Khofifah Minta Kepala BPKP Jatim Baru Perkuat Sinergi untuk Tingkatkan Akuntabilitas Daerah

New Policy – Di Surabaya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur Hasoloan Manalu untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa sinergi yang solid antara BPKP dan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta keandalan pengelolaan keuangan di provinsi tersebut.

“Jawa Timur sebagai Bumi Majapahit memiliki nilai-nilai moderasi, toleransi, kerukunan, dan kegotongroyongan yang menjadi fondasi kerja bersama. Interaksi dan komunikasi antar semua pihak diharapkan bisa menjadi bagian dari penguatan sinergi serta kolaborasi,” ujar Khofifah saat upacara pengukuhan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin malam.

Khofifah menyampaikan bahwa kehadiran seluruh pihak dalam berbagai sektor merupakan elemen penting untuk menjaga konsistensi tugas BPKP. Ia mengingatkan bahwa sinergi tidak bisa hanya dianggap sebagai sekadar kerja sama formal, tetapi harus diwujudkan melalui komunikasi yang efektif dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.

Menurut Khofifah, penguatan akuntabilitas daerah harus menjadi prioritas utama dalam rangka menciptakan pemerintahan yang transparan dan efisien. Ia berharap Hasoloan Manalu dapat menjalankan peran sebagai kepala BPKP dengan penuh tanggung jawab, sehingga bisa memberikan dampak nyata dalam memastikan penggunaan dana daerah yang tepat dan sesuai dengan prinsip baik.

“Mudah-mudahan beliau dalam menjalankan tugas diberikan kemudahan, kesuksesan, dan kekuatan untuk melaksanakan semua mandat dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Hasoloan Manalu menyatakan bahwa pengukuhan yang dilakukan oleh Gubernur Khofifah menjadi momentum penting untuk memperkenalkan dirinya kepada mitra-mitra kerja. Ia menekankan bahwa BPKP memiliki peran kritis dalam memastikan pemerintahan daerah berjalan dengan lebih baik, terutama dalam hal pengawasan internal yang berdampak pada transparansi dan pertanggungjawaban.

“Kami siap berkontribusi dalam memperkuat tata kelola pembangunan serta pengelolaan keuangan, khususnya di Provinsi Jawa Timur,” tutur Hasoloan. Ia menegaskan bahwa langkah awal yang akan diambil adalah membangun hubungan komunikasi yang lebih erat dengan para mitra kerja, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Tanpa mitra kerja, kami tidak akan bisa berbuat sendiri. Diperlukan kerja sama dan kolaborasi dengan semua pihak, terutama pemerintah daerah,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono menambahkan bahwa BPKP selama ini menjadi pendamping strategis bagi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola. Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi sering menggandalkan BPKP untuk menemukan masalah yang sudah terjadi maupun potensi hambatan di masa depan.

“Beberapa persoalan besar kita mintakan pengawasan dari BPKP sehingga bisa ditindaklanjuti dengan perencanaan yang sesuai aturan,” kata Adhy.

Karyono juga mengapresiasi peran BPKP dalam menjaga akuntabilitas, terutama selama masa pandemi ketika transparansi dan pengawasan menjadi lebih kritis. Ia menekankan bahwa tugas BPKP tidak hanya tentang mengevaluasi keuangan, tetapi juga tentang memastikan proses pembangunan bisa berjalan secara adil dan terukur.

Adhy mengungkapkan bahwa BPKP tidak hanya memberikan pelaporan, tetapi juga menjadi mitra dalam merancang strategi peningkatan tata kelola. Ia menambahkan bahwa sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah bisa menjadi basis untuk mendorong pemerintahan yang lebih kuat dan mandiri.

Menurut Hasoloan Manalu, sinergi antara BPKP dan seluruh pemangku kepentingan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Ia menyebut bahwa keberhasilan pengawasan internal bergantung pada koordinasi yang baik dengan instansi terkait, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.

“Kami bisa memberikan kontribusi untuk penguatan perbaikan tata kelola pembangunan maupun keuangan, khususnya di Jawa Timur,” ujarnya.

Hasoloan juga mengatakan bahwa BPKP akan terus berupaya meningkatkan kualitas laporan audit dan evaluasi, sehingga bisa menjadi referensi untuk pengambilan keputusan. Ia berharap dengan kehadiran kepala BPKP yang baru, pemerintahan Jawa Timur bisa lebih siap menghadapi tantangan keuangan dan pembangunan di masa depan.

Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan BPKP tidak hanya dinilai dari jumlah audit yang dilakukan, tetapi juga dari kontribusi mereka dalam memperbaiki tata kelola. Ia menyoroti bahwa akuntabilitas daerah harus dijaga secara konsisten, baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pelayanan publik.

Dalam rangka menghadapi tantangan masa depan, Khofifah berharap BPKP bisa berperan lebih luas dalam mendorong transparansi. Ia juga meminta kepala BPKP untuk terus berinovasi dalam metode pengawasan, agar bisa lebih efektif dalam mendeteksi masalah dan memberikan rekomendasi yang relevan.

Adhy Karyono menambahkan bahwa kolaborasi dengan BPKP membantu mengidentifikasi celah-celah dalam kebij