Prabowo: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berimbang dengan Penurunan Kemiskinan

Key Strategy – Dalam sebuah pidato di acara Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (MNALU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, Presiden Prabowo Subianto menyoroti situasi ekonomi yang menurutnya tidak biasa. Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen per tahun selama tujuh tahun terakhir tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi perhatian serius karena menurut Prabowo, ada kejanggalan dalam cara distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Kebijakan yang Tidak Mencerminkan Kemakmuran Rakyat

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa secara teori, pertumbuhan ekonomi 5 persen setiap tahun dalam jangka tujuh tahun seharusnya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan. “Dalam tujuh tahun terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen setiap tahunnya. Jika dikalikan tujuh, maka total pertumbuhan mencapai 35 persen. Secara logika, hal ini berarti negeri ini menjadi lebih makmur sebesar 35 persen,” kata Prabowo, yang disiarkan melalui Sekretariat Presiden di Jakarta.

Selama tujuh tahun terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen setiap tahunnya. Jika dikalikan tujuh, maka total pertumbuhan mencapai 35 persen. Secara logika, hal ini berarti negeri ini menjadi lebih makmur sebesar 35 persen,

Tapi, menurut Presiden, kondisi nyata justru berbeda. Data yang diterima menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin justru meningkat, meski perekonomian nasional terus berkembang. “Kenyataannya, setelah tujuh tahun tumbuh 5 persen, jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan justru semakin banyak. Negara menjadi lebih kaya, tapi rakyat miskin semakin bertambah. Ini bisa dianggap sebagai fenomena yang tidak wajar, bahkan anomali,” jelasnya.

Kemiskinan Melanglang dan Kelas Menengah yang Berkurang

Prabowo menyoroti bahwa kelompok-kelompok tertentu justru menjadi penerima utama manfaat pertumbuhan ekonomi, sementara rakyat biasa tidak merasakan perubahan yang signifikan. “Kelas menengah yang sebelumnya telah terlepas dari kemiskinan, kini justru mengalami penurunan kesejahteraan,” tegasnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan, di mana sebagian besar keuntungan ekonomi terpusat pada segelintir kelompok, sementara sebagian besar masyarakat merasa tidak menerima manfaatnya.

Menurut Prabowo, fenomena ini mengindikasikan kegagalan dalam sistem perekonomian nasional. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak cukup untuk mewujudkan keadilan sosial, karena manfaatnya tidak merata. “Sistem kita keliru karena apa, kalau orang miskin semakin bertambah, sementara yang menengah juga mengalami penurunan, berarti yang menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang,” imbuhnya.

Visi Kemerdekaan dan Upaya Memperbaiki Kebijakan

Presiden menegaskan bahwa visi kemerdekaan Indonesia adalah menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Ia menyatakan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan berusaha memperbaiki kebijakan ekonomi agar pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara adil dan merata. “Saya yakin bahwa pertumbuhan ekonomi harus menjadi bukti bahwa kepentingan rakyat terpenuhi, sesuai dengan sumpah saya saat dilantik,” tutur Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi terpusat pada kelompok tertentu, sehingga mengabaikan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu melakukan reformasi untuk memperluas akses kesempatan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi milik sebagian kecil, tetapi juga mampu mengangkat kesejahteraan seluruh rakyat. “Kita harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak pada semua lapisan masyarakat, bukan hanya pada segelintir individu atau kelompok tertentu,” kata Prabowo.

Fenomena Ekonomi yang Memicu Perdebatan

Masalah ini juga memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama tujuh tahun terakhir tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan sosial. Prabowo menyebutkan bahwa kebijakan ekonomi yang ada perlu diperbaiki agar masyarakat miskin dan kelompok rentan tidak terabaikan. “Kita harus menciptakan sistem yang mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan, sehingga pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menurut Prabowo, justru menunjukkan bahwa ada celah dalam sistem ekonomi yang perlu diperbaiki. Ia menekankan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat bisa ikut merasakan hasil pertumbuhan tersebut. “Ini menjadi indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi kita belum memenuhi harapan, dan kita harus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan untuk memperbaikinya,” ujarnya.

Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti peran pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi. Ia menilai bahwa kebijakan yang tidak memperhatikan kesetaraan dan keadilan akan mengakibatkan ketimpangan yang semakin membesar. “Kita harus menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa disertai peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, justru bisa menjadi ancaman bagi stabilitas sosial,”