Habiburokhman puji transparansi Polri dalam penindakan oknum personel

Jakarta, Senin – Dalam acara Seminar Sekolah Mahasiswa S1 STIK Angkatan 83 di Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi tingkat transparansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengungkap proses penegakan sanksi terhadap anggota yang melanggar aturan.

“Saya harus katakan, Polri adalah institusi yang merespons dengan paling baik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknumnya,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa di institusi lain, masyarakat sering kali kesulitan mengikuti alur penindakan terhadap personel yang melakukan kesalahan. “Di tempat lain, rakyat tidak bisa melacak bagaimana sanksi diberikan, apakah hanya diberi peringatan atau diadukan ke meja hijau,” tambahnya.

“Namun, di Polri, seluruh proses penindakan dilakukan secara terbuka, termasuk saat diterbitkannya sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” kata Habiburokhman.

Dalam wawancara, ia menyoroti kebijakan keterbukaan Polri yang menunjukkan komitmen untuk memisahkan kesalahan oknum dari institusi secara keseluruhan. “Transparansi ini memberi kesan bahwa tindakan pelanggaran berasal dari individu, bukan dari seluruh kepolisian,” ujarnya.

“Masyarakat akhirnya bisa memahami sejauh mana Polri memperlihatkan sikap tegas dalam menangani pelanggaran oleh anggotanya,” lanjut Habiburokhman.

Menurutnya, upaya tersebut juga menggambarkan respons Polri terhadap kecurigaan terkait kinerja aparatur penegak hukum. “Kami terus mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk menyikapi dugaan pelanggaran yang terjadi,” tutupnya.