1.527 petugas Sensus Ekonomi 2026 sisir bangunan usaha di Jaksel

Key Strategy – Jakarta menjadi salah satu pusat aktivitas pendataan ekonomi yang digencarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Selatan. Dalam rangka menjalankan Sensus Ekonomi 2026, sebanyak 1.527 petugas telah dikerahkan untuk melakukan pengunjungan ke berbagai bangunan usaha di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel). Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang pelaku usaha beserta operasional mereka, sebagai dasar dalam menggambarkan kondisi ekonomi wilayah tersebut. Menurut Akhmad Fikri, Kepala BPS Jaksel, program ini dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia, dengan waktu pelaksanaan yang berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

“Kami mengerahkan 1.527 petugas untuk menjalankan program Sensus Ekonomi di wilayah Jakarta Selatan,” kata Fikri saat dihubungi di Jakarta, Rabu. Ia menjelaskan bahwa seluruh kegiatan pendataan dilakukan secara bertahap, dengan perencanaan yang matang untuk memastikan cakupan luas.

Sebagai bagian dari upaya ini, BPS Jaksel telah menerapkan pendekatan langsung dengan menempuh pendekatan pintu ke pintu (door-to-door) ke seluruh bangunan usaha yang ada. Metode ini diharapkan mampu meminimalkan kesenjangan data dan memastikan setiap pelaku usaha termasuk dalam perhitungan. Fikri menegaskan bahwa petugas diberikan atribut khusus seperti surat tugas, name tag, peta, dan rompi untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.

Upaya Meningkatkan Kepercayaan Pelaku Usaha

Kelengkapan atribut tersebut, menurut Fikri, bertujuan agar pelaku usaha bersedia menerima petugas dan memberikan jawaban yang jujur. “Petugas SE 2026 dibekali surat tugas, name tag, peta, dan rompi khusus petugas agar responden yakin akan legalitas petugas BPS,” tambahnya. Dengan adanya identitas resmi, petugas diberi kemudahan dalam mengakses informasi yang diperlukan, termasuk data tentang jenis usaha, lokasi, dan pertumbuhan dibandingkan sensus sebelumnya.

Pendataan Sensus Ekonomi 2026 menargetkan berbagai sektor, baik usaha perusahaan berbadan hukum, pengusaha individu, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fikri menjelaskan bahwa keberagaman pelaku usaha ini memerlukan pendekatan yang komprehensif agar tidak ada kekurangan dalam pengumpulan data. Selama proses ini, petugas diberi tanggung jawab untuk mengidentifikasi setiap bangunan yang memiliki aktivitas usaha, termasuk perusahaan yang belum terdaftar secara formal.

Kendala di Lapangan dan Koordinasi dengan Wilayah

Menurut Fikri, selama pelaksanaan pendataan, petugas menghadapi sejumlah hambatan, salah satunya terkait proses perizinan dan koordinasi dengan perangkat wilayah sebelum memasuki lingkungan warga. “Pendataan hari pertama belum optimal karena petugas diwajibkan untuk melapor ke kecamatan, kelurahan, RW, dan ketua RT sebelum door-to-door ke masyarakat dalam satu RT,” katanya. Proses ini memakan waktu lebih lama, tetapi dianggap penting untuk memastikan akurasi data dan menghindari kesalahan identifikasi.

Koordinasi dengan pihak setempat, seperti RT dan RW, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program ini. Fikri menekankan bahwa kerja sama dengan pengurus lingkungan warga dapat mempercepat akses petugas ke lokasi usaha, terutama di area yang memiliki kompleksitas pengelolaan bangunan. Meski ada tantangan, ia menilai bahwa sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam sensus.

Dalam beberapa minggu terakhir, tim BPS Jaksel telah melakukan penyuluhan ke berbagai komunitas warga untuk menjelaskan tujuan Sensus Ekonomi 2026. Hal ini diharapkan mampu mengurangi rasa curiga terhadap petugas dan mendorong partisipasi aktif dari pelaku usaha. Fikri mengungkapkan bahwa penyuluhan dilakukan melalui berbagai media, termasuk sosial media, brosur, dan pertemuan langsung di lingkungan RT.

Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran kritis dalam memperkuat kebijakan pembangunan ekonomi di masa depan. Data yang terkumpul nantinya digunakan untuk menganalisis perubahan struktur usaha, persebaran wilayah, serta dinamika pertumbuhan ekonomi dalam skala mikro hingga makro. Informasi ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam merancang program bantuan usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Strategi Pendekatan untuk Memastikan Akurasi

Koordinasi dengan perangkat desa dan RT juga membantu petugas dalam memahami kondisi setempat, termasuk keberadaan bangunan usaha yang tidak terdaftar secara resmi. “Petugas harus menyisir setiap bangunan di wilayah kerjanya untuk mengidentifikasi kegiatan usaha yang ada,” jelas Fikri. Ia menyebutkan bahwa proses ini memerlukan ketekunan, karena beberapa usaha mungkin berada di lokasi yang tersembunyi atau tidak terpantau oleh pihak berwenang.

Dalam pelaksanaannya, Sensus Ekonomi 2026 juga menggabungkan penggunaan teknologi untuk mempercepat pengolahan data. Aplikasi digital dan sistem perekaman secara real-time diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan dan memudahkan analisis lebih lanjut. Fikri menambahkan bahwa data yang terkumpul akan diproses dengan sistem yang terintegrasi, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Proses pendataan ini juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengungkapkan kondisi operasional mereka secara lebih lengkap. Fikri menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mengumpulkan data jumlah usaha, tetapi juga menggali informasi tentang kapasitas produksi, jumlah karyawan, dan jenis produk atau jasa yang dihasilkan. Data ini dianggap penting dalam mengevaluasi keberlanjutan usaha dan potensi pertumbuhan di masa mendatang.

Kehadiran 1.527 petugas di Jaksel menjadi bagian dari upaya nasional untuk menciptakan gambaran ekonomi yang lebih jelas. Program ini berjalan selama delapan bulan, dengan timeline yang disus