Batang jamin kebutuhan air petani aman di tengah pertumbuhan industri

Strategi Batang Menjaga Irigasi Sawah di Tengah Lonjakan Kawasan Industri

Pemandanganindah.com – Pertumbuhan kawasan industri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tidak otomatis mengorbankan akses petani terhadap air irigasi. Pemerintah daerah menegaskan bahwa alokasi sumber daya air untuk sektor pertanian tetap menjadi prioritas utama, bahkan di saat investasi pabrik dan kawasan ekonomi terus berdatangan ke wilayah tersebut. Wakil Bupati Batang Suyono menyampaikan komitmen ini pada Jumat, dengan menekankan bahwa perencanaan teknis telah dilakukan secara cermat agar kepentingan petani tidak tergerus oleh ekspansi industri.

Dua Bendungan sebagai Penyangga Air Petani

Langkah konkret yang disiapkan pemerintah daerah mencakup pembangunan dua bendungan khusus. Kedua infrastruktur tersebut dirancang dengan fungsi spesifik: menyisihkan sebagian volume air secara eksklusif untuk kepentingan irigasi lahan pertanian. Dengan demikian, petani tidak bergantung pada sisa air yang tersisa setelah kebutuhan industri terpenuhi, melainkan memiliki jatah yang dijamin sejak tahap perencanaan.

“Kami telah melakukan penghitungan matang terhadap kebutuhan air untuk sektor pertanian. Bahkan, disiapkan dua bendungan khusus yang dirancang menyisihkan sebagian air untuk kepentingan petani.”

Mekanisme pengambilan air untuk kawasan industri juga diatur secara hierarkis. Sumber air industri dialokasikan dari bagian hilir bendungan, bukan dari hulu yang merupakan titik utama distribusi irigasi pertanian. Suyono menjelaskan bahwa air bersih untuk kebutuhan industri berasal dari bendungan yang secara geografis sudah melewati sejumlah lahan pertanian terlebih dahulu. Pada titik bendungan paling bawah, air yang tersisa baru dialirkan ke kawasan industri.

“Artinya, ini sudah melalui kebutuhan masyarakat petani di daerah ini.”

Urutan alokasi semacam ini memastikan bahwa petani memperoleh akses air sebelum industri. Dalam konteks tata kelola sumber daya air, pendekatan hilir-untuk-industri dan hulu-untuk-pertanian merupakan prinsip yang melindungi sektor pangan dari tekanan ekspansi ekonomi non-pangan.

17.000 Hektare Sawah: Garis Batas yang Tidak Bisa Diganggu-Gugat

Di luar persoalan distribusi air, pemerintah daerah Batang juga menegaskan komitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Salah satu fokus utamanya adalah mempertahankan keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan lokal.

Luas lahan sawah di Batang saat ini mencapai sekitar 17.000 hektare. Angka tersebut, menurut Suyono, merupakan batas minimum yang tidak dapat dikurangi atau dialihfungsikan secara sepihak. Keberadaan lahan tersebut harus tetap dijaga sesuai ketentuan tata ruang serta kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

“Kalau untuk lahan sawah itu kurang lebih 17.000 hektare. Itu tidak bisa ‘diutak-atik’ lagi.”

Ketegasan pernyataan ini mencerminkan tekanan nyata yang dihadapi daerah-daerah di koridor industri Jawa Tengah. Batang terletak di jalur pengembangan kawasan industri yang membentang dari Semarang hingga Cilacap, sehingga daya tarik investasi sangat tinggi. Dalam situasi demikian, konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau permukiman menjadi godaan yang terus-menerus. Penetapan batas keras pada luas sawah menjadi mekanisme pertahanan kebijakan agar laju industrialisasi tidak menelan basis pangan masyarakat.

Perda sebagai Landasan Keseimbangan Multi-Dimensi

Suyono menambahkan bahwa pembangunan daerah harus tetap berjalan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta kebutuhan masyarakat secara simultan. Untuk mengoperasionalkan prinsip tersebut, pemerintah daerah mendorong penyusunan peraturan daerah (perda) yang menjadi landasan hukum dalam menjaga keseimbangan antara beberapa variabel sekaligus: pertumbuhan industri, perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, ketersediaan air, dan pemanfaatan aset daerah.

“Dengan demikian, penyusunan rencana peraturan daerah diharapkan dapat menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri, perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, ketersediaan air, dan pemanfaatan aset daerah.”

Perda semacam ini, jika berhasil dirumuskan, akan memberikan kerangka hukum yang mengikat bagi setiap keputusan pemanfaatan ruang di Batang. Investor industri tetap dapat beroperasi, namun dalam koridor yang telah ditentukan oleh regulasi daerah. Petani tetap memperoleh air irigasi dan lahan garap yang dijamin. Lingkungan tetap dilindungi dari degradasi akibat eksploitasi berlebihan. Dengan kata lain, perda menjadi instrumen yang menerjemahkan prinsip abstrak “keseimbangan” menjadi aturan main yang dapat ditegakkan secara administratif dan yudisial.

Bagi masyarakat Batang, pesan utama dari pernyataan pemerintah daerah ini adalah bahwa industrialisasi tidak harus dibaca sebagai ancaman eksistensial bagi pertanian. Selama arsitektur tata kelola air dan tata ruang dirancang dengan urutan prioritas yang benar—pertanian di hulu, industri di hilir; sawah dijaga, pabrik dibatasi—kedua sektor dapat berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan. Tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi implementasi, bukan pada niat baik yang diucapkan di podium.