Hukum Kemarin: Sahroni Diperas Oknum KPK, Prabowo Saksikan Penyerahan Uang Negara

Jakarta – Beberapa kasus hukum yang terjadi hari ini menarik perhatian publik, termasuk insiden penyimpangan oleh oknum KPK yang diduga meminta uang dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Dalam wawancara di Jakarta, Jumat, Sahroni mengungkapkan bahwa dirinya pernah diberi tekanan oleh seorang perempuan yang mengaku wakil KPK, meminta dana sebesar Rp300 juta sebagai bantuan untuk pemimpin lembaga antirasuah tersebut.

Pemeriksaan Haji Her oleh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyelidikan terhadap pengusaha rokok Khairul Umam, yang dikenal dengan nama Haji Her, terkait proses penerbitan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini fokus pada mekanisme pengurusan dokumen cukai dan apakah sesuai prosedur. “Bagaimana mekanisme di lapangan? Apakah sudah sesuai dengan prosedur baku yang ada di Ditjen Bea dan Cukai dalam pengurusan cukai tersebut, atau seperti apa? Ini yang kemudian masuk ke materi pemeriksaan,” ujarnya.

Usulan Wapres tentang Kasus Andrie Yunus

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra, menyebut usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait penanganan kasus Andrie Yunus akan didiskusikan bersama Mahkamah Agung (MA). Dalam siaran resmi minggu ini, Gibran menekankan pentingnya penggunaan hakim ad hoc untuk mengadili kasus tersebut. “Kami, pemerintah, tentu akan membahas bersama dengan Mahkamah Agung (MA, red.) untuk memfasilitasi usul dan saran yang dikemukakan oleh Pak Wakil Presiden. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk menampung saran dan usul yang disampaikan oleh Pak Wakil Presiden,” tambah Yusril.

Standardisasi Global untuk Pengelolaan Royalti Musik

Pemerintah Indonesia mengajukan permintaan kepada organisasi internasional untuk menciptakan sistem standar global dalam tata kelola royalti musik dan lagu. Dalam acara pembukaan The ASEAN Collecting Management Organizations (CMO) Forum 2026 di Bali, Jumat, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi pengawas, bukan pelaku langsung, dalam pengumpulan dan distribusi dana royalti. “Pemerintah Indonesia tidak akan terlibat langsung dalam pengelolaan royalti, tetapi sebagai regulator yang mengawasi tata kelolanya,” ujarnya.

Penyerahan Hasil Penertiban Keuangan Negara

Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan hasil penagihan denda administrasi dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11,4 triliun di Kejaksaan Agung, Jakarta. Tumpukan uang yang mencapai nilai Rp11.420.104.815.858 tersebut ditampilkan secara simbolis, dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkannya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Transparansi Pengelolaan Royalti Musik

Pemerintah menekankan kebutuhan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti musik. Dalam forum yang dihadiri di Bali, Yusril mengatakan bahwa KPK tidak akan berhenti menelusuri kasus-kasus korupsi terkait industri rokok, termasuk Haji Her, yang masih dalam pemeriksaan penyidikan. “Ini bukan kali pertama, KPK terus mengawasi proses pengurusan cukai untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan,” sambungnya.