Gubernur Sumut Instruksikan OPD Percepat Realisasi Program Daerah

Key Discussion – Di Medan, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberikan arahan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut untuk mempercepat pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Strategis Daerah (PSD). Dalam pernyataannya usai memimpin Rapat Pimpinan Forum Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Realisasi Anggaran serta Capaian Pelaksanaan PHTC dan PSD, Bobby mengatakan bahwa hasil dari rapat-rapat yang telah dilaksanakan harus diimplementasikan secara nyata. “Jangan hanya berhenti di dokumen saja, tapi harus ada progres yang terukur,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya koordinasi antar OPD agar semua program bisa berjalan secara efektif dan saling melengkapi.

Monitoring dan Evaluasi untuk Kinerja Optimal

Bobby Nasution menegaskan bahwa sinkronisasi antar sektor adalah kunci sukses dalam menyelesaikan program daerah. Ia menyebutkan, beberapa proyek memiliki hubungan langsung dengan bidang tertentu, seperti pembangunan irigasi yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian. “Karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih intensif antar OPD agar kebutuhan dan target program bisa tercapai secara tepat waktu,” ujarnya. Selain itu, Gubernur juga meminta setiap program yang telah dijalankan dievaluasi secara menyeluruh agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Contoh yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sebenarnya,” kata Bobby. Ia menjelaskan, kegiatan seperti cerdas cermat atau program serupa bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan melibatkan masyarakat secara aktif. “Ini adalah langkah penting untuk memastikan program tidak hanya mencapai target anggaran, tapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam data yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut, kinerja OPD dalam penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) hingga 1 April 2026 mencapai 100 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa semua rencana pengadaan sudah tercatat, dengan total Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai Rp5,7 triliun. Nilai belanja pengadaan barang dan jasa juga mencapai Rp5,3 triliun. Namun, realisasi pengadaan hingga saat ini hanya sebesar 50,34 persen, dengan total 1.478 paket pekerjaan yang telah diselesaikan.

Prioritas Program untuk Masa Depan

Bobby Nasution menjelaskan, Pemprov Sumut memiliki beberapa program prioritas dalam kategori PHTC, seperti PUBG (Program Unggulan Bersekolah Gratis), Probis (Program Berobat Gratis), Jaskop (Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan), Cerdas (Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif), Instansi (Infrastruktur Strategis Terintegrasi), dan Prestice (Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice). Ia menjelaskan, program-program ini dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk penguatan kebutuhan dasar dan pelayanan publik yang optimal.

Menurut Gubernur, pelaksanaan program yang cepat dan efektif sangat penting dalam mencapai hasil yang bermanfaat. “Kita harus memanfaatkan waktu sisa tahun anggaran 2026 secara maksimal,” katanya. Ia menambahkan, setiap OPD wajib memastikan bahwa progres yang dicapai mencerminkan komitmen untuk mendorong peningkatan kualitas hasil kerja. “Jangan sampai terkesan mengabaikan ketelitian dalam pelaksanaan, meski kecepatan adalah faktor utama yang diutamakan,” tegasnya.

Waktu yang Terbatas, Target yang Tepat

Dalam pidatonya, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya mengingatkan bahwa masa aktif program pada tahun anggaran 2026 tinggal sekitar 186 hari kerja. “Waktu yang tersisa tidak banyak, jadi semua OPD harus menuntaskan proses pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal yang telah ditentukan,” ujarnya. Ia juga meminta OPD untuk segera membuat rencana kerja yang lebih matang untuk tahun 2027. “Ini adalah kesempatan untuk memastikan program tidak hanya berjalan sesuai rencana, tapi juga bisa berdampak jangka panjang,” lanjut Surya.

Menurut Surya, progres yang diperoleh hingga kini perlu dioptimalkan agar tidak ada penundaan yang bisa mengurangi efektivitas pemanfaatan dana. “Kita harus mempercepat pengadaan untuk mencegah ada dana yang mengendap,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar OPD dalam menjalankan program. “Tidak bisa hanya berdiri sendiri, tapi harus saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama,” katanya.

Bobby Nasution menambahkan, anggaran yang dialokasikan untuk program PHTC dan PSD harus digunakan secara maksimal. “Setiap dana yang masuk harus dikelola dengan baik agar hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara nyata,” ujarnya. Ia berharap, dengan percepatan realisasi program, Pemprov Sumut bisa menyelesaikan berbagai proyek yang menjadi prioritas daerah, termasuk peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, serta pendidikan.

Dalam konteks ini, data dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut memberikan gambaran bahwa kebutuhan belanja pengadaan barang dan jasa OPD hingga April 2026 mencapai nilai belanja Rp5,3 triliun, sementara realisasi hingga saat ini mencapai Rp1,8 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa ada sisa dana yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengadaan. “Kita perlu mengevaluasi setiap kegiatan agar tidak ada yang terbuang percuma,” lanjut Bobby.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program. “OPD harus terus memberikan laporan berkala kepada pemerintah provinsi agar semua pihak bisa memantau progres secara real-time,” imbuhnya. Ia menilai, keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa akan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan anggaran, serta masyarakat bisa melihat peran Pemprov Sumut dalam pengembangan daerah.

Program prioritas dalam PHTC, seperti PUBG dan Probis, diharapkan bisa menjadi contoh nyata dari keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. “Kebutuhan masyarakat daerah harus menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran,” ujar Bobby. Ia juga menekankan bahwa kinerja OPD tidak hanya diukur dari jumlah proyek yang diselesaikan, tetapi juga dari kualitas dan keberlanjutan hasilnya. “Ini adalah tantangan yang harus ditempuh dengan langkah yang teruk