Fadia Ngaku Tak Paham Aturan, Anggota DPR Soroti Kompetensi Kepala Daerah

Komentar Deddy Sitorus tentang Penangkapan Bupati Pekalongan

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, yang juga Ketua DPP PDIP, memberikan tanggapan terhadap operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Deddy mengakui bahwa kasus-kasus korupsi sering kali terjadi karena sejumlah kepala daerah tidak memiliki kemampuan memadai dalam mengelola birokrasi dan anggaran. “Banyak kasus yang terjadi karena Kepala Daerah terpilih kurang memahami tugas serta kapasitas jabatan,” ujarnya.

Penguatan Kapasitas Birokrasi

Deddy menilai bahwa perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dan sistem birokrasi secara menyeluruh. Menurutnya, birokrasi yang profesional dan transparan menjadi faktor penting dalam mencegah tindakan korupsi. “UU yang diterapkan bertujuan meningkatkan kualitas ASN, tetapi sistem birokrasi masih rentan dan tidak selalu bersih,” tambahnya.

KPK: Dana Korupsi Bupati Pekalongan Bisa Buat 400 Rumah atau 60 Km Jalan

Lembaga anti-korupsi KPK menyebut dana yang dikorupsi oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dapat digunakan untuk membangun 400 unit rumah atau 60 kilometer jalan. Dalam konferensi pers, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa Fadia berdalih karena latar belakangnya sebagai musisi dangdut membuatnya kurang mengerti aturan birokrasi. “FAR menyatakan dirinya bukan seorang birokrat, sehingga tidak sepenuhnya memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.

Muhammad Khozin: Peringatan untuk Kepala Daerah Lainnya

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengingatkan bahwa kasus korupsi yang menimpa Fadia Arafiq harus menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya. “Peristiwa ini menjadi tanda bahwa kepala daerah perlu lebih waspada dalam menggunakan wewenangnya,” kata Khozin. Ia menekankan bahwa kesalahan pemahaman tentang sistem birokrasi tidak boleh menjadi alasan untuk menormalisasi pelanggaran hukum.

Korupsi: Kombinasi Niat dan Kesempatan

Khozin menambahkan bahwa korupsi muncul dari kombinasi dua faktor, yaitu niat pelaku dan adanya peluang yang terbuka. “Banyak kepala daerah terjebak karena pengaruh lingkungan, gaya hidup, atau kebiasaan mengambil jalan pintas,” ujarnya. Ia juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah-daerah untuk mencegah kejadian serupa.

Menurut Deddy, masalah korupsi terjadi karena adanya kelemahan dalam pengelolaan anggaran dan distribusi otoritas. “Kesalahan sistem menciptakan ruang bagi penyimpangan, baik dari sisi individu maupun struktur,” jelasnya. Khozin menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya sudah memiliki pemahaman tentang tanggung jawab jabatannya sejak memasuki kontestasi pemilihan kepala daerah.