Komisi VIII Minta Kemenhaj Siapkan Mitigasi Haji di Tengah Perang Iran-AS-Israel

Kesiapan Pemerintah Menyelenggarakan Ibadah Haji

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menekankan perlunya pemerintah mempersiapkan berbagai langkah antisipatif terkait penyelenggaraan ibadah haji selama konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus berlangsung. Meski Komisi VIII belum secara resmi membahas topik ini karena DPR sedang dalam masa reses, Marwan menilai langkah mitigasi harus segera dipertimbangkan.

“Secara formal di Komisi VIII belum dibicarakan karena kita masih dalam keadaan reses. Tetapi kita ingin pemerintah mengambil langkah-langkah,” kata Marwan di DPR, Jumat (6/3).

Marwan mengungkapkan, skenario teraman adalah menghentikan penyelenggaraan haji jika situasi terus memburuk. Namun, pilihan ini dianggap berat dari segi psikologis masyarakat. “Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama, mungkin agak berat,” ujarnya.

Menurutnya, jemaah mungkin menghadapi risiko saat berada di Arab Saudi jika eskalasi konflik kembali meningkat. “Posisi yang aman seperti berangkat, namun bisa terjadi situasi di mana jemaah tidak dapat kembali. Peningkatan eskalasi terjadi setelah konflik mereda,” ujarnya.

Marwan juga menyebut opsi perubahan rute penerbangan ke arah Afrika sebagai solusi alternatif. “Salah satu opsi adalah mengalihkan rute penerbangan ke Afrika. Misalnya, jalur dari Jeddah ke Nairobi, lalu ke arah wilayah Afrika dengan melewati lautan lepas, bukan di sekitar kepulauan,” tambahnya.

Menurut Marwan, perubahan rute ini berpotensi meningkatkan biaya perjalanan haji. Oleh karena itu, pemerintah diminta menghitung dampak keuangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. “Saya kira ada (penambahan biaya) ya, karena durasi terbangnya semakin lama. Kalau selama ini 10 sampai 8 jam, atau Aceh 6 jam, itu pasti akan semakin panjang karena rute itu memang memutar,” ujarnya.

Komunikasi dengan Arab Saudi

Meski demikian, Marwan menegaskan hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Arab Saudi mengenai pembatalan haji. “Tidak ada pengumuman, namun tidak ada pula pembatalan. Sebab, hingga kini pemerintah Saudi belum memberikan instruksi untuk menunda haji,” jelasnya. “Artinya, kita masih memiliki harapan untuk melaksanakan haji,” imbuhnya.