor riil. Kementerian Keuangan kini bisa menetapkan konsep “Biaya Dasar Layanan” yang lebih adil, transparan, dan berbasis kinerja untuk memastikan UMKM tetap menjadi prioritas dalam sistem keuangan nasional.