Yang Dibahas: Sikap Eropa terbelah soal serangan AS-Israel terhadap Iran
Sikap Eropa terbelah soal serangan AS-Israel terhadap Iran
Dari Brussels (ANTARA) – Pemerintah Eropa berselisih dalam menanggapi serangan AS-Israel terhadap Iran, meski masih terpukul oleh tekanan dari Amerika Serikat untuk mendukung operasi militer tersebut. Sejumlah negara dalam Uni Eropa (UE) serta Inggris menekankan perlunya menghormati hukum internasional dan menghindari eskalasi lebih lanjut. Namun, mereka belum sepakat dalam strategi yang sama ketika krisis di Timur Tengah semakin mendalam dan berpotensi memengaruhi skala global.
Pada Rabu (4/3), Karoline Leavitt, Sekretaris Pers Gedung Putih, mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump berharap “semua sekutu Eropa” memperkuat dukungan terhadap serangan. Trump secara terbuka menyoroti ketidaksetujuan beberapa pemerintah Eropa, termasuk menyindir Perdana Menteri Inggris Keir Starmer setelah London menolak partisipasi dalam serangan.
“Kita tidak menghadapi Winston Churchill,” ujar Trump, merujuk pada sikap Starmer yang menyatakan Inggris tidak setuju dengan “perubahan rezim dari langit.”
UE meminta pengendalian diri dan peningkatan upaya diplomasi untuk mengurangi risiko konflik berkepanjangan. Dalam pernyataan resmi, blok tersebut menyampaikan “keprihatinan mendalam” dan mendorong semua pihak tetap tenang. Juru bicara Komisi Eropa menegaskan bahwa UE akan terus mendorong solusi diplomatik agar Iran tidak mendapatkan senjata nuklir.
Inggris: Pendekatan Cermat dengan Kritik dan Diplomasi
Inggris mengambil langkah hati-hati, menggabungkan kritik terhadap Iran dengan dorongan untuk negosiasi. Starmer menjelaskan keputusan tidak turut serta dalam serangan sebagai upaya mencapai “kesepakatan yang dinegosiasikan dengan Iran, di mana mereka mengurangi ambisi nuklirnya.” Meski demikian, negara tersebut sempat membatasi akses pangkalan Diego Garcia oleh AS, tetapi akhirnya mengizinkan fasilitas itu digunakan untuk mendukung keamanan kawasan dan pertahanan Israel.
Sebagai langkah tambahan, Inggris meningkatkan kehadiran militer defensif di wilayah Timur Tengah dengan mengirimkan lebih banyak pesawat tempur Typhoon ke Qatar.
Prancis: Tekankan Pentingnya Hukum Internasional
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan bahwa tindakan militer yang melanggar hukum internasional bisa merusak stabilitas global. Ia menyerukan diskusi darurat di Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi krisis. Paris berusaha menghindari konfrontasi langsung dengan Washington, tetapi mengecam serangan balik Iran.
Prancis mengizinkan penggunaan sementara pesawat AS di sejumlah pangkalan, dengan syarat tidak digunakan untuk menyerang Iran dan hanya mendukung operasi pertahanan kawasan. Negara tersebut juga mengerahkan kapal induk Charles de Gaulle serta aset militer lain ke wilayah Timur Tengah untuk melindungi kepentingannya, termasuk fasilitas di Abu Dhabi.
Negara-Negara Eropa: Konsensus dan Perbedaan
PM Belanda Rob Jetten mengakui ancaman Iran terhadap keamanan kawasan, tetapi menilai serangan AS-Israel tidak sesuai dengan hukum internasional. Di sisi lain, Jerman lebih mendukung AS, dengan Kanselir Friedrich Merz menggambarkan Iran sebagai ancaman utama keamanan. Ia menyoroti kegagalan sanksi dan diplomasi selama puluhan tahun dalam menghentikan destabilisasi oleh Teheran.
Dalam kunjungan ke Gedung Putih, Trump memuji Merz sebagai “pemimpin yang sangat baik” dan menyoroti keterbukaan Berlin dalam mengizinkan pasukan AS menggunakan Pangkalan Udara Ramstein. Merz mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan akan membahayakan kepentingan Eropa, termasuk pasokan energi, keamanan, dan migrasi.
PM Spanyol Pedro Sánchez menganggap serangan terhadap Iran sebagai “kesalahan luar biasa” dan memperingatkan bahwa konflik bisa mengganggu stabilitas global. Madrid juga menolak mengizinkan pasukan AS menggunakan pangkalan udara untuk operasi militer.
Kemungkinan Konsekuensi Global
Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas menegaskan bahwa krisis yang meningkat mencerminkan penghormatan terhadap hukum internasional yang semakin melemah. “Tanpa memulihkan hukum internasional dan akuntabilitas, kita akan terus melihat pelanggaran hukum, gangguan, dan kekacauan,” ujarnya.